Hendardi Sentil Kejagung: Jangan Defensif dan Lecehkan Nalar Publik Soal Penanganan Korupsi

Suara.com - Perkembangan penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret seorang pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung memunculkan perdebatan mengenai transparansi, akuntabilitas, dan independensi penegakan hukum di Indonesia.

Dalam situasi ketika perhatian publik semakin besar terhadap proses penyidikan, setiap respons institusi penegak hukum akan menjadi ukuran penting bagi tingkat kepercayaan masyarakat.

Dinamika ini menjadi sorotan karena melibatkan integritas lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan rasuah.

Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menilai perkembangan perkara tersebut telah memasuki fase krusial yang menentukan kredibilitas lembaga penegak hukum.

Menurutnya, penggeledahan yang dilakukan Kortas Tipikor Polda Metro Jaya, temuan uang asing dan logam mulia dalam jumlah besar, serta mencuatnya dugaan intervensi aparat militer terhadap proses penyidikan merupakan rangkaian fakta yang tidak dapat dipandang sebagai peristiwa biasa.

Skala kasus ini dinilai telah melampaui batas pelanggaran hukum administratif dan masuk ke ranah serius yang menguji nyali penegak hukum.

"Dalam situasi seperti ini, Kejaksaan Agung seharusnya menunjukkan komitmen pada transparansi dan akuntabilitas, bukan justru mengambil posisi defensif yang berpotensi menggerus kepercayaan publik," ujar Hendardi dalam keterangannya, Jumat (10/7/2026).

Menurut Hendardi, prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence) tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban kepada publik.

Ia menegaskan bahwa asas tersebut merupakan perlindungan terhadap hak individu dalam proses peradilan, bukan tameng bagi institusi untuk menolak kritik ataupun pengawasan masyarakat.

Baca Juga: Sindir Kejahatan di Tubuh Jaksa, Mahasiswa Desak DPR Kawal Kasus Jampidsus Febrie Adriansyah

Dalam pandangannya, perkara yang melibatkan pejabat tinggi penegak hukum justru menuntut standar akuntabilitas yang lebih tinggi karena menyangkut integritas lembaga yang menjadi pilar utama penegakan hukum di Indonesia.

Selain itu, Hendardi juga mengkritik imbauan Kejaksaan Agung agar masyarakat tidak membangun opini terkait perkara yang sedang berjalan.

Menurutnya, sikap tersebut berpotensi mengabaikan hak publik dalam negara demokrasi.

Ia menilai masyarakat memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat sekaligus mengawasi jalannya proses hukum, terlebih ketika terdapat fakta-fakta yang memunculkan pertanyaan serius mengenai dugaan tindak pidana korupsi.

Hendardi berpendapat bahwa temuan aset berupa mata uang asing dan logam mulia dalam jumlah besar merupakan fakta yang secara wajar memunculkan pertanyaan publik mengenai asal-usul kekayaan tersebut.

Karena itu, menurutnya, langkah yang lebih tepat adalah memberikan penjelasan secara terbuka daripada meminta masyarakat menghentikan kritik.