- Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengkritik Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, karena tidak menyapanya saat rapat pada Rabu (3/6/2026).
- Saleh menyoroti ketimpangan alokasi anggaran Kementerian Pariwisata dan mendesak efektivitas penyerapan anggaran agar berdampak nyata bagi sektor ekonomi nasional.
- Komisi VII DPR RI memutuskan melanjutkan pendalaman evaluasi anggaran bersama Wakil Menteri Pariwisata setelah rapat kerja sempat terganggu agenda menteri.
"Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan, cuma memang saya melihat penyerapan anggaran harus berimbang dengan dampak yang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia," tegasnya.
Terkait fenomena lonjakan wisatawan Singapura dan Malaysia yang datang berbelanja ke Indonesia karena selisih nilai tukar, Saleh memberikan catatan kritis.
"Kalau itu terjadi sekarang pertanyaannya, itu kan menggembirakan sebetulnya Ibu Menteri. Tetapi pada sisi lain, ini belum tentu menggembirakan untuk tatanan ekonomi kita secara fundamental," ujarnya.
Komentar Saleh soal "tidak disapa" tersebut juga memicu reaksi dari anggota Komisi VII lainnya, Putra Nababan, yang ikut menyentil situasi tersebut.
"Ibu izin, saya tertarik yang disampaikan Pak Ketua, rasanya memang pedih tidak disapa oleh Ibu Menteri," kata Putra.
Putra bahkan sempat mempertanyakan efektivitas rapat jika menteri harus pergi lebih awal dan mengusulkan penjadwalan ulang.
Namun, Chusnunia Chalim memutuskan agar rapat tetap berlanjut bersama Wakil Menteri Pariwisata dan jajaran eselon I untuk pendalaman lebih lanjut.
“Ditambah rapat yang lebih dalam dengan konsinyering,” tutup Chusnunia sebagai solusi atas keberlanjutan pembahasan evaluasi anggaran tersebut.
Baca Juga: Dasco Tegaskan Revisi UU Pemilu Jadi Inisiatif DPR, Komisi II Segera Gelar Pembahasan
Berita Terkait
-
Dasco Tegaskan Revisi UU Pemilu Jadi Inisiatif DPR, Komisi II Segera Gelar Pembahasan
-
Kepala BGN Diganti, Dasco: DPR Apresiasi Pemerintah Dengar Aspirasi Rakyat
-
Toko Disegel dan Bawang Busuk, Pengusaha UMKM Bali Minta Perlindungan DPR Lawan Oknum Polisi
-
Revisi UU Polri Disebut Tak Banyak Berubah, DPR Fokus pada 8-9 Pasal
-
Habiburokhman Sentil Dino Patti Djalal: Jangan Sok Paling Tahu Diplomasi
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
-
4 Anggota TNI Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun, Jaksa Sebut Aksi Balas Dendam
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
-
KPK Gelar OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Jadi Operasi Ke-11 Sepanjang 2026
Terkini
-
Kantor BGN Digeledah Kejagung Usai Dadan Dicopot, Mensesneg: Tunggu Saja Hasilnya
-
Ekonomi Dicekik Sanksi AS, Rusia Tegaskan Dukungan Tanpa Henti untuk Kuba
-
Penggeledahan Belum Rampung, Tim Kejagung Masih Periksa Kantor BGN
-
Energi Terbarukan Kian Murah, Mengapa Masih Sulit Berkembang di Indonesia?
-
Prabowo Sering ke Luar Negeri, Dasco Pasang Badan: Strategi Presiden Dinamis, Tak Bisa Dibatasi
-
Danantara Disorot! Minim Transparansi Jadi Celah Korupsi dan Gerus Kepercayaan Investor
-
Dasco Tegaskan Revisi UU Pemilu Jadi Inisiatif DPR, Komisi II Segera Gelar Pembahasan
-
Pertahanan Udara Bahrain Rontokkan 3 Rudal Iran, Situasi Teluk Persia Memanas
-
Jangan Cuma Elite, DPR Desak Rakyat Dilibatkan Jadi Mitra SPPG
-
Usai Dadan Dicopot, Kejagung Geledah Kantor BGN, Istana: Mari Kita Tunggu Hasil Kerja Jaksa