Founder Chairman Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) Christianto Wibisono meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk berani meminta PT Freeport Indonesia untuk menurunkan harga sahamnya yang dipatok 1,7 miliar dolar atau Rp23 triliun tersebut.
Pemerintah Indonesia kata Chris harus cerdik dan teliti dalam mengelola industri minyak, gas dan pertambangan di Indonesia. Jika tidak cerdik, maka Indonesia justru bisa terus merugi.
"Harusnya itu kita bisa menggebrak meja kepada Freeport untuk menurunkan harga sahamnya. Dia kan buka di Indonesia, kalau nggak ya jangan diperpanjang kontraknya, kan jadi milik Indonesia," kata Chris saat ditemui di hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (20/1/2016).
Ia menilai, harga yang dibanderol Freeport Indonesia terlalu mahal jika melihat kondisi perusahaan induknya Freeport McMoran yang saat ini tengah terlilit utang.
"Jadi pemerintah harus melihat secara keseluruhan. Mereka lagi rugi karena gagal melakukan eksplorasi di teluk Mexico. Ngapain beli perusahaan yang lagi rugi dengan harga mahal," ungkapnya.
Ia juga meminta kepada pemerinta untuk berhati-hati ketika ingin membeli saham Freeport. Pemerintah harua melihat dengan jeli kondisi persaingan industri migas ditengah harga komoditas yang sedang menurun saat ini.
"Jangan sampai investor lari semua, langkah konkret harus diversifikasi menuju ethanol, tapi itu harus melihat harganya, jangan sampai harganya melebihi harga minyak dunia," tegasnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, harga 10,64% saham Freeport adalah US$ 1,7 miliar, atau setara Rp 23 triliun. Penawaran 10,64% saham PT Freeport Indonesia ini merupakan bagian dari kewajiban divestasi 30% saham yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara (PP 77/2014).
PT Freeport Indonesia wajib mendivestasikan 30% sahamnya kepada pemerintah Indonesia hingga 2019. Saat ini sebanyak 9,36% saham PT Freeport Indonesia sudah dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Kini 10,64% saham ditawarkan oleh Freeport. Adapun 10% saham lagi harus ditawarkan sebelum 2019.
Berita Terkait
-
Izin Freeport Diperpanjang hingga 2061, Legislator PDIP Tagih Kontribusi Nyata untuk Papua
-
Setoran Freeport ke Negara Turun Menjadi USD 2,6 Miliar pada 2026
-
PTFI dan Masyarakat Papua Tengah: 10 Tahun Perubahan, Harapan Baru untuk Ekonomi Berkelanjutan
-
Freeport Mcmoran Tetap Investasi USD 20 Milar di RI Hingga 20 Tahun ke Depan
-
Perusahaan Indonesia dan AS Teken 11 Kesepakatan Bisnis Senilai Rp648 Triliun
Terpopuler
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- 10 Simbol Feng Shui di Rumah Old Money yang Dipercaya Membawa Kemakmuran
- Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
Pilihan
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
Terkini
-
Istimewa! Eks Jampidsus Febrie Ditahan Tanpa Rompi Pink dan Tangan Tak Diborgol
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Merawat Koperasi agar Berdaya Melampaui Dinamika Politik
-
55 Karya Desain Dunia dari SaloneSatellite Permanent Collection Dipamerkan di Indonesia
-
Ribuan Orang di Dunia Jadi Korban Phishing Kratos, Pengelola Dibekuk di Pontianak
-
Usia 35 Tahun Sudah Punya 5 SPBU, Herman Deru Ungkap Kebiasaan yang Mengubah Hidupnya
-
Terkuak! Pengemudi Alphard Arogan ke Satpam di Bundaran HI Ternyata Anggota Polda Jabar
-
Napi Kasus Narkoba Pekanbaru Kabur saat Berobat, Petugas Pengawal ke Mana?
-
Hinca Panjaitan Sebut Perkara Kredit Tak Layak Diproses sebagai Korupsi
-
Mahfud MD Bantah Kejagung soal Febrie: Tak Pernah Ada Pelimpahan Kasus Asabri dari Polisi