Pengamat ekonomi Institute Deveopment of Economic and Finance Faisal Basri menilai menurunnya tingkat pengangguran yang dirilis oleh pemerintah selama ini pada dasarnya bukan berita baik. Pasalnya, penurunan tingkat pengangguran tersebut lantaran disebabkan masyarakat terpaksa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
“Kan nggak mungkin tidak bekerja bagaimana dia mau menutupi biaya hidupnya sehari-hari. Jadi ini bukan kabar baik sebenarnya tapi ada indikasi rekanan dari sini semua karena keterpaksaan. Selain itu, angka kemiskinan juga menurun, tapi masyarakat kelas bawah ini penuh dengan penderitaan dan berdara-darah ini yang luput dari pandangan pemerintah,” kata Faisal dalam diskusi yang bertajuk Sara, Radikalisme dan Prospek Perekonomian Nasional 2017 di Grah CIMB Niaga, Jakarta Selatan, Senin (23/1/2017).
Faisal pun mengakui, bahwa pemerintah selama ini menaikkan upah minimum setiap tahunnya. Namun, hal tersebut tidak memberikan kehidupan yang baik bagi kaum buruh. Ia mencontohkan, kenaikan upah minimum setiap tahunnya telah membuat para pengusaha ini gerah. Lantaran, ditengah perlambatan ekonomi, biaya produksi pengusaha akan membengkak ditambah adanya kenaikan upah.
Namun, para pengusaha ini tidak langsung mem-PHK karyawannya, namun jam kerja para buruh dikurangi sehingga upah yang diterima para buruh ini pun mengalami penurunan. Hal tersebut dilakukan pengusaha untuk menghemat biaya produksi.
"Karena tradisi Djarum, Gudang Garam itu enggak pecat orang. Ini dari 40 jam turun jadi di bawah 25 jam. Dia tidak PHK juga karena PHK mahal. Dibikin saja pekerja menderita, lama-lama keluar sendiri," ungkapnya.
Menurunnya pendapatan buruh ini, memembuat keluarga para buruh terpaksa harus bekerja untuk memenuhi biaya hidup keluarganya. Tak heran, jika angka pengangguran mengalami penurunan selama ini.
“Istrinya atau suaminya sama-sama kerja, anaknya juga ikut kerja. Makanya angka tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami kenaikan yang taja. Tapi ini karena terpaksa untuk membuat pengangguran menurun. Jadi jangan salah baca. Akibatnya, quality of life keluarga turun, perceraian naik. Di Jakarta perceraian naik 70 persen, karena potensi selingkuh naik suami-istri kerja. Ini realitas," ujarnya.
Baca Juga: Pemerintahan Jokowi Dianggap Gagal Atasi Ketimpangan Sosial
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
Terkini
-
Dolar AS Diproyeksi Perkasa Ditopang Wall Street, Rupiah Bisa Anjlok Lagi?
-
Trump Mau Pecat Gubernur The Fed, Malah Kena 'Tampar' Mahkamah Agung!
-
Kilang Terbesar Arab Kembali Dibuka, Harga Minyak Dunia Mulai Stabil
-
Harga LNG Dipangkas, Mampukah Bendung PHK?
-
Harga Gas untuk Industri Turun, Dasco: Kabar Gembira untuk Buruh
-
Pendaftaran Beasiswa LPDP Tahap II 2026 Resmi Dibuka, Cek Jadwal dan Rinciannya
-
Pasokan Gas Murah Seret, Kemenperin Minta AGIT Dicabut demi Tak Ada PHK
-
DEN: Rupiah Melemah saat Kepercayaan pada Pemerintah Tergerus
-
Investor Ritel Kini Bisa Punya Analis Saham Berbasis AI
-
Putusan KPPU Denda 97 Pinjol Harus Batal, Dinilai Lampaui Kewenangan