Suara.com - Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan memangkas sistem perizinan dengan tujuan untuk mempercepat proses birokrasi jika nanti terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang.
"Saat ini yang sering dikeluhkan oleh pengusaha adalah proses perizinan yang cukup lama saat melakukan pengurusan sesuatu," katanya saat silahturahim dengan pengusaha Jatim di Surabaya, Sabtu (28/6/2014) malam.
Ia mencontohkan, untuk proses perizinan surat izin usaha membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan sampai beberapa hari dan ada yang sampai hitungan bulan.
"Sebenarnya, kalau proses perizinan tersebut bisa dilakukan dalam hitungan menit kenapa harus menunggu sampai lama? Itu yang harus dipangkas," katanya.
Ia mengatakan, bentuk pemangkasan yang dilakukan tersebut di antaranya dengan mengurangi tahapan dalam proses perizinan dan juga pengurangan intensitas tatap muka antara pengurus dengan petugas.
"Salah satunya dengan pemanfaatan teknologi seperti menggunakan sistem dalam jaringan supaya mengurangi pertemuan antara pengurus dengan petugas. Karena dengan pertemuan tersebut maka kemungkinan lamanya tahapan pengurusan izin sangat memungkinkan terjadi," katanya.
Oleh karena itu, pembangunan manusia sangat diperlukan untuk menghadapi permasalahan seperti lamanya pengurusan izin ini.
"Yang diperlukan oleh masyarakat saat ini bukanlah teori dan juga wacana, tetapi tindakan riil dan konkrit untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat," katanya.
Ia mengatakan, ke depan rakyat Indonesia ini harus bersaing dalam pasar bebas seperti AFTA dan juga AEC yang saat ini sudah berada di depan mata.
"Kalau kondisi seperti ini, apakah lamanya proses perizinan tersebut akan tetap dipelihara? Lalu, jadi seperti apa negara ini," katanya.
Ia mengatakan, selain terfokus pada dua persoalan tersebut, masih ada satu persoalan lagi yang harus diselesaikan yaitu perbaikan infrastruktur yang ada saat ini.
"Perbaikan infrastruktur seperti pelabuhan sangat diperlukan untuk membantu peningkatan perekonomian yang ada di Indonesia saat ini," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Polisi Tantang Balik Roy Suryo dkk di Kasus Ijazah Jokowi: Silakan Ajukan Praperadilan!
-
Roy Suryo Klaim Ijazah Jokowi Tetap Palsu Usai Gelar Perkara Khusus
-
Terpopuler: Awal Mula Ijazah Jokowi Dituduh Palsu, Artis AK Terseret Isu Perselingkuhan Ridwan Kamil
-
Bagaimana Awal Mula Ijazah Jokowi Dituduh Palsu?
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
IWIP Gelontorkan Pendanaan Rp900 Juta untuk Korban Bencana di Sumatera
-
Danantara dan BP BUMN Turunkan 1.000 Relawan untuk Bencana Sumatra, Diawali dari Aceh
-
Komitmen Nyata BUMN Peduli, BRI Terjunkan Relawan ke Daerah Bencana Sumatera
-
AKGTK 2025 Akhir Desember: Jadwal Lengkap dan Persiapan Bagi Guru Madrasah
-
Dasco Ketuk Palu Sahkan Pansus RUU Desain Industri, Ini Urgensinya
-
ASPEBINDO: Rantai Pasok Energi Bukan Sekadar Komoditas, Tapi Instrumen Kedaulatan Negara
-
Nilai Tukar Rupiah Melemah pada Akhir Pekan, Ini Penyebabnya
-
Serikat Buruh Kecewa dengan Rumus UMP 2026, Dinilai Tak Bikin Sejahtera
-
Kuota Mulai Dihitung, Bahlil Beri Peringatan ke SPBU Swasta Soal Impor BBM
-
Pemerintah Susun Standar Nasional Baru Pelatihan UMKM dan Ekraf