Suara.com - Tiga komoditas Indonesia mendapatkan perlakuan khusus untuk masuk Uni Eropa yakni kayu, ikan, dan minyak kelapa sawit. Informasi ini disampaikan Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno.
"Tiga komoditas utama Indonesia yang semuanya susah masuk untuk melindungi produk negara mereka (Eropa) itu kayu, ikan dan sawit," katanya dalam diskusi terbatas di Jakarta, Senin.
Havas menjelaskan kayu dari Tanah Air menerima seleksi ketat untuk masuk Eropa karena merupakan produk khusus yang berasal dari hutan tropis.
"Sementara di sana kan tidak ada 'tropical timber' (kayu tropis)," katanya.
Demikian pula halnya dengan ikan,terutama tuna pasifik yang tidak bisa didapatkan di Eropa.
"Terakhir sawit ini, mereka kan tidak punya. Makanya mereka melakukan segala cara untuk memproteksi produksi minyak nabati mereka mulai dari minyak biji bunga matahari, kedelai, zaitun dan biji rapa," katanya.
Lebih lanjut, Havas menilai upaya untuk menghalau masuknya produk minyak kelapa sawit ke Eropa telah berulang kali dilakukan. Pada November 2012, kala dirinya menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Belgia, Perancis juga pernah mengajukan pajak Nutella untuk produk-produk yang mengandung minyak kelapa sawit. "Waktu itu (2012) bahkan diminta 300 persen kenaikan pajak. Tapi pada 2013, senat Prancis menolak pajak tersebut," katanya. Menurut Havas, ide pengenaan pajak untuk produk-produk minyak kelapa sawit oleh negara Prancis memiliki preseden buruk karena bisa mempengaruhi pasar di seluruh Uni Eropa.
Terlebih, pada 21 Januari lalu, senat Prancis juga memutuskan adanya rancangan undang-undang tentang keanekaragaman hayati yang salah satu isinya menerapkan pajak progresif untuk minyak kelapa sawit.
"Soal sawit ini, ibarat main bola, tapi gawangnya dipindah terus. Tentu kita tidak akan menang," ujarnya.
Havas juga mengatakan banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia yang tidak terlalu paham akan politik proteksi yang diberlakukan di Eropa.
Menurut dia, masalah industri kelapa sawit bukan masalah lingkungan hidup semata.
"Di sana (Eropa) semakin jelas bahwa soal sawit itu bukan soal ekosistem, tapi proteksi untuk petani Eropa," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Perdagangan Kayu Ilegal Masih Marak, Bisakah Sains Forensik Jadi Solusi?
-
Eks Pejabat Keamanan AS: Eropa Hati-hati, Rudal Iran Bisa Capai Paris
-
Nihil Gelar di Tur Eropa, PBSI Apresiasi Meningkatnya Daya Saing Atlet Indonesia
-
Bisakah Limbah Sawit Jadi Solusi Ekonomi Hijau, Guru Besar IPB Bilang Begini
-
Jangkauan Rudal Iran Bisa Lintas Eropa dan Asia? AS dan Inggris Bereaksi
Terpopuler
- Hadir ke Cikeas Tanpa Undangan, Anies Baswedan Dapat Perlakuan Begini dari SBY dan AHY
- 7 Rekomendasi Bedak Tabur yang Bagus dan Tahan Lama untuk Makeup Harian
- 30 Kode Redeem FF 25 Maret 2026: Klaim Bundle Panther Gratis dan Skin M14 Sultan Tanpa Top Up
- 5 Rekomendasi HP Samsung Terbaru Murah dengan Spek Gahar, Mulai Rp1 Jutaan
- 10 Potret Rumah Baru Tasya Farasya yang Mewah, Intip Detail Interiornya
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Libur Lebaran 2026: Wisata Lokal Banjir Pengunjung, Pendapatan Daerah Naik
-
Menkeu Purbaya Bantah Indonesia Terancam Resesi: Di Semua Tempat Pada Belanja!
-
Prabowo Bertemu Ray Dalio, Bahas Proyek Energi hingga Danantara
-
Riset NEXT: Daya Beli Masyarakat Meningkat di Lebaran 2026, Uang Beredar Tembus Rp 1.370 T
-
Kapal Pertamina Terjebak di Tengah Perang Iran, Ini Nasib Pasokan BBM Indonesia
-
Perum Bulog Percepat Penyaluran Bantuan Pangan ke Wilayah Kepulauan Pasca Idul Fitri
-
Menteri Bahlil Pilih Berhati-hati Soal Pajak Ekspor Batu Bara
-
THR ASN Belum Cair Semua, Purbaya: Kementerian dan Lembaga Lambat Mengajukan
-
Gejolak Global Meningkat, Perbankan Nasional Perkuat Prinsip Kehati-hatian
-
Ketahanan Energi RI Diuji, Naikkan BBM atau Tambah Subsidi?