Founder Chairman Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) Christianto Wibisono meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk berani meminta PT Freeport Indonesia untuk menurunkan harga sahamnya yang dipatok 1,7 miliar dolar atau Rp23 triliun tersebut.
Pemerintah Indonesia kata Chris harus cerdik dan teliti dalam mengelola industri minyak, gas dan pertambangan di Indonesia. Jika tidak cerdik, maka Indonesia justru bisa terus merugi.
"Harusnya itu kita bisa menggebrak meja kepada Freeport untuk menurunkan harga sahamnya. Dia kan buka di Indonesia, kalau nggak ya jangan diperpanjang kontraknya, kan jadi milik Indonesia," kata Chris saat ditemui di hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (20/1/2016).
Ia menilai, harga yang dibanderol Freeport Indonesia terlalu mahal jika melihat kondisi perusahaan induknya Freeport McMoran yang saat ini tengah terlilit utang.
"Jadi pemerintah harus melihat secara keseluruhan. Mereka lagi rugi karena gagal melakukan eksplorasi di teluk Mexico. Ngapain beli perusahaan yang lagi rugi dengan harga mahal," ungkapnya.
Ia juga meminta kepada pemerinta untuk berhati-hati ketika ingin membeli saham Freeport. Pemerintah harua melihat dengan jeli kondisi persaingan industri migas ditengah harga komoditas yang sedang menurun saat ini.
"Jangan sampai investor lari semua, langkah konkret harus diversifikasi menuju ethanol, tapi itu harus melihat harganya, jangan sampai harganya melebihi harga minyak dunia," tegasnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, harga 10,64% saham Freeport adalah US$ 1,7 miliar, atau setara Rp 23 triliun. Penawaran 10,64% saham PT Freeport Indonesia ini merupakan bagian dari kewajiban divestasi 30% saham yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara (PP 77/2014).
PT Freeport Indonesia wajib mendivestasikan 30% sahamnya kepada pemerintah Indonesia hingga 2019. Saat ini sebanyak 9,36% saham PT Freeport Indonesia sudah dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Kini 10,64% saham ditawarkan oleh Freeport. Adapun 10% saham lagi harus ditawarkan sebelum 2019.
Berita Terkait
-
PTFI dan Masyarakat Papua Tengah: 10 Tahun Perubahan, Harapan Baru untuk Ekonomi Berkelanjutan
-
Freeport Mcmoran Tetap Investasi USD 20 Milar di RI Hingga 20 Tahun ke Depan
-
Perusahaan Indonesia dan AS Teken 11 Kesepakatan Bisnis Senilai Rp648 Triliun
-
Jadi Penyumbang Produksi Terbesar, Kapan Tambang Bawah Tanah Freeport Bisa Operasi Kembali
-
Freeport Pede Setoran ke Negara 2025 Rp 70 Triliun di Tengah Produksi Turun, Kok Bisa?
Terpopuler
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- Berapa Harga Sepatu Lari Ortuseight Ori? Ini 5 Pilihan Bagus untuk Daily Run
Pilihan
Terkini
-
BRI Dorong Inklusi Keuangan dan UMKM Lewat Teras Kapal di 4 Wilayah Kepulauan
-
Silmy Karim Dicopot dari Komisaris PT Telkom
-
Borong Penghargaan HR Asia 2026, PT Pegadaian Jadi Best Company to Work For in Asia untuk ke-8 Kali
-
Dorong Kenyamanan Wisata Bali, BTN Ekspansif Dorong Bale Untuk Permudah Transaksi
-
RUPS PT Telkom Setujui Dividen Rp21,9 Triliun dan Buyback Saham Rp4 Triliun
-
Hak Ekspor CPO Milik Eksportir Masih Berlaku, Tak Direbut PT DSI
-
OJK dan CFX Dorong Inovasi dan Regulasi Adaptif di Industri Aset Kripto
-
CFX Gandeng Sejumlah Perguruan Tinggi Perkuat Literasi Aset Kripto dan Blockchain Nasional
-
IDRX: Stablecoin Rupiah Penting untuk Menjaga Kedaulatan Digital Indonesia
-
Regulasi Kripto Sudah di Level UU, DPR Sebut Indonesia Selangkah Lebih Maju