LPS : Serapan Belanja APBN Akan Dongkrak Likuiditas Perbankan

Suara.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai kecepatan dan besaran serapan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berpengaruh besar terhadap likuiditas perbankan.

"Likuiditas perbankan akan mencapai level terbaik jika dana APBN cepat dikucurkan dan jumlahnya besar," kata Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah di Jakarta.

Hal tersebut dikatakan Halim dalam seminar Tantangan dan Peluang Investasi di Pasar Modal dalam Era Turbulensi Ekonomi yang digelar oleh Lembaga Kajian dan Aksi Kebangsaan (LKAK) bersama Emco Asset Management di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (5/11/2015).

Halim mengatakan likuiditas sektor perbankan sebetulnya saat ini sudah membaik, namun belum mencapai level yang diharapkan. Dia mengacu pada pasokan uang yang beredar, dimana masih banyak yang berada di bawah titik pasokan uang.

"Dari uang beredar, pasti di bawah titik suplai. Puncak yang terjadi karena APBN masih belum terpakai. Dengan demikian perbankan kesulitan melakukan fungsi intermediasi," ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut dia, untuk mencapai titik puncak pasokan uang maka pemerintah harus segera mengucurkan APBN agar proyek-proyek pemerintah berjalan yang otomatis akan membuat perbankan juga bergerak karena proyek-proyek pemerintah juga menggunakan fasilitas kredit perbankan.

Ia meyakini likuiditas dan kredit sektor perbankan akan semakin membaik pada tahun 2016, namun dia menegaskan kembali hal tersebut tergantung kecepatan penyerapan dan besaran APBN 2016.

"Tahun depan, kalau APBN bisa cepat dan besar, saya yakin likuiditas membaik dan kredit juga membaik," ucapnya.

Dari informasi yang dihmpun Antara, APBN 2016 menetapkan belanja negara sebesar Rp2.095 triliun dan pendapatan negara RP1.822,5 triliun. Defisit anggara yang ingin dikendalikan pemerintah adalah maksimal 2,15 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp273 triliun.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2016 sebesar 5,3 persen dengan laju inflasi sebesar 4,7 persen.

Seperti dengan APBNP 2015, pemerintah juga mencantumkan target kesejahteraan dalam APBN 2016. Target kesejahteraan yang ingin dicapai pemerintah adalah tingkat kemiskinan turun di rentang 9-10 persen, tingkat pengangguran 5,2-5,5 persen, tingkat kesenjangan ekonomi 0,39 dan Indeks Pembangunan Manusia 70,10. (Antara)