Founder Chairman Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) Christianto Wibisono meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk berani meminta PT Freeport Indonesia untuk menurunkan harga sahamnya yang dipatok 1,7 miliar dolar atau Rp23 triliun tersebut.
Pemerintah Indonesia kata Chris harus cerdik dan teliti dalam mengelola industri minyak, gas dan pertambangan di Indonesia. Jika tidak cerdik, maka Indonesia justru bisa terus merugi.
"Harusnya itu kita bisa menggebrak meja kepada Freeport untuk menurunkan harga sahamnya. Dia kan buka di Indonesia, kalau nggak ya jangan diperpanjang kontraknya, kan jadi milik Indonesia," kata Chris saat ditemui di hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (20/1/2016).
Ia menilai, harga yang dibanderol Freeport Indonesia terlalu mahal jika melihat kondisi perusahaan induknya Freeport McMoran yang saat ini tengah terlilit utang.
"Jadi pemerintah harus melihat secara keseluruhan. Mereka lagi rugi karena gagal melakukan eksplorasi di teluk Mexico. Ngapain beli perusahaan yang lagi rugi dengan harga mahal," ungkapnya.
Ia juga meminta kepada pemerinta untuk berhati-hati ketika ingin membeli saham Freeport. Pemerintah harua melihat dengan jeli kondisi persaingan industri migas ditengah harga komoditas yang sedang menurun saat ini.
"Jangan sampai investor lari semua, langkah konkret harus diversifikasi menuju ethanol, tapi itu harus melihat harganya, jangan sampai harganya melebihi harga minyak dunia," tegasnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, harga 10,64% saham Freeport adalah US$ 1,7 miliar, atau setara Rp 23 triliun. Penawaran 10,64% saham PT Freeport Indonesia ini merupakan bagian dari kewajiban divestasi 30% saham yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara (PP 77/2014).
PT Freeport Indonesia wajib mendivestasikan 30% sahamnya kepada pemerintah Indonesia hingga 2019. Saat ini sebanyak 9,36% saham PT Freeport Indonesia sudah dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Kini 10,64% saham ditawarkan oleh Freeport. Adapun 10% saham lagi harus ditawarkan sebelum 2019.
Berita Terkait
-
Sudah 5 Hari, 7 Pekerja Masih Terjebak di Tambang Bawah Tanah Freeport
-
Sikap Tegas Kamga soal Freeport di Pestapora: Tak Mau Campuri Urusan Band, Tapi...
-
Batal Tampil di Pestapora 2025, Banda Neira Tolak Sponsor Freeport
-
Ikuti jejak 21 Musisi Lain, Bilal Indrajaya mundur dari Pestapora
-
Mundur karena Freeport, The Panturas Sumbangkan Hasil Jual Merchandise di Pestapora 2025 ke Papua
Terpopuler
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Kopi & Matcha: Gaya Hidup Modern dengan Sentuhan Promo Spesial
- Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
Terkini
-
Menkeu Purbaya Janji Hentikan Sisa Anggaran Menumpuk di Akhir Tahun
-
Bos SMGR Akui Persaingan Industri Semen RI Makin Ketat
-
Pertamina Mau Gabung 3 Anak Usaha, DPR: Sesuai Keinginan Danantara
-
Rusun Jadi Fokus Solusi Pemukiman yang Semakin Mahal di Jakarta
-
Tidak Gratis, Pindahkan Rp 200 Triliun ke 5 Bank Menkeu Purbaya Minta Bunga Segini!
-
BNI Sambut Penempatan Dana Pemerintah, Tapi Minta Beberapa Penjelasan
-
5 Perumahan di Bekasi Utara Cocok untuk Milenial, Harga Mulai Rp 300 Jutaan
-
Rp 70 Miliar Milik Nasabah Hilang Karena Dibobol? Ini Kata BCA
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Lebih Bernuansa Politis Ketimbang Respons Tuntutan Publik
-
Kisah Harjo Sutanto: Orang Terkaya Tertua, Pendiri Wings Group