Nilai Rezim Prabowo-Gibran Mundur, PSAD UII Sebut Amanat Reformasi 1998 Telah Dikhianati

Suara.com - Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia (PSAD UII) mengeluarkan kritik tajam tepat pada peringatan 28 tahun reformasi, 21 Mei 2026.

Kritik itu menyoroti kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kian melenceng dari enam agenda reformasi 1998 silam.

Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia (PSAD UII) Masduki menuturkan kondisi politik, hukum, hak asasi manusia (HAM), hingga sektor ekonomi saat ini dinilai tidak menunjukkan perbaikan.

Sebaliknya, negara dianggap tengah mengalami kemunduran serius dan kembali ke pola kepemimpinan masa lalu.

"Memasuki usia reformasi ke-28 tahun, perkembangan situasi politik, ekonomi, HAM, dan hukum di Indonesia menunjukkan indikasi regresi, stagnasi, bahkan menjauh dari enam agenda reformasi," kata Masduki dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).

Ia mengaku khawatir terhadap situasi demokrasi di tanah air yang kini dirasa semakin menjauh dari cita-cita awal perjuangan rakyat.

"Kami melihat bahwa peristiwa reformasi 1998 dan amanat yang muncul dalam momentum politik ini telah menjadi mitos," ujarnya.

Selain persoalan mundurnya iklim demokrasi, sorotan tajam turut diarahkan pada jebloknya performa ekonomi nasional.

Pemerintah dianggap tidak memiliki langkah yang konkret dan terukur untuk mengatasi kemerosotan nilai tukar mata uang yang kian mengkhawatirkan.

Baca Juga: Dukung Prabowo Sikat Oknum 'Coklat' dan 'Hijau' Beking Kejahatan, Sahroni: Pecat dan Pidana!

Dampak dari lemahnya tata kelola ekonomi ini disebut mulai memicu kecemasan baru terkait kestabilan kondisi sosial dan politik di tingkat nasional.

"Terkini, penurunan nilai tukar rupiah hingga mencapai angka yang tak pernah terjadi sebelumnya (hampir menembus Rp18 ribu per dollar AS) menunjukkan kinerja buruk sektor ekonomi, berpotensi memicu krisis ekonomi dan stabilitas politik nasional," tegasnya.

Lebih luas, PSAD UII menyoroti kembali menguatnya pengaruh militer dalam ranah sipil melalui sejumlah regulasi dan keterlibatan institusi pertahanan dalam program kemasyarakatan.

Langkah ini dinilai kontraproduktif dengan semangat menghapus peran politik-birokrasi militer yang diperjuangkan pada tahun 1998 silam.

Tidak hanya itu, pemusatan kekuasaan di tingkat eksekutif dan intervensi terhadap kebebasan berekspresi lewat penangkapan aktivis turut memperpanjang daftar kemunduran ini.

"Kami melihat rezim Prabowo Subianto telah terindikasi kuat membawa Indonesia kembali ke era Orde baru yang berpola populis-otoritarian," ujarnya.