Suara.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkirakan jumlah ganti rugi yang akan ditanggung Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bagi warga yang lahannya terkena dampak proyek pembangunan Waduk Jatigede, di Kabupaten Sumedang mencapai Rp1 triliun lebih.
"Jadi jumlah tersebut itu ialah yang ditawarkan pemerintah daerah, apabila ada rentang a sampai b, kami ambil angka paling maksimal atau jalan tengah tapi paling atas," kata Ahmad Heryawan, di Bandung, Kamis (10/4/2014).
Pihaknya menyambut baik kabar bahwa Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang akan segera digenangi September 2014 ini. Namun, kata Heryawan, pihaknya mengaku terus mendesak pemerintah pusat tentang ganti rugi bagi warga terkena dampak proyek bendungan.
"Perkembangan terkininya yang tahu persis Kementerian PU namun kami sudah dapat kabar September, mudah-mudahan penggenangannya lancar," katanya.
Menurutnya, saat ini sudah disiapkan Perpres untuk menentukan uang pengganti bagi dampak permasalahan sosial yang ada dari pembangunan waduk tersebut.
"Dan sekarang nominal ganti rugi sedang dirumuskan Kementerian Keuangan, untuk disahkan dalam bentuk Perpres," katanya.
Ia mengatakan, rapat intensif terus digelar bersama Asisten Daerah Bidang Ekonomi untuk membahas penggantirugian terkait pembangunan Waduk Jatigede.
"Ini sangat penting dilandasi aturan yang jelas agar pencairannya tepat guna. Harus ada payung hukumnya. Kan bahaya ada penggantian tanpa payung hukum, semua pihak bisa masuk penjara nanti," ujar Heryawan.
Angka Rp1 triliun tersebut, kata dia, sudah disediakan di APBN tapi dana tersebut belum bisa didistribusikan ke masyarakat tanpa adanya payung hukum.
"Saya sudah setuju, untuk katakan setuju juga agak lama semua pihak untuk ada Perpres," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Iran Desak PBB Beri Sanksi Ganti Rugi Materiil dari Bahrain Hingga Yordania
-
2 Siswa SMP Terkena Peluru Nyasar, Marinir Ungkap Alasan Tolak Tuntutan Rp3,3 Miliar
-
Mediasi Tercapai! Penabrak Pagar Rumah Anak Jusuf Kalla Ganti Rugi Puluhan Juta
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga
-
Di Hadapan Buruh, Aher Usul Kontrak Kerja Cukup Setahun dan Outsourcing Dibatasi
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
Terkini
-
Utang Rp 1 Juta Tak Masuk SLIK, Solusi Akses KPR atau Ancaman Kredit Macet?
-
Dear Pak Prabowo! Utang RI Tembus Rp7.509 Triliun, Bayi Baru Lahir Langsung Menanggung Rp26 Juta
-
Kapal Tanker China Gagal Tembus Blokade AS di Teluk Persia
-
Kursi Panas Bos Astra: Sinyal Kuat Rudy Gantikan Djony Bunarto, Saham ASII Langsung Gaspol!
-
Punya Utang Pinjol di Bawah Rp1 Juta Bisa Ajukan KPR, Apa Dampaknya ke Perbankan?
-
Apa Itu Nafta? Yang Bikin Harga Plastik Makin Mahal
-
Permintaan Melemah, Harga Konsentrat Tembaga dan Emas RI Anjlok
-
Minyakita Sulit Didapat dan Mahal, Pedagang Kritik Distribusi Bulog
-
IHSG Masih di Zona Hijau Pada Sesi I, 447 Saham Melesat
-
Industri Gula Amburadul, Swasembada Terancam Gagal?