Bedah Persepsi Peradilan Militer Kejam, Pengamat: Kesalahan Kecil Dampaknya Besar

Suara.com - Sistem peradilan militer di Indonesia sering kali menjadi sorotan publik karena sifatnya yang tertutup dan vonisnya yang dinilai jauh lebih berat dibandingkan peradilan umum.

Fenomena ini memicu berbagai persepsi di tengah masyarakat, mulai dari anggapan bahwa sistem tersebut sangat keras hingga dicap kejam.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, memberikan penjelasan mendalam mengenai anatomi dan filosofi di balik ketegasan hukum militer.

Dalam sebuah diskusi publik bertajuk "Mengapa Peradilan Militer Itu Kejam?" yang digelar di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (23/4/2026), Selamat Ginting menguraikan alasan mendasar di balik stigma tersebut.

Menurutnya, persepsi masyarakat mengenai kekejaman peradilan militer tidak muncul tanpa alasan. Hal ini berkaitan erat dengan jenis sanksi yang dijatuhkan kepada para prajurit yang terbukti melanggar aturan.

Selamat menjelaskan bahwa dalam sistem peradilan militer, ancaman hukuman yang dihadapi personel militer memang berada pada level yang sangat tinggi.

Para pelanggar hukum di lingkungan militer dapat menghadapi hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati, tergantung pada bobot pelanggaran yang dilakukan.

Namun, ia menekankan bahwa kerasnya hukum tersebut tidak bisa dipisahkan dari karakter dasar organisasi militer itu sendiri.

Militer merupakan organisasi yang dipersiapkan untuk bekerja dalam situasi yang paling ekstrem, seperti medan peperangan atau kondisi krisis nasional.

Baca Juga: Reformasi Setengah Hati: Peneliti Soroti Tren Remiliterisasi dari Era SBY hingga Prabowo

Dalam lingkungan seperti ini, standar moral dan kepatuhan hukum harus berada di level tertinggi.

“Militer dirancang untuk menghadapi situasi hidup dan mati. Kesalahan kecil bisa berdampak besar, sehingga hukum menjadi bagian dari sistem pertahanan,” kata Selamat dalam keterangan tertulis, Jumat (24/4/2026).

Lebih lanjut, Selamat menjelaskan perbedaan mendasar antara ruang lingkup masyarakat sipil dan militer.

Jika dalam kehidupan sipil terdapat ruang toleransi terhadap kesalahan-kesalahan tertentu, maka dalam dunia militer, tuntutan yang diberikan adalah kepastian dan ketepatan absolut.

Setiap prajurit diwajibkan menjalankan tugasnya dengan presisi tinggi karena menyangkut kedaulatan negara.

Fondasi utama dari kekuatan militer adalah disiplin dan rantai komando yang tegak lurus. Perintah dari atasan bukan sekadar instruksi biasa, melainkan mandat yang harus dijalankan tanpa kompromi.

Hal ini dikarenakan setiap perintah berkaitan langsung dengan keberhasilan sebuah operasi militer yang melibatkan banyak nyawa dan aset negara.

Salah satu contoh pelanggaran berat yang disoroti oleh Selamat Ginting adalah tindakan desersi atau meninggalkan tugas tanpa izin.

Di mata masyarakat awam, meninggalkan pekerjaan mungkin hanya berujung pada pemecatan, namun di militer, dampaknya bisa sangat fatal bagi keamanan nasional.

“Dalam konteks perang, desersi bisa dianggap pengkhianatan karena berpotensi membahayakan pasukan dan mengungkap rahasia strategis,” kata Selamat.

Selain masalah desersi, pelanggaran terhadap perintah operasi juga menjadi perhatian serius. Kegagalan satu individu dalam menjalankan instruksi dapat mengakibatkan kegagalan misi secara keseluruhan.

Dampak domino dari kesalahan tersebut tidak hanya dirasakan oleh individu yang bersangkutan, tetapi juga merembet ke satuan, bahkan membahayakan posisi negara dalam konstelasi keamanan.

Selamat Ginting juga menyinggung mengenai nilai strategis informasi dalam dunia militer. Di era digital dan keterbukaan informasi seperti sekarang, kebocoran data militer merupakan ancaman langsung terhadap keamanan negara.

Oleh karena itu, segala bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan rahasia militer selalu diancam dengan hukuman yang sangat berat untuk memberikan efek jera sekaligus perlindungan terhadap aset strategis bangsa.

Hal lain yang perlu dipahami oleh publik adalah adanya perbedaan perlakuan hukum antara masa damai dan masa perang.

Sebuah pelanggaran yang mungkin dianggap biasa atau ringan dalam kondisi normal dapat berubah menjadi kejahatan serius yang tidak termaafkan saat konflik bersenjata sedang berlangsung.

Transformasi status hukum ini bertujuan agar kesiapsiagaan militer tetap terjaga di level tertinggi dalam situasi apa pun.

Secara historis, Selamat menilai bahwa persepsi keras terhadap peradilan militer juga dipengaruhi oleh rekam jejak militer dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatan negara di masa lalu.

Sejarah mencatat bahwa ketegasan hukum menjadi instrumen penting untuk menjaga soliditas organisasi bersenjata agar tidak terpecah belah saat menghadapi musuh.

Meskipun sistem ini dikenal sangat ketat, Selamat Ginting mengingatkan bahwa penegakan disiplin harus tetap berjalan beriringan dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan.

Keseimbangan antara ketegasan militer dan hak asasi manusia tetap menjadi diskursus penting dalam reformasi hukum di Indonesia.

“Yang menjadi tantangan adalah memastikan penerapan hukum tetap proporsional, akuntabel, dan berada dalam koridor negara hukum,” kata Selamat.