KPK Sita 19 Kendaraan hingga Perhiasan dari Rumah Silmy Karim

Penyidik menduga sejumlah pemohon izin tinggal dipersulit proses administrasinya sehingga harus mengeluarkan sejumlah uang agar pengurusan dapat berjalan lebih cepat atau tidak menemui hambatan. Praktik tersebut diduga melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Yang menjadi sorotan adalah dugaan adanya mekanisme aliran dana terstruktur atau sistem "jatah". KPK mengungkap dugaan bahwa Silmy Karim menerima bagian rutin dari uang hasil praktik tersebut. Nilainya disebut mencapai sekitar Rp100 juta setiap pekan yang diduga berasal dari pungutan terhadap pengurusan izin tinggal WNA melalui jaringan pejabat di bawahnya.

Dalam perkara ini, KPK tidak hanya menetapkan Silmy sebagai tersangka. Total terdapat delapan orang yang dijerat, termasuk Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024–2025, Saffar Muhammad Godam, serta sejumlah pejabat eselon yang bertugas di Direktorat Izin Tinggal dan kantor-kantor imigrasi terkait.

4. Penggeledahan dan Penyitaan Aset Mewah

Sehari setelah penetapan tersangka, KPK melanjutkan penyidikan dengan menggeledah kediaman Silmy Karim di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat, 5 Juni 2026.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.

Di antaranya adalah dua unit mobil Porsche berwarna merah dan silver, sejumlah sepeda motor premium seperti Harley-Davidson dan Ducati, serta beberapa sepeda dengan harga fantastis. Selain kendaraan, penyidik juga menemukan uang tunai dalam berbagai mata uang asing, termasuk dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura, serta logam mulia yang kemudian turut diamankan sebagai barang bukti.

Penyitaan aset-aset tersebut menjadi salah satu langkah KPK untuk menelusuri kemungkinan aliran dana hasil tindak pidana korupsi sekaligus mengidentifikasi kekayaan yang diduga berasal dari praktik ilegal.

5. Konsekuensi Politik dan Administratif

Kasus ini tidak hanya berdampak pada proses hukum yang dihadapi Silmy Karim, tetapi juga menimbulkan konsekuensi politik dan administratif yang cepat.

Pada hari yang sama ketika KPK menetapkannya sebagai tersangka, Presiden Prabowo Subianto langsung mengambil langkah dengan menandatangani surat pemberhentian Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Baca Juga: Mobil Sport, Motor Harley, Hingga Uang Asing Dibawa KPK dari Rumah Silmy Karim

Reporter: Cornelius Juan Prawira