Suara.com - Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan memangkas sistem perizinan dengan tujuan untuk mempercepat proses birokrasi jika nanti terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang.
"Saat ini yang sering dikeluhkan oleh pengusaha adalah proses perizinan yang cukup lama saat melakukan pengurusan sesuatu," katanya saat silahturahim dengan pengusaha Jatim di Surabaya, Sabtu (28/6/2014) malam.
Ia mencontohkan, untuk proses perizinan surat izin usaha membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan sampai beberapa hari dan ada yang sampai hitungan bulan.
"Sebenarnya, kalau proses perizinan tersebut bisa dilakukan dalam hitungan menit kenapa harus menunggu sampai lama? Itu yang harus dipangkas," katanya.
Ia mengatakan, bentuk pemangkasan yang dilakukan tersebut di antaranya dengan mengurangi tahapan dalam proses perizinan dan juga pengurangan intensitas tatap muka antara pengurus dengan petugas.
"Salah satunya dengan pemanfaatan teknologi seperti menggunakan sistem dalam jaringan supaya mengurangi pertemuan antara pengurus dengan petugas. Karena dengan pertemuan tersebut maka kemungkinan lamanya tahapan pengurusan izin sangat memungkinkan terjadi," katanya.
Oleh karena itu, pembangunan manusia sangat diperlukan untuk menghadapi permasalahan seperti lamanya pengurusan izin ini.
"Yang diperlukan oleh masyarakat saat ini bukanlah teori dan juga wacana, tetapi tindakan riil dan konkrit untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat," katanya.
Ia mengatakan, ke depan rakyat Indonesia ini harus bersaing dalam pasar bebas seperti AFTA dan juga AEC yang saat ini sudah berada di depan mata.
"Kalau kondisi seperti ini, apakah lamanya proses perizinan tersebut akan tetap dipelihara? Lalu, jadi seperti apa negara ini," katanya.
Ia mengatakan, selain terfokus pada dua persoalan tersebut, masih ada satu persoalan lagi yang harus diselesaikan yaitu perbaikan infrastruktur yang ada saat ini.
"Perbaikan infrastruktur seperti pelabuhan sangat diperlukan untuk membantu peningkatan perekonomian yang ada di Indonesia saat ini," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Bantah Terima Uang Miliaran, Rismon Sianipar Ungkap Alasan Pilih Damai di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal
-
Polemik Ijazah Jokowi Kembali Ramai usai Nama JK Disebut, Pengamat Soroti Perang Narasi
-
JK Diserang Usai Senggol Ijazah Jokowi, Jubir Bongkar Motif Upaya Pembungkaman
-
Tolak Usulan JK, Jokowi: Ijazah Asli Sudah Pernah Dipamerkan, Biar Pengadilan yang Memutuskan!
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
Terkini
-
Kemenperin: Industri Jamin Stok Plastik Aman
-
Bahlil Beri Sinyal Harga BBM Nonsubsidi Naik Bulan Depan?
-
Dukung Industri Kreatif, JNE Jadi Official Logistics Partner Dalam Gelaran "Let Them Eat Art"
-
Kebijakan DMO Jaga Harga Minyak Goreng Tetap Stabil
-
14 Cara Mendapatkan Uang dari HP untuk Penghasilan Tambahan
-
Gandeng OpenAI, Novo Nordisk Percepat Revolusi AI di Sektor Kesehatan
-
Danantara Kantongi Dividen Rp16,67 Triliun dari BBRI, Sinyal Positif Bagi Pasar
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Jambi Tembus 2.775 TEUs di Maret 2026
-
5 Langkah Praktis Top Up Token Listrik di Blibli
-
Impor Minyak Rusia Mulai Dieksekusi Bulan Ini