Suara.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkirakan jumlah ganti rugi yang akan ditanggung Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bagi warga yang lahannya terkena dampak proyek pembangunan Waduk Jatigede, di Kabupaten Sumedang mencapai Rp1 triliun lebih.
"Jadi jumlah tersebut itu ialah yang ditawarkan pemerintah daerah, apabila ada rentang a sampai b, kami ambil angka paling maksimal atau jalan tengah tapi paling atas," kata Ahmad Heryawan, di Bandung, Kamis (10/4/2014).
Pihaknya menyambut baik kabar bahwa Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang akan segera digenangi September 2014 ini. Namun, kata Heryawan, pihaknya mengaku terus mendesak pemerintah pusat tentang ganti rugi bagi warga terkena dampak proyek bendungan.
"Perkembangan terkininya yang tahu persis Kementerian PU namun kami sudah dapat kabar September, mudah-mudahan penggenangannya lancar," katanya.
Menurutnya, saat ini sudah disiapkan Perpres untuk menentukan uang pengganti bagi dampak permasalahan sosial yang ada dari pembangunan waduk tersebut.
"Dan sekarang nominal ganti rugi sedang dirumuskan Kementerian Keuangan, untuk disahkan dalam bentuk Perpres," katanya.
Ia mengatakan, rapat intensif terus digelar bersama Asisten Daerah Bidang Ekonomi untuk membahas penggantirugian terkait pembangunan Waduk Jatigede.
"Ini sangat penting dilandasi aturan yang jelas agar pencairannya tepat guna. Harus ada payung hukumnya. Kan bahaya ada penggantian tanpa payung hukum, semua pihak bisa masuk penjara nanti," ujar Heryawan.
Angka Rp1 triliun tersebut, kata dia, sudah disediakan di APBN tapi dana tersebut belum bisa didistribusikan ke masyarakat tanpa adanya payung hukum.
"Saya sudah setuju, untuk katakan setuju juga agak lama semua pihak untuk ada Perpres," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Iran Desak PBB Beri Sanksi Ganti Rugi Materiil dari Bahrain Hingga Yordania
-
2 Siswa SMP Terkena Peluru Nyasar, Marinir Ungkap Alasan Tolak Tuntutan Rp3,3 Miliar
-
Mediasi Tercapai! Penabrak Pagar Rumah Anak Jusuf Kalla Ganti Rugi Puluhan Juta
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga
-
Di Hadapan Buruh, Aher Usul Kontrak Kerja Cukup Setahun dan Outsourcing Dibatasi
Terpopuler
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Warga Kayumanis Bogor Tolak PSEL
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- 5 HP Baru 2026 Memori Besar dan Baterai Badak untuk Multitasking, Harga Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
Terkini
-
Dolar 'Cekik' UMKM: Harga Kedelai Tembus Rp545 Ribu, Perajin Tahu Tempe Terpaksa 'Sunat' Ukuran
-
Putra SBY Jadi Bos Komite Kereta Cepat, Purbaya, Rosan hingga Nusron Wahid Jadi Anak Buah
-
Influencer hingga Selebgram Tak Bisa Lagi Nikmati Pajak UMKM 0,5%
-
Aturan Pajak Purbaya Makin Ketat, PP Baru Siap Kuras Kantong UMKM Beromzet Miliaran
-
Tok! Pemerintah Coret Influencer dan Selebgram dari Daftar PPh Final UMKM 0,5 Persen
-
Rupiah Terus Terpuruk, Djarot PDIP: Rakyat Desa Tak Pakai Dolar tapi Harga Sembako Melambung Tinggi!
-
BTN Kucurkan Kredit Rp1,5 Triliun ke Pindad, Sokong Produksi Maung MV3 Hingga Amunisi
-
Rupiah Sekarat Menuju Rp18.000: Kebijakan BI Dinilai Terlambat Jinakkan Bom Waktu Fiskal dan Global
-
Sindir Jakarta Sibuk Urus IHSG, Andi Widjajanto: Di Jogja Kami Mikir Republik!
-
Harga Kakao Melonjak Tajam Efek Selat Hormuz Ditutup, Kemendag Rilis Patokan Baru