Komisi VI DPR: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Belum Prioritas

Suara.com - Presiden RI Joko Widodo telah melakukan groundbreaking pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat. Pembangunan kereta cepat ini masih menuai pro dan kontra.

"Jakarta - Bandung belum prioritas, biayanya memakan sekitar Rp70-an trilun. 75 persennya dibiayai dari utang," ujar Anggota Komisi VI DPR RI, Refrizal saat diskusi bertajuk 'Dibalik Proyek Kereta Cepat' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/1/2016).

Menurut Refrizal, hampir semua fraksi di komisi VI menolak dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dialokasikan untuk membangun kereta cepat Jakart - Bandung.

Refrizal mengaku sedikit senang dengan pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu yang akan menunda pembangunan kereta cepat. Namun ia tak menyangka tiba-tiba groundbreaking pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142 kilometer dilakukan pada Kamis (21/1/2016).

"Pak Jonan (Menteri Pehubungan RI) juga nggak hadir. Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya) juga mengatakan Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) nggak strategis,  dan harus dievaluasi," jelasnya.

Lebih lanjut, apabila pemerintah pusat ingin fokus menangani transpotasi di Indonesia, sebaiknya terlebih dahulu membenahi transpotasi di Bandung dan Jakarta itu sendiri.

"Justru kemacetan kan bukan dari Jakarta ke Bandung-nya, tapi dari dalam Bandung dan Jakarta-nya sendiri," katanya.

Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meresmikan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung dengan ditandai peletakan batu pertama (groundbreaking) di daerah Cikalong Wetan, Bandung Barat, Kamis (21/1/2016) pagi.

Rencananya, proyek ini dibangun sepanjang 142 kilometer. Proyek ini diperkirakan menelan dana investasi sebesar Rp70 triliun.

Nantinya, kereta cepat akan terintegrasi dengan mass rapid transit di kawasan Bandung Raya dan light rail transit Jabodetabek.

Integrasi dinilai mampu menghadirkan pertumbuhan kawasan bisnis baru atau transit oriented development dan membantu mengatasi persoalan transportasi di kawasan Bandung dan Jabodetabek. Penduduknya Jabodetabek mencapai sekitar 28 juta jiwa dan warga Bandung sekitar delapan juta jiwa.