Suara.com - Perusahaan anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) di Provinsi Riau menyatakan, merugi hingga Rp7,2 triliun terutama akibat berkurangnya produktivitas, dan bertambahnya biaya operasional akibat asap melanda sejak dua bulan terakhir.
"Asap berasal dari kebakaran lahan dan hutan itu kini lebih besar dari tahun 2014, walaupun hotspot di Riau relatif minim dibandingkan provinsi lain," kata Saur Sihombing, pengurus Gapki Riau di Pekanbaru, Kamis (17/9/2015).
Menurut Saur, kerugian sebesar Rp7,2 triliun itu juga termasuk rendahnya kualitas buah sawit karena penyerbukan bunga sawit menjadi tidak sempurna akibat asap.
Kerugian juga meliputi berkurangnya pendapatan PAD dari sektor perkebunan sawit akibat produksi terkontaminasi oleh asap.
"Namun demikian pemerintah daerah harus yakin bahwa perusahaan tidak lagi membakar lahan, kendati memang ada perusahaan di Riau hanya ada satu kebakaran di areal konsesi perusahaan berbasis perkebunan sawit yaitu PT Langgam Inti Hibrida (anggota Gapki) di Kabupaten Pelalawan," katanya.
Akan tetapi, katanya, kebakaran tersebut tidak berunsur kesengajaan, sedangkan pemadaman sulit dilakukan karena terkendala oleh minimnya sumber air. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah menyediakan alat berat di setiap desa agar masyarakat pemilik lahan perkebunan tidak lagi melakukan pembakaran ketika ingin membuka areal perkebunan baru.
"Kebijakan ini harus dilakukan, karena masyarakat tidak memiliki anggaran besar untuk membeli alat tersebut," katanya.
Ia juga meminta UU yang mengizinkan pembakaran lahan seluas 2 hektare dicabut guna menghapuskan kebiasaan masyarakat untuk kembali membakar lahan. Selain itu juga diperlukan upaya konkret dan permanen untuk penanggulangan kebakaran termasuk melibatkan dan memperkuat peran serta masyarakat desa.
Ia menyatakan Gapki juga terlibat dalam aksi sosial penanggulangan dampak asap dengan mendistribusikan peralatan dan bahan pokok untuk masyarakat.
"Kami telah membuka Posko bencana asap di Rimbo Panjang, dengan memberikan beras, minyak goreng bahkan membagikan 1.000 masker pada masyarakat serta aktif dalam penanggulangan kebakaran dan dampak asap," katanya.
Ia menambahkan bahwa Gapki mendukung tindakan hukum oleh pemerintah untuk menemukan akar masalah dan penyebab kebakaran lahan. (Antara)
Berita Terkait
-
Heboh! KBBI Definisikan Sawit Sebagai Pohon, Kriterianya Sudah Sesuai?
-
Disindir Soal Ingin Tanam Sawit, Prabowo: Semua Pemimpin Negara Minta ke Saya!
-
Larangan Sawit Jabar Vs Regulasi Nasional: Mengapa Surat Edaran Dedi Mulyadi Rawan Digugat?
-
Gebrakan Dedi Mulyadi: Jabar Haramkan Penanaman Sawit Baru, Ancam Krisis Air
-
Petani Soroti Kebijakan Biodiesel Justru Bisa Rusak Ekosistem Kelapa Sawit
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Waspada! Modus Phishing hingga Social Engineering Masih Intai Nasabah Bank
-
Pemerintah Klaim Harga Pangan Masih Stabil Jelang Imlek dan Ramadan
-
BUMN Kerahkan Produk Unggulan untuk Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
-
Ubah Indentitas, Mayoritas Bisnis PIPA akan Lebih Condong ke Migas
-
Pastikan Harga Rumah Subsidi Tak Melejit, Menteri PKP: Program Gentengisasi Masih Dikaji!
-
Tok! Pemerintah Gratiskan PPN 100 Persen untuk Tiket Pesawat Lebaran 2026, Cek Syaratnya
-
DJP Endus Pengemplang Pajak di Sektor Baja dan Hebel
-
Alasan Pemerintah Gunakan Beras Bulog untuk Jemaah Haji
-
Layanan Perbankan Kini Bisa Diakses Lewat Smartwatch
-
11 Juta PBI BPJS Kesehatan Mendadak Nonaktif, Bagaimana Dana Jaminan Sosial Dikelola?