Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde, pada Kamis (5/2/2016) memperingatkan bahwa pelambatan di negara-negara berkembang bisa menyebabkan meningkatnya ketidaksetaraan dalam ekonomi global.
"Segera setelah pendinginan ekonomi Cina dan anjloknya harga-harga komoditas, negara-negara berkembang akan melihat pertumbuhan yang goyah dan menghadapi kenyataan pahit baru," kata Lagarde dalam sebuah pidato di Universitas Maryland.
Dalam teks yang sudah disiapkan untuk pidatonya, Lagarde mengatakan tingkat pertumbuhan turun, arus modal telah berbalik, dan prospek jangka menengah telah memburuk tajam.
Cina sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia, katanya, mencatat pertumbuhan terlemah dalam seperempat abad pada 2015. Sedangkan kekuatan ekonomi dunia lainnya, Brasil dan Rusia juga masih berada dalam resesi.
IMF sekarang memproyeksikan bahwa tingkat pendapatan negara-negara berkembang dan negara bertumbuh pesat akan konvergen ke tingkat ekonomi maju pada kurang dari dua pertiga kecepatan yang diperkirakan satu dekade lalu.
"Ini berarti bahwa jutaan orang miskin akan menemukan diri mereka lebih sulit untuk maju. Dan anggota kelas menengah baru menemukan harapan mereka tak terpenuhi," katanya.
Ia mengingatkan konsekuensi dari pelambatan global yang saling berhubungan tidak akan hanya ekonomi. Risiko kenaikan ketidaksetaraan, proteksionisme, dan populisme akan menyertai kondisi ini.
Untuk mengatasi pelemahan global yang terus meningkat, ketua IMF merekomendasikan negara-negara berkembang, terutama mereka yang mengekspor komoditas, untuk meningkatkan kebijakan belanja mereka dan meningkatkan pendapatan non-komoditas guna membuat penyesuaian anggaran mereka "kurang menyakitkan."
Dan untuk meningkatkan pertumbuhan, Lagarde meminta negara maju dan negara berkembang untuk meningkatkan upaya-upaya membuka sistem perdagangan global "serta mendorong integrasi perdagangan melalui perjanjian regional dan multilateral."
Kamis pagi, kesepakatan perdagangan terbesar dalam sejarah ditandatangani 12 negara yang tergabung dalam Kemitraan Trans Pasifik. Kemitraan ini disebut bertujuan untuk memangkas tarif dan hambatan perdagangan bagi 40 persen dari ekonomi global. Inisiatif yang dipimpin AS, tidak termasuk Cina, membutuhkan ratifikasi oleh negara-negara anggota sebelum berlaku efektif. (Antara/AFP)
Berita Terkait
-
Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas? Yusril: Akibat Ketimpangan Sosial-Ekonomi
-
Tensi Dagang Masih Panas, IMF Minta Negara Hati-hati Kelola Uang
-
IHSG Hari Ini Terdongkrak Proyeksi IMF Soal Pertumbuhan Ekonomi Global
-
Atasi ketimpangan, Startup Dilibatkan untuk Ciptakan Solusi Permanen Bagi Kemiskinan Pesisir
-
Renungan Hari Tani: Tanah Subur, Petani Tak Makmur
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Alasan Menteri Maruarar Sirait Minta SLIK OJK Dihapus atau Pemutihan Pinjol
-
Pesan Bahlil untuk Shell dan Vivo: Walaupun Tidak Menjual Bensin, Kebutuhan Rakyat Tersedia
-
BRI Peduli Sumbang Mobil Operasional Demi Peningkatan Mutu Pendidikan
-
Akui Ada Pengajuan Izin Bursa Kripto Baru, OJK: Prosesnya Masih Panjang
-
Saham AS Jeblok, Bitcoin Anjlok ke Level Terendah 7 Bulan!
-
Baru 3,18 Juta Akun Terdaftar, Kemenkeu Wajibkan ASN-TNI-Polri Aktivasi Coretax 31 Desember
-
BUMN-Swasta Mulai Kolaborasi Perkuat Sistem Logistik Nasional
-
IHSG Lesu Imbas Sentimen Global, Apa Saja Saham yang Top Gainers Hari Ini
-
Gaji PNS Naik Tahun Depan? Ini Syarat dari Kemenkeu
-
Menkeu Purbaya Yakin Sisa Anggaran Kementerian 2025 Lebihi Rp 3,5 Triliun