Suara.com - Wakil Presiden Boediono mengatakan pembangunan infrastruktur di Indonesia defisit luar biasa di segala sektor. Untuk itu pemeerintah mendatang diharapkan "habis-habisan" membangun infrastruktur, mengingat sampai saat ini masih saja menjadi kendala untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan nasional.
"Infrastruktur masih menjadi kendala jangka pendek pemerintah untuk melanjutkan ekonomi nasional yang seharusnya bisa juga untuk menyelesaikan masalah sosial dan kemiskinan," kata Boediono saat membuka Indonesia "Green Infrastructure Summit 2014" di Jakarta, Selasa (29/4/2014).
Hadir dalam acara yang akan berlangsung dua hari itu antara lain Menteri Perindustrian MS Hidayat dan Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto.
Wapres mengatakan pembangunan infrastruktur di segala bidang baik ekonomi, sosial, dan politik di masa mendatang tidak bisa ditunda lagi dan harus menjadi agenda dan prioritas utama dalam pemerintahan mendatang jika ingin Indonesia lebih maju.
Dia mengakui bahwa pembangunan infrastruktur selama ini masih terus menjadi kendala dan seringkali diutarakan oleh sejumlah pengusaha lokal dan asing. "Pemerintah sebenarnya tidak pernah berhenti membangun dan menciptakan sejumlah infrastruktur tapi ternyata masih saja belum mampu mengimbangi dengan kebutuhannya," katanya.
Kendala lain yang saat ini juga dihadapi Indonesia adalah menyiapkan kualitas sumber daya manusia. Dan saat ini tanda-tanda kekurangan sudah kelihatan. "Ada dunia usaha yang saat ini kesulitan merekrut tenaga trampil dan ini juga menjadi kendala tersendiri bagi kita, kata Wapres.
Indonesia, kata Wapres, juga alami kesulitas mencari dan menciptakan sumber daya manusia yang inovatif sehingga perlu segera menyiapkan struktur pendidikan yang terarah.
Ketua Umum Kadin Bambang Sulisto mengatakan Kadin Indonesia akan terus berperan aktif bersama pemerintah dan dunia usaha mencari solusi dalam menyikapi kekurangan bidang infrastruktur berwawasan lingkungan. "Tujuannya agar Indonesia dapat lebih baik meningkatkan daya saing nasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa lebih baik," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Infrastruktur Digital Terancam Tersendat, MASTEL Ingatkan Sinkronisasi Kebijakan PusatDaerah
-
Akses Tol Langsung KM 25 JakartaMerak Masuki Uji Laik Fungsi
-
Pengusaha Minta Pemerintah Beri Ruang Proyek Infrastruktur untuk UMKM Konstruksi
-
Galodo Bukan Titik Nol: Catatan Hikmah Lembaran Hidup Baru yang Lebih Baik
-
Keistimewaan Jembatan Kabanaran: Infrastruktur Unik Penghubung Bantul-Kulon Progo
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 7 Sepatu Nike Tanpa Tali yang Praktis dan Super Nyaman untuk Lansia
Pilihan
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
-
Harga Kripto Naik Turun, COIN Pilih Parkir Dana IPO Rp220 Miliar di Deposito dan Giro
-
Prabowo Cabut Izin Toba Pulp Lestari, INRU Pasrah dan di Ambang Ketidakpastian
Terkini
-
IHSG Longsor Gegara Aksi Ambil Untung, 556 Saham Kebakaran
-
BI Rate Tetap, Rupiah Langsung Perkasa ke Level Rp 16.936
-
Purbaya Ungkap Penerimaan Negara dari Cukai Rokok Ilegal Bisa Capai Triliunan
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Agincourt Resource Belum Bisa Lakukan Aksi Setelah IUP Tambang Emas Dicabut
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
BI Rate Tetap Bertahan di Level 4,75%
-
Purbaya Akan Evaluasi Anggaran MBG 2026, Estimasi Terserap Hanya Rp 200 T dari Total Rp 335 T
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
-
Dasco: Pak Prabowo Tak Pernah Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI