Suara.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan mulai mengkaji insentif bagi investor di sektor industri bahan baku dan berorientasi ekspor pada triwulan kedua 2016.
"Kita akan pikirkan kira-kira insentif apa yang bisa diberikan untuk industri bahan baku dan industri yang berorientasi ekspor sehingga kita tidak hanya memperkuat industri dalam negeri, tapi kita memperkuat industri kita untuk ekspor," kata Kepala BKPM Franky Sibarani seusai meresmikan pabrik hulu tekstil di Subang, Kabupaten Purwakarta, Rabu (10/2/2016).
Menurut Franky, setelah pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk mendukung sektor padat karya pada 2015, perlu ada upaya untuk menopang industri hulu dalam sektor tersebut.
Sejumlah insentif itu diantaranya pemberian diskon Pajak Penghasilan (PPh) 21 sebesar 50 persen untuk industri tekstil dan sepatu dengan tenaga kerja di atas 2.000 orang, serta pemberian fasilitas "tax allowance" untuk industri tekstil dan sepatu.
Pemberian insentif bagi industri bahan baku dan berorientasi ekspor bertujuan agar produk-produk yang dihasilkan dapat memiliki daya saing yang tinggi di pasaran.
Kendati belum secara gamblang memastikan bentuk insentif yang akan diberikan, Franky menyebut salah satu dukungan yang dibutuhkan investor dalam berinvestasi adalah percepatan realisasinya.
"Salah satu arahan Presiden, jangan sampai insentif itu ternyata tidak termanfaatkan. Artinya setiap kebijakan diharapkan memang betul-betul mendukung investor meningkatkan investasi atau merealisasikan investasinya," imbuhnya.
Franky menambahkan, hal lain yang dibutuhkan terutama oleh industri berorientasi ekspor adalah kepastian akses pasar.
"Yang tercatat itu kan bagaimana sekarang pemerintah sedang siapkan untuk gabung TPP (Trans Pacific Partnership). Soal insentif lainnya akan kita lihat lagi," ujarnya.
Lebih lanjut, Franky menyampaikan pihaknya akan mulai fokus mengkaji insentif yang akan diberikan dengan kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian.
"Dalam target kami, di triwulan satu ini kan banyak fokus, ada DNI (Daftar Negatif Investasi) juga. Jadi saya kira triwulan dua kita fokus menghasilkan dukingan dengan paket ekonomi atau kebijakan yang mendukung industri berorientasi ekspor dan industri bahan baku dan barang modal," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Insentif Kendaraan Listrik Mundur ke Juli, Kemenperin Klaim Investor Masih Optimistis
-
Pemkab Mojokerto Kucurkan Dana Rp7,5 Miliar untuk Insentif 6 Ribu Guru TPQ
-
Menkeu Purbaya Tunda Insentif Kendaraan Listrik, Calon Pembeli Dipaksa Sabar Sebulan
-
Penulis Buku Dapat Insentif Pajak, Purbaya: Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
-
Purbaya Mendadak Tunda Insentif Kendaraan Listrik, Batal Berlaku Juni 2026
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kegagalan Investasi TaniHub Risiko Bisnis, Bukan Tindak Pidana
-
Eks Dirut BVI Bantah Terima Kickback dari Investasi TaniHub
-
TASPEN Cepat Kilat, 99 Persen Pensiunan Terima Gaji Ke-13 di Hari Pertama Tanpa Potongan
-
Asuransi Astra Rayakan Eksistensi 70 Tahun dengan ACTION! dan Apresiasi Pewarta 2026
-
RUU P2SK Disepakati, Besok Dibawa ke Paripurna
-
Pengamat: Pengusaha Jangan Baru Ribut Saat DSI Bereskan Tata Kelola Ekspor
-
Punya Lisensi, WSKT Mulai Garap Proyek Infrastruktur di Arab Saudi
-
IHSG Anjlok Karena Investor Ragukan Kredibilitas Kebijakan Pemerintah
-
Purbaya Ungkap DPR Bisa Evaluasi LPS, OJK, dan BI berkat RUU P2SK
-
Strategi Bertahan di Tengah Rupiah yang Semakin Jatuh ke Jurang