Suara.com - Badan Pusat Statistik hingga saat ini belum mengeluarkan data pengangguran dalam satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Menurut pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance Dzulfian Syahrian penundaan pengumuman jumlah pengangguran terjadi lantaran dalam satu tahun terakhir, kinerja pemerintah memburuk.
Menurutnya pengumuman data tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran sangat penting untuk menilai apakah kinerja pemerintah.
"Biasanya, data itu sekitar bulan Juli kemarin itu memang setiap tahun sekitar bulan itu.karena data-data dari survei tersebut sudah seharusnya menjadi acuan kinerja pemerintah yang disampaikan dalam pidato kenegaraan Presiden dan penyampaian nota keuangan," kata Dzulfian di kantor INDEF, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2015).
Selain itu, katanya, hasil survei sosial ekonomi yang dikeluarkan BPS juga bisa menjadi acuan tentang perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama data tentang kemiskinan dan tingkat pengangguran.
"Ini kan menjadi pertanyaan besar, mengapa sampai saat ini BPS belum juga mengumumkan hasil survei dan mengapa presiden dalam pidatonya tidak menyinggung informasi dan data tentang kemiskinan dan pengangguran," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
Terkini
-
Pelabuhan Karimun Masuk Radar Sanksi Uni Eropa terkait Distribusi Minyak Rusia
-
Strategi Bank Mandiri Taspen Perkuat Ekosistem Pensiunan
-
Pandu Sjahrir: Moodys Hanya Minta Kejelasan Arah Kebijakan Pemerintah
-
Kemenhub Deadline Kapal Penyeberangan: Bereskan Izin atau Dilarang Mudik
-
Kilau Emas Menggoda, Pembiayaan BCA Syariah Melesat 238 Persen
-
Antisipasi Mudik Lebaran 2026, KSOP Tanjung Wangi Siagakan 55 Kapal di Selat Bali
-
Skandal Ribuan Kontainer China: Mafia Impor Diduga Gerogoti Institusi Bea Cukai
-
Kinerja 2025 Moncer, Analyst Rekomendasikan 'BUY' Saham BRIS
-
BPDP Akui Produktivitas Sawit Indonesia Kalah dari Malaysia
-
Pemerintah Umumkan Jadwal WFA Periode Ramadan-Lebaran, Berlaku buat ASN dan Swasta