Suara.com - Presiden Joko Widodo kecewa lantaran sampai saat ini data-data yang diberikan kementerian dan lembaga negara kerab tak sama. Dampaknya, pemerintah menjadi kesulitan mengambil keputusan yang tepat. Contohnya data Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian yang sering disorot Jokowi.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan data kementeriannya sangat bergantung pada data Badan Pusat Statistik. Pembaruan data BPS, katanya, sering terlambat.
"Meski ada perbedaan data tapi otoritas akhir mau tak mau menggunakan data yang keluarkan BPS. Semua negara maju pada akhirnya selalu mengacu pada otoritas statistik," kata Lembong di Tangerang, Banten, Rabu (27/4/2016).
Itu sebabnya, Lembong meminta BPS untuk menggunakan aplikasi digital bersifat crowdsourcing.
"Jadi, aplikasi ini nantinya disebar ke petani, peternak, pedagang sampai pembeli jadi sesuai dengan yang ada di lapangan. Kalau sekarang kan berdasarkan hasil survei," kata dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- Keunggulan Pompa Air Shimizu PL-138 BIT, Solusi Air Jernih Anti Karat
- 4 Zodiak Paling Beruntung pada 27 Juni 2026, Siap-siap Jadi Magnet Uang
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
Pilihan
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
Terkini
-
Susah Cari Beras? Ini Penyebab Rak Retail Modern Mulai Kosong
-
Dirut Bulog Hadiri Pengukuhan Profesor Kehormatan Anggota VII BPK RI
-
Buruh Kena Pajak Dobel, Said Iqbal Usul 'Potongan' Pencairan JHT Dihapus
-
Heboh Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris, Ini Daftar Pemegang Saham Krakatau Posco
-
Daftar 24 Wamen Rangkap Jabatan di BUMN, Viral Sorotan 'Orang Dekat' Jadi Komisaris
-
Kabar 60.000 Calon Mahasiswa Mundur, Imbas Biaya Kuliah Mahal?
-
Harga Beras Makin Mahal, Program SPHP Pemerintah Tidak Efektif?
-
Krakatau Posco Milik Siapa, Apakah BUMN? Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris
-
Harga Emas Antam Terus Melemah dalam Sepekan, Buyback Anjlok Lebih Dalam
-
Harga Beras Naik saat Cadangan Pemerintah Cetak Rekor Terbesar, Kok Bisa?