Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital

Abdullah mengatakan negara perlu memaksimalkan pelayanan daycare, di antaranya memberikan subsidi sebagai bentuk tanggung jawab dalam memenuhi hak hidup layak bagi balita dan anak.

Subsidi ini diharapkan dapat membantu daycare meningkatkan fasilitas keamanan, seperti pemasangan CCTV yang dapat diakses secara real-time oleh orang tua dan peningkatan gaji pengasuh agar lebih profesional.

Terkait kasus spesifik yang terjadi di Yogyakarta, Abdullah mengecam keras tindakan kekerasan anak yang dilakukan di daycare Little Aresha.

Menurut dia, tindakan keji tersebut tidak memiliki kemanusiaan dan melanggar hukum Indonesia yang menjunjung tinggi perlindungan anak.

Sebagai legislator yang membidangi urusan penegakan hukum, dia meminta kepada aparat agar menindak secara maksimal seluruh pihak yang terlibat, baik pengelola maupun pendiri daycare itu.

Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pengelola daycare lainnya agar tidak main-main dalam memberikan pelayanan pengasuhan.

Selain fokus pada aspek hukum bagi pelaku, perhatian terhadap korban juga menjadi prioritas yang mendesak. Dampak psikologis bagi anak yang mengalami kekerasan di usia dini dapat bersifat permanen jika tidak ditangani dengan tepat.

"Saya juga mendesak instansi yang berwenang lainnya untuk memulihkan trauma fisik maupun psikologis pada anak dan orang tua yang menjadi korban daycare tersebut dengan optimal," kata dia.

Baca Juga: Kementerian HAM Kecam Keras Kasus Daycare Yogya: Masuk Kategori Pelanggaran Berat