Suara.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad mencatat hingga saat ini perusahaan-perusahaan jasa keuangan yang menerapkan prinsip Good Governance masih sangat minim. Padahal, aturan tersebut sudah diterapkan pada awal tahun 2015.
"Sangat disayangkan, padahal aturannya kan sudah dimulai sejak awal tahun, tapu prinsip ini belum diterapkan sama merka dan belum dianggap sebagai yang mengikat," kata Muliaman saat ditemui dalam acara Risk and Governance Summit 2015 di Museum Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2015).
Padahal peraturan dan guidelines sudah lengkap. Sehingga tidak ada alasan perbankan tidak menerapkan sistem tersebut.
"Hardware sudah lengkap. Tapi memang softwarenya belum berjalan dengan baik. Bagaimana caranya perusahaan ini menumbuhkan perilaku prinsip itu dalam kehidupan sehari-hari," tegasnya.
Ia pun mengaku telah memeberikan beberapa pendorong agar perusahaan mau menerapkan prinsip tersebut salah satunya memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah menerapkan prinsip good governance.
Namun nyatanya, hal tersebut belum mampu membuat perusahaan untuk meningkatkan penerapan prinsip good governance ini.
"Kita sudah mengadakan beberapaka perlombaan dan penganugerahan kepada perusahaan yang menerapkan good gorvernance. Tapi masih ada yang belum, karena ini belum dijadikan sebuah budaya oleh perusahaan. Makanya kita akan dorong perusahaan di Indonesia untuk menjadikan Good Governance sebagai sebuah budaya," tegasnya.
OJK mengungkapkan hanya dua perbankan di Indonesia yang sudah lulus kriteria penerapan Good Governance di tingkat ASEAN.
Hal tersebut terlihat saat ASEAN memberikan penghargaan kepada 50 perusahaan perbankan di ASEAN yang telah menerapkan good governance yang baik. Dua perbankan tersebut adalah PT Bank Danamin Indonesia (Tbk) dan PT CIMB Niaga (Tbk).
"Dua bank itu telah lolos seleksi yang dilakukan ASEAN. Ya sayangnya ternyata hanya dua bank di Indonesia yang dapat penghargaan Good Governance itu. Tapi kami apresiasi dua perbankan ini, karena sudah menjalankannya dengan baik," kata Muliaman.
Kendati baru dua perbankan yang lolos di level ASEAN dan masih banyak perusahaan yang belum menerapkan prinsip good governance dengan baik, pihaknya mengaku optimis, kedepannya akan lebih banyak lagi perusahaan yang dapat penghargaan di level ASEAN.
"Semoga tahun depan akan lebih banyak lagi perusahaan yang dapat penghargaan ini. Tapi nggak hanya untuk perbankan, tapi industri keuangan non perbankan juga mampu menembus level ini," tegasnya.
Ia pun mengaku akan terus mendorong perusahaan untuk menerapkan prinsip good governance dengan salah satunya membentuk satgas.
"Jadi kita juga akan membuat satgas khusus yang melibatkan OJK dan perusahaan yang kita harapkan unggul di ASEAN dan para ahli agar mendorong penerapan prinsip ini di semua perusahaan," ungkapnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Seri MacBook yang Harganya Terjun Bebas di Awal 2026, Mulai Rp8 Jutaan
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp20 Ribu Terdekat di Jakarta
- Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
Pilihan
-
Dua Kapal Tanker Pertamina Masih di Selat Hormuz, Begini Nasib Awaknya
-
Sesaat Lagi! Link Live Streaming Persija vs Borneo FC, Jaminan Laga Seru di JIS
-
Kedubes AS Diserang, Cristiano Ronaldo Tinggalkan Arab Saudi
-
Bukan Cuma Bupati! KPK Masih Kejar Sosok Penting Lain Terkait OTT Pekalongan
-
Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
Terkini
-
Menkeu Purbaya: Anggaran Masih Bisa Bertahan Jika Harga Minyak 92 Dolar AS per Barel
-
Arab Saudi Larang Impor Unggas dan Telur dari Indonesia, Apa Sebab?
-
PT SMI Salurkan Rp 125 Triliun untuk Proyek Strategis Nasional
-
BEI Buka Data Kepemilikan Saham di atas 1 Persen
-
Pelayaran Selat Hormuz Ditutup, Biaya Logistik Terancam Melonjak
-
Elnusa Petrofin Perkuat Mitigasi Risiko, Pastikan BBM Aman Selama Ramadan
-
Chandra Asri Nyatakan Force Majeure, Konflik di Israel & AS vs Iran Jadi Penyebab
-
Usai Temui Dasco, KSPSI dan KSBSI Ikrar Dukung Penuh Kebijakan Presiden Prabowo
-
Pemda Diminta Bangun Posko Pengaduan THR dan BHR
-
Pemerintah Rogoh Rp911,16 Miliar untuk Diskon Transportasi Lebaran 2026