Suara.com - Penurunan harga saham PT Agung Podomoro Land Tbk dinilai tidak akan berlangsung lama. Sebab kasus dugaan suap dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta lebih dinilai sebagai persoalan invididu Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk Ariesman Widjaja, bukan masalah dalam pengelolaan korporasi.
"Lain halnya kalau kasusnya adalah kasus financial fraud yang mengakibatkan kerugian besar pada perusahaan. Itu lebih berbahaya karena berarti manipulasi data keuangan oleh orang dalam perusahaan. Ini lebih menakutkan bagi para investor," kata Lukas Setia Atmaja, Financial Expert Prasetya Mulya Business School, saat dihubungi oleh Suara.com, Selasa (5/4/2016).
Dalam perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) Senin, (4/4/2016), harga saham emiten berkode APLN tersebut memang merosot 10 persen. Penurunan yang menimpa harga saham APLN merupakan yang terbesar dalam perdgangan saham kemarin.
"Penurunannya menurut saya juga belum terlalu membahayakan. Kalau kasusnya adalah financial fraud, harga saham APLN bisa turun lebih drastis lagi. Bisa anjlok sampai 30 persen atau 40 persen," tambah Lukas.
Lukas memprediksi cepat atau lambat, kepercayaan investor pada APLN perlahan-lahan akan pulih. Ia bahkan meyakini tak lama lagi harga saham APLN akan segera berbalik naik. "Karena ini bukan persoalan keuangan perusahaan yang sistemik. Lain halnya kalau akibat penangkapan Presdir Agung Podomoro, ternyata proyek reklamasi Teluk Jakarta dibatalkan oleh pemerintah, nah itu baru yang bisa memberikan dampak lebih panjang kepada tekanan harga saham," tutup Lukas.
APLN adalah bagian dari Agung Podomoro Group yang didirikan oleh Anton Haliman. Di era Anton, Agung Podomoro Group membangun perumahan Simprug dan Sunter Podomoro.
Saat ini Agung Podomoro Group dipimpin oleh Trihatma Kusuma Haliman selaku putera Anton. Dibawah kepemimpinan Trihatma inilah, Agung Podomoro berkembang pesat menjadi salah satu raksasa industri properti di tanah air. Sepanjang 10 tahun terakhir, Agung Podomoro Group mengelola 50 proyek properti. Kebanyakan proyek tersebut menyasar segmen masyarakat kelas menengah mulai dari low cost apartment hingga apartemen kelas atas di berbagai wilayah Jakarta.
Agung Podomoro Group sendiri kini diguncang skandal reklamasi Teluk Jakarta setelah sang Presidir APLN Arieswan Widjaja ditahan oleh KPK. Ariesman diduga menyuap Politisi Gerindra Muhammad Sanusi untuk memuluskan proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Berita Terkait
-
Greenwoods Bidik 4 Proyek Hunian Baru di Tahun 2026
-
Jadi Pusat Ekonomi Timur Jakarta, Pengembangan Properti Mulai Bergeser Garap Hunian di Karawang
-
Pengembang Properti Mulai Garap Proyek Hunian dengan Konsep Wellness
-
Swancity Bidik Nilai Penjualan Rumah Rp1,3 Triliun di 2025
-
Nusron Ungkap Satu Keluarga Kuasai Tanah Seluas Dua Kali Jakarta, Ini Daftar 9 Raja Properti di RI
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Waspada! Modus Phishing hingga Social Engineering Masih Intai Nasabah Bank
-
Pemerintah Klaim Harga Pangan Masih Stabil Jelang Imlek dan Ramadan
-
BUMN Kerahkan Produk Unggulan untuk Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
-
Ubah Indentitas, Mayoritas Bisnis PIPA akan Lebih Condong ke Migas
-
Pastikan Harga Rumah Subsidi Tak Melejit, Menteri PKP: Program Gentengisasi Masih Dikaji!
-
Tok! Pemerintah Gratiskan PPN 100 Persen untuk Tiket Pesawat Lebaran 2026, Cek Syaratnya
-
DJP Endus Pengemplang Pajak di Sektor Baja dan Hebel
-
Alasan Pemerintah Gunakan Beras Bulog untuk Jemaah Haji
-
Layanan Perbankan Kini Bisa Diakses Lewat Smartwatch
-
11 Juta PBI BPJS Kesehatan Mendadak Nonaktif, Bagaimana Dana Jaminan Sosial Dikelola?