Suara.com - Tiga komoditas Indonesia mendapatkan perlakuan khusus untuk masuk Uni Eropa yakni kayu, ikan, dan minyak kelapa sawit. Informasi ini disampaikan Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno.
"Tiga komoditas utama Indonesia yang semuanya susah masuk untuk melindungi produk negara mereka (Eropa) itu kayu, ikan dan sawit," katanya dalam diskusi terbatas di Jakarta, Senin.
Havas menjelaskan kayu dari Tanah Air menerima seleksi ketat untuk masuk Eropa karena merupakan produk khusus yang berasal dari hutan tropis.
"Sementara di sana kan tidak ada 'tropical timber' (kayu tropis)," katanya.
Demikian pula halnya dengan ikan,terutama tuna pasifik yang tidak bisa didapatkan di Eropa.
"Terakhir sawit ini, mereka kan tidak punya. Makanya mereka melakukan segala cara untuk memproteksi produksi minyak nabati mereka mulai dari minyak biji bunga matahari, kedelai, zaitun dan biji rapa," katanya.
Lebih lanjut, Havas menilai upaya untuk menghalau masuknya produk minyak kelapa sawit ke Eropa telah berulang kali dilakukan. Pada November 2012, kala dirinya menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Belgia, Perancis juga pernah mengajukan pajak Nutella untuk produk-produk yang mengandung minyak kelapa sawit. "Waktu itu (2012) bahkan diminta 300 persen kenaikan pajak. Tapi pada 2013, senat Prancis menolak pajak tersebut," katanya. Menurut Havas, ide pengenaan pajak untuk produk-produk minyak kelapa sawit oleh negara Prancis memiliki preseden buruk karena bisa mempengaruhi pasar di seluruh Uni Eropa.
Terlebih, pada 21 Januari lalu, senat Prancis juga memutuskan adanya rancangan undang-undang tentang keanekaragaman hayati yang salah satu isinya menerapkan pajak progresif untuk minyak kelapa sawit.
"Soal sawit ini, ibarat main bola, tapi gawangnya dipindah terus. Tentu kita tidak akan menang," ujarnya.
Havas juga mengatakan banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia yang tidak terlalu paham akan politik proteksi yang diberlakukan di Eropa.
Menurut dia, masalah industri kelapa sawit bukan masalah lingkungan hidup semata.
"Di sana (Eropa) semakin jelas bahwa soal sawit itu bukan soal ekosistem, tapi proteksi untuk petani Eropa," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Mendag Ungkap Harga CPO Hingga Batu Bara Anjlok di 2025
-
Selamat Tinggal Sepak Bola Eropa, Ivar Jenner Resmi Perkuat Dewa United
-
Dilepas FC Utrecht, Ada 3 Alasan yang Seharusnya Bisa Bikin Ivar Jenner Memilih Tetap di Eropa
-
Minim Menit Bermain di Eropa, Marselino Harus Berani Membuat Keputusan Besar Demi Kariernya!
-
Seni Meraih Doktor Berasa Healing di Eropa: Sebuah Perjalanan yang Menginspirasi
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Waspada! Modus Phishing hingga Social Engineering Masih Intai Nasabah Bank
-
Pemerintah Klaim Harga Pangan Masih Stabil Jelang Imlek dan Ramadan
-
BUMN Kerahkan Produk Unggulan untuk Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
-
Ubah Indentitas, Mayoritas Bisnis PIPA akan Lebih Condong ke Migas
-
Pastikan Harga Rumah Subsidi Tak Melejit, Menteri PKP: Program Gentengisasi Masih Dikaji!
-
Tok! Pemerintah Gratiskan PPN 100 Persen untuk Tiket Pesawat Lebaran 2026, Cek Syaratnya
-
DJP Endus Pengemplang Pajak di Sektor Baja dan Hebel
-
Alasan Pemerintah Gunakan Beras Bulog untuk Jemaah Haji
-
Layanan Perbankan Kini Bisa Diakses Lewat Smartwatch
-
11 Juta PBI BPJS Kesehatan Mendadak Nonaktif, Bagaimana Dana Jaminan Sosial Dikelola?