Rekomendasi Bank Dunia Atasi Kesenjangan Kaya-Miskin di Indonesia

Suara.com - Bank Dunia menilai ketimpangan Indonesia dalam 15 tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ketimpangan tersebut terjadi lantaran ketidakadilan pembangunan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya.

Sedikitnya ada empat rekomendasi yang dapat dilakukan Indonesia untuk menghindari tingginya ketimpangan yang terjadi saat ini. Pertama,memperbaiki pelayanan publik di daerah, terutama di daerah-daerah terpencil.

"Hal ini merupakan kunci utama agar generasi berikutnya mendapatkan awal yang lebih baik adalah peningkatan pelayanan publik di daerah, sehingga dapat memperbaiki peluang kesehatan, pendidikan, dan keluarga berencana bagi semua orang," kata Rodrigo A. Chaves, Country Director, Indonesia The World Bank saat memberikan kata sambutan dalam acara bank dunia bertajuk `Akhiri Ketimpangan Untuk Indonesia “AKU Indonesia” di XXI Ballroom Djakarta Theatre Building Sarinah, Jakarta, Selasa (8/12/2015).

 Kedua, lanjut dia, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik dan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang lebih baik.

"Karena, dengan program pelatihan keterampilan dapat meningkatkan daya saing para pekerja, ditambah saat ini akan ada Masyarakat Ekonomi ASEAN makanya harus dipersiapkan. Karena, bagi mereka yang tidak mengenyam pendidikan berkualita, mereka tidak mendapatkan pelatihan, makanya mereka bisa kalah saing dengan orang-orang yang mengenyam pendidikan yang berkualitas," ungkapnya.

Ketiga adalah memastikan perlindungan dari guncangan. Kebijakan pemerintah dapat mengurangi frekuensi dan keparahan guncangan, selain juga memberikan mekanisme penanggulangan untuk memastikan bahwa semua rumah tangga memiliki akses ke perlindungan memadahi jika guncangan melanda.

Keempat adalah menggunakan pajak dan anggaran belanja pemerintah untuk mengurangi ketimpangan saat ini dan di masa depan. Kebijakan fiskal yang berfokus pada peningkatan belanja pemerintah di bidang infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, bantuan sosial dan jaminan soaial. Merancang sistem perpajakan yang lebih adil dengan menperbaiki sejumlah peraturan perpajakan yang saat ini mendukung terpusatnya kekayaan di tangan segelintir orang.

 "Seperti di Vietman, kalau dibandingkan dengan Indonesia nggak jauh ya. Vietnam ini untuk memperbaiki pendidikannya mengalokasikan anggarannya sebesar 20 persen ini untuk pendidikan, sedangkan Indonesia 21 persen. Kenapa bisa lebih baik Vietnam, karena dia melakukan banyak pelatihan kepada tenaga kerja, misalnya di gurunya, sekolahnya. Nah ini bisa membantu Indonesia untuk mengatasi ketimpangan di Pendidikan. Kalau di bidang pendidikan selesai, maka ke depan akan berjalan baik, mereka akan mendapat pekerjaan yang layak dan sebagainya," tegasnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Leader Economist GPVDR, Vivi Alatas mengatakan masyarakat di Indonesia susah untuk menjadi sukses atau lebih maju jika masih ada ketimpangan.

"Dari hasil penelitian, setidaknya sepertiga ketimpangan disebabkan faktor-faktor luar kendali individu. Di mana ketimpangan peluang membuat kemampuan mereka berkurang untuk sukses dimasa depan," jelas Vivi.

Lapangan pekerjaan yang ada saat ini di Indonesia terbagi menjadi dua bagian. Yakni lapangan kerja yang memiliki keterampilan tinggi diikuti dengan upah yang semakin tinggi dan lapangan yang tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan tersebut sehingga terjebak dalam pekerjaan berproduktifitas rendah, informal dan berupah rendah.

Vivi mengatakan sebanyak 46 persen warga Indonesia yang lulusan SD tak memiliki ketrampilan, dan hanya 4,7 persen dari angka tersebut yang mendapatkan akses keterampilan oleh pemerintah.

"Ini membuktikan peran pemerintah untuk akses ketrampilan bagi mereka yang tak memiliki pendidikan sangat kurang," tegasnya.