Suara.com - Presiden Joko Widodo kecewa lantaran sampai saat ini data-data yang diberikan kementerian dan lembaga negara kerab tak sama. Dampaknya, pemerintah menjadi kesulitan mengambil keputusan yang tepat. Contohnya data Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian yang sering disorot Jokowi.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan data kementeriannya sangat bergantung pada data Badan Pusat Statistik. Pembaruan data BPS, katanya, sering terlambat.
"Meski ada perbedaan data tapi otoritas akhir mau tak mau menggunakan data yang keluarkan BPS. Semua negara maju pada akhirnya selalu mengacu pada otoritas statistik," kata Lembong di Tangerang, Banten, Rabu (27/4/2016).
Itu sebabnya, Lembong meminta BPS untuk menggunakan aplikasi digital bersifat crowdsourcing.
"Jadi, aplikasi ini nantinya disebar ke petani, peternak, pedagang sampai pembeli jadi sesuai dengan yang ada di lapangan. Kalau sekarang kan berdasarkan hasil survei," kata dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Dugaan Skandal PT Minna Padi Asset Manajemen dan Saham PADI, Kini Diperiksa Polisi
-
Epstein Gigih Dekati Vladimir Putin Selama Satu Dekade, Tawarkan Informasi 'Rahasia AS'
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
Terkini
-
Pemilik Lippo Karawaci (LPKR) dan Gurita Bisnisnya di Indonesia
-
Dihantam Tekanan Jual, IHSG Memerah Lagi
-
IHSG Ambles dan Aksi Jual Marak Usai Kabar Misbakhun Jadi Bos OJK
-
Transisi Energi Diproyeksikan Tarik Investasi Rp1.682,4 Triliun
-
Jeffrey Hendrik Jabat Dirut PT BEI Sampai Juni 2026
-
Hashim: Prabowo Tak Omon-omon Soal Perlindungan Lingkungan
-
Ada Danantara di Demutualisasi Bursa, Apa Untungnya Buat Investor?
-
Kronologi PT Narada Aset Manajemen Manipulasi Saham IHSG, Ini Sosok Pemiliknya
-
OJK Mulai Kumpulkan Data Saham Gorengan, Ini Bocorannya
-
BEI: 2 Emiten Konglomerat Bakal IPO, Ini Bocorannya