Bertempat di Kementerian Perhubungan Jakarta, pada hari Jumat, (23/9/2016), Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, didampingi oleh Staf Ahli Teknologi dan Lingkungan Hidup, Nugroho Indrio, Staf Khusus KPHI, Dewa Made Sastrawan, serta Direktur Navigasi Udara, Novie R Rahardjo dan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Zulfikri, telah menerima audiensi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Unggul Priyanto, yang didampingi oleh Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa, Erzi E. Gani, Kepala Humas BPPT, Wiwi Syafarhadiati dan Pejabat terkait, guna membahas kerjasama antara sektor-sektor Kementerian Perhubungan dengan BPPT yang tengah berjalan saat ini dan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk lebih mengedepankannya.
"Kemenhub akan senantiasa memanfaatkan hasil-hasil perekayasaan BPPT untuk menunjang pembangunan dan modernisasi infrastruktur transportasi Indonesia" tegas Menhub kepada Kepala BPPT saat keduanya bertemu.
Menhub dan Kepala BPPT sepakat untuk menguji-coba prototipe Sistem Navigasi Penerbangan Nir Radar, yang lebih dikenal dengan Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) hasil rekayasa BPPT di Bandara Pendidikan Penerbangan Curug. Dengan dipasangnya ADS-B BPPT di Bandara Sekolah Penerbangan Curug, maka para siswa Air Traffic Control (ATC) dapat memanfaatkan teknologi buatan Indonesia yang lebih sederhana dan diharapkan lembaga pendidikan penerbangan tersebut dapat mendukung program pelatihan untuk meningkatkan ketersediaan tenaga ATC yang sangat dibutuhkan sejalan dengan meningkatnya industri penerbangan Indonesia. Disamping itu, dengan lokasi uji coba di Curug akan memudahkan para petugas Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengecekan dalam rangka memfasilitasi proses sertifikiasinya. Menhub telah memberikan instruksi kepada Ditjen Perhubungan Udara agar Sistem Navigasi Penerbangan (ADS-B) BPPT ini segera dapat dipasang di beberapa Bandara di Papua, yang saat ini paling membutuhkannya.
Menurut Kepala BPPT sistem navigasi penerbangan ADS-B adalah hasil perekayasaan para Peneliti BPPT dan prototipe-nya dibuat bekerjasama dengan PT Inti. ADS-BPPT ini diuji-cobakan di Bandara Semarang sejak tahun 2012 dan di Bandara Bandung sejak 2014. Kepala BPPT menyatakan apresiasinya kepada Menhub bahwa alat navigasi udara karya anak bangsa ini akan segera memperoleh sertifikasi dari Direktorat Navigasi Udara, Kemenhub, sehingga proses hilirisasinya segera dapat dilaksanakan di Indonesia. BPPT mencatat bahwa dari 296 bandara di Indonesia (semua kategori), sekitar 255 bandara berpotensi membutuhkan perangkat ADS-B untuk Mini ATC dan Surface Movement Monitoring.
Perkeretaapian
Dalam sektor perkeretaapian-apian, dalam pertemuan tersebut Menhub meminta kepada Kepala BPPT untuk bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kemenhub, untuk melakukan pengkajian terhadap desain dan konstruksi serta social engineering pembangunan LRT di Indonesia, untuk dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan nasional pada sektor kereta api yang lebih cost effective.
Menhub menyampaikan kepada Kepala BPPT bahwa terdapat satu perusahan milik negara yang telah menyatakan memiliki kemampuan membangun LRT (konstruksi dan rolling stocks) dengan sepenuhnya memanfaatkan sumber dana non-APBN. Terkait hal ini Menhub meminta kepada Kepala BPPT agar bersama-sama Ditjen Perkeretaapian melakukan pengkajian terhadap pernyataan perusahan tersebut dan melihat feasibility penerapannya untuk dapat digunakan sebagai policy recommendations. Kepala BPPT menyatakan kesiapannya dan akan menugaskan para penelitinya bersama-sama dengan para pejabat Ditjen Perkeretaapian melaksanakan kedua hal yang diminta oleh Menhub tersebut.
Perhubungan Laut
Untuk sektor Perhubungan Laut Menhub dan Kepala BPPT membahas peningkatan dan perluasan kerjasana pengujian prototype kapal laut, guna dapat diperoleh kapal-kapal produk Nasional yang memiliki safety standards yang teruji dan dapat diterima secara Internasional.
Dalam hal ini Menhub meminta agar Staf Ahli Teknologi dan Ditjen Perhubungan Laut untuk duduk bersama perusahan negara terkait beserta BPPT untuk membuat kajian rekomendasi produksi kapal-kapal secara nasional yang favorable dan dapat membuat produsen kapal Nasional mau membangun kapal-kapal khusus dengan standar Internasional guna mendukung program Tol Laut.
Berita Terkait
-
Menhub Koordinasikan Penyusunan Roadmap Pengurangan Dwelling Time
-
Inilah 3 Pokok Permasalahan Dwelling Time Versi Menhub
-
Indonesia Beri Pelatihan Pemeliharaan Jalan ke Timor Leste
-
Panggil Semua Pelindo, Menhub Budi Ultimatum Soal Dwelling Time
-
Ditjen Bina Marga dan BP Batam Kerjasama Pelihara Jalan Nasional
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Cara Transfer BRI ke DANA Melalui BRImo, ATM, dan Internet Banking
-
IHSG Senin Pekan Ini Buka atau Tidak? Ini Jadwal Lengkap Libur Bursa
-
Harga Emas Pegadaian Turun Saat Lebaran, UBS dan Galeri 24 Anjlok!
-
Cara Mencari Lokasi ATM dan Kantor Cabang BRI Terdekat
-
Nominal Uang Pensiun DPR yang Resmi Dicabut MK
-
Jadwal dan Titik One Way Garut Selama Momen Idulfitri
-
Remitansi Pekerja Migran melalui BRI Lonjak 27,7 Persen di Momen Lebaran 1447 H
-
Biaya Transaksi BRI ke Sesama BRI, Bank Himbara, dan Bank Lain
-
Kecam Iran, 20 Negara Siap Buka Selat Hormuz
-
Menteri Keuangan Batasi Pengajuan Anggaran Baru, Pangkas Anggaran Berjalan