Suara.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan mulai mengkaji insentif bagi investor di sektor industri bahan baku dan berorientasi ekspor pada triwulan kedua 2016.
"Kita akan pikirkan kira-kira insentif apa yang bisa diberikan untuk industri bahan baku dan industri yang berorientasi ekspor sehingga kita tidak hanya memperkuat industri dalam negeri, tapi kita memperkuat industri kita untuk ekspor," kata Kepala BKPM Franky Sibarani seusai meresmikan pabrik hulu tekstil di Subang, Kabupaten Purwakarta, Rabu (10/2/2016).
Menurut Franky, setelah pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk mendukung sektor padat karya pada 2015, perlu ada upaya untuk menopang industri hulu dalam sektor tersebut.
Sejumlah insentif itu diantaranya pemberian diskon Pajak Penghasilan (PPh) 21 sebesar 50 persen untuk industri tekstil dan sepatu dengan tenaga kerja di atas 2.000 orang, serta pemberian fasilitas "tax allowance" untuk industri tekstil dan sepatu.
Pemberian insentif bagi industri bahan baku dan berorientasi ekspor bertujuan agar produk-produk yang dihasilkan dapat memiliki daya saing yang tinggi di pasaran.
Kendati belum secara gamblang memastikan bentuk insentif yang akan diberikan, Franky menyebut salah satu dukungan yang dibutuhkan investor dalam berinvestasi adalah percepatan realisasinya.
"Salah satu arahan Presiden, jangan sampai insentif itu ternyata tidak termanfaatkan. Artinya setiap kebijakan diharapkan memang betul-betul mendukung investor meningkatkan investasi atau merealisasikan investasinya," imbuhnya.
Franky menambahkan, hal lain yang dibutuhkan terutama oleh industri berorientasi ekspor adalah kepastian akses pasar.
"Yang tercatat itu kan bagaimana sekarang pemerintah sedang siapkan untuk gabung TPP (Trans Pacific Partnership). Soal insentif lainnya akan kita lihat lagi," ujarnya.
Lebih lanjut, Franky menyampaikan pihaknya akan mulai fokus mengkaji insentif yang akan diberikan dengan kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian.
"Dalam target kami, di triwulan satu ini kan banyak fokus, ada DNI (Daftar Negatif Investasi) juga. Jadi saya kira triwulan dua kita fokus menghasilkan dukingan dengan paket ekonomi atau kebijakan yang mendukung industri berorientasi ekspor dan industri bahan baku dan barang modal," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
5 Fakta Nasib Insentif Mobil Listrik 2026, Menkeu Purbaya Akui Belum Terima Proposal
-
Purbaya Bicara Nasib Insentif Mobil Listrik Tahun Depan, Akui Penjualan Menurun di 2025
-
Stimulus Transportasi Nataru Meledak: Serapan Anggaran Kereta Api Tembus 83% dalam Sepekan!
-
Pramono Anung Siapkan Insentif untuk Buruh di Tengah Pembahasan UMP 2026
-
Pemerintah Setop Insentif Mobil Listrik, Harga Moblis Bakal Makin Mahal?
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
Terkini
-
Pemerintah Kucurkan Bantuan Bencana Sumatra: Korban Banjir Terima Rp8 Juta hingga Hunian Sementara
-
Apa Itu MADAS? Ormas Madura Viral Pasca Kasus Usir Lansia di Surabaya
-
Investasi Semakin Mudah, BRI Hadirkan Fitur Reksa Dana di Super Apps BRImo
-
IPO SUPA Sukses Besar, Grup Emtek Mau Apa Lagi?
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
BUMN Infrastruktur Targetkan Bangun 15 Ribu Huntara untuk Pemulihan Sumatra
-
Menpar Akui Wisatawan Domestik ke Bali Turun saat Nataru 2025, Ini Penyebabnya
-
Pemerintah Klaim Upah di Kawasan Industri Sudah di Atas UMP, Dorong Skema Berbasis Produktivitas
-
Anggaran Dikembalikan Makin Banyak, Purbaya Kantongi Rp 10 Triliun Dana Kementerian Tak Terserap
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga