Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana akan mencari tambahan utang sebesar Rp605,3 triliun pada tahun 2016. Hal ini dilakukan guna menutupi kebutuhan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang mencapai Rp2 ribu triliun.
Tambahan utang tersebut akan dialokasikan untuk menambal defisit anggaran yang dipatok 2,15 persen atau Rp 273,2 triliun di tahun depan. Hal ini diungkapkan oleh Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Robert Pakpahan dalam acara Investor Gathering 2015 "Bersama Membangun Indonesia."
"Pembiayaan utang Rp 605,3 triliun ini untuk menutup defisit anggaran di 2016 sebesar Rp 273,2 triliun, investasi Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 58,1 triliun, membiayai utang yang jatuh tempo Rp 256 triliun, pengelolaan portofolio utang Rp 3 triliun dan SPN cash management Rp 15 triliun," kata Robert pada Senin (7/12/2015).
Ia menjelaskan, pencarian utang akan dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) gross sebesar Rp 532,4 triliun, penarikan pinjaman luar negeri non SLA sebesar Rp 69,2 triliun serta penarikan pinjaman dalam negeri senilai Rp 3,7 triliun.
Di lokasi yang sama, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro tak menampik tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mencari tambahan pinjaman pada 2016 mendatang. Pasalnya kondisi perekonomian global yang masih penuh ketidakpastian. Seperti kebijakan moneter Amerika Serikat dan perlambatan ekonomi Cina yang berpengaruh terhadap pasar keuangan akan menjadi penghambat bagi Indonesia.
"Inilah tantangan di 2016, makanya kebutuhan pembiayaan masih sangat kritikal. Kemenkeu diharapkan menjalankan tugas yang tidak mudah ini. suku bunga masih gradual tahun depan, persaingan lelang masih ketat. Ini menjadi hambatan bagi Indonesia,” tegasnya.
Meski demikian, Bambang mengaku tetap menatap optimis perekonomian global tahun depan dan berdampak terhadap domestik.
"Kondisi 2016 meskipun banyak yang lebih optimis, tapi sekali lagi kita berada di global yang tidak pasti. Jadi 2016 pasti lebih porspetif, meskipun ada harapan lebih baik, tapi harus hati-hati," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Waspada Utang Pemerintah, Analis: Investor Bisa Cabut, Rupiah Makin Melemah
-
Belum Kering Lisan Sri Mulyani, Kini S&P Sudah Pasang Alarm Bahaya buat Fiskal RI
-
Beban Bunga Utang Naik, S&P Ingatkan Indonesia Bisa Turun Peringkat
-
S&P Peringatkan Indonesia soal Tekanan Fiskal, Ada Risiko Penurunan Rating
-
3 Tahun Alami Kekerasan, Cewek Ini Akhirnya Tempuh Jalur Hukum usai Ditendang Pacar Perkara Utang
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Satu Rumah Dihuni 10 Orang, Pemerintah Bedah 82 Hunian di Menteng Tenggulun
-
Proyek Percontohan Gentengisasi Prabowo Disorot, Kontraktor Jujur: Bukan Genteng, Kita Pakai Spandek
-
Kantongi Sertifikat, Pertamina Bisa Jual Avtur dari Minyak Jelantah Secara Global
-
RI-India Mau Kembangkan Industri Logam
-
Nasib THR Ojol Akan Ditentukan Selasa Pekan Depan
-
MKBD Tembus Rp 1 Triliun, KISI Perkuat Fundamental di Tengah Persaingan Sekuritas
-
Jangan Kehabisan! Penukaran Uang Baru BI Mulai Besok, Wajib Daftar Online Dulu
-
Krisis Batu Bara Ancam PLTU, Pasokan Listrik Aman?
-
Setoran Pajak Kripto Tembus Rp1,93 Triliun, PMK Baru Jadi Angin Segar Exchange Lokal
-
Kemenperin Bantah Industri Tahan Produksi Usai Kesepakatan Tarif RI-AS