Pengamat ekonomi Institute Deveopment of Economic and Finance Faisal Basri menilai menurunnya tingkat pengangguran yang dirilis oleh pemerintah selama ini pada dasarnya bukan berita baik. Pasalnya, penurunan tingkat pengangguran tersebut lantaran disebabkan masyarakat terpaksa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
“Kan nggak mungkin tidak bekerja bagaimana dia mau menutupi biaya hidupnya sehari-hari. Jadi ini bukan kabar baik sebenarnya tapi ada indikasi rekanan dari sini semua karena keterpaksaan. Selain itu, angka kemiskinan juga menurun, tapi masyarakat kelas bawah ini penuh dengan penderitaan dan berdara-darah ini yang luput dari pandangan pemerintah,” kata Faisal dalam diskusi yang bertajuk Sara, Radikalisme dan Prospek Perekonomian Nasional 2017 di Grah CIMB Niaga, Jakarta Selatan, Senin (23/1/2017).
Faisal pun mengakui, bahwa pemerintah selama ini menaikkan upah minimum setiap tahunnya. Namun, hal tersebut tidak memberikan kehidupan yang baik bagi kaum buruh. Ia mencontohkan, kenaikan upah minimum setiap tahunnya telah membuat para pengusaha ini gerah. Lantaran, ditengah perlambatan ekonomi, biaya produksi pengusaha akan membengkak ditambah adanya kenaikan upah.
Namun, para pengusaha ini tidak langsung mem-PHK karyawannya, namun jam kerja para buruh dikurangi sehingga upah yang diterima para buruh ini pun mengalami penurunan. Hal tersebut dilakukan pengusaha untuk menghemat biaya produksi.
"Karena tradisi Djarum, Gudang Garam itu enggak pecat orang. Ini dari 40 jam turun jadi di bawah 25 jam. Dia tidak PHK juga karena PHK mahal. Dibikin saja pekerja menderita, lama-lama keluar sendiri," ungkapnya.
Menurunnya pendapatan buruh ini, memembuat keluarga para buruh terpaksa harus bekerja untuk memenuhi biaya hidup keluarganya. Tak heran, jika angka pengangguran mengalami penurunan selama ini.
“Istrinya atau suaminya sama-sama kerja, anaknya juga ikut kerja. Makanya angka tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami kenaikan yang taja. Tapi ini karena terpaksa untuk membuat pengangguran menurun. Jadi jangan salah baca. Akibatnya, quality of life keluarga turun, perceraian naik. Di Jakarta perceraian naik 70 persen, karena potensi selingkuh naik suami-istri kerja. Ini realitas," ujarnya.
Baca Juga: Pemerintahan Jokowi Dianggap Gagal Atasi Ketimpangan Sosial
Berita Terkait
Terpopuler
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 5 Rekomendasi Smartwatch yang Bisa Balas WhatsApp, Mulai Rp400 Ribuan
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Donald Trump: Pangeran MBS Kini Mencium Pantat Saya
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
Pilihan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Bulgaria
-
Melihat 3 Pemain yang Bakal Jadi Senjata Utama Timnas Indonesia Hadapi Bulgaria
Terkini
-
Trump Blak-blakan Ingin 'Rampas' Minyak Iran, Pulau Kharg Jadi Incaran Utama
-
Rupiah Sudah Tembus Rp17.000, Bukan Tanda Ekonomi Indonesia Memburuk
-
Profil dan Daftar Pemegang Saham PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL)
-
Sikat 'Underground Economy', Bea Cukai-Pajak Segel Kapal Mewah di Teluk Jakarta
-
Harga Emas di Pegadaian Naik Hari Ini, Galeri 24 dan UBS Kompak Menguat!
-
Mark Up Video Promosi Desa: Pakar Sebut Amsal Sitepu Tak Bisa Dipidana Tanpa Bukti 'Kick Back'
-
IHSG Masih Diramal Bakal Tertekan, Cek Saham Hari Ini yang Cuan
-
Pemerintah Akan Larang Alih Fungsi Sawah, Sedang Siapkan Sanksi
-
Mentan Optimistis Stok Pangan Aman Hadapi Fenomena El Nino Godzilla
-
Beredar Info Harga Pertamax Tembus Rp17.850 per Liter 1 April, Pertamina: Belum Pasti