Pengamat ekonomi Institute Deveopment of Economic and Finance Faisal Basri menilai menurunnya tingkat pengangguran yang dirilis oleh pemerintah selama ini pada dasarnya bukan berita baik. Pasalnya, penurunan tingkat pengangguran tersebut lantaran disebabkan masyarakat terpaksa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
“Kan nggak mungkin tidak bekerja bagaimana dia mau menutupi biaya hidupnya sehari-hari. Jadi ini bukan kabar baik sebenarnya tapi ada indikasi rekanan dari sini semua karena keterpaksaan. Selain itu, angka kemiskinan juga menurun, tapi masyarakat kelas bawah ini penuh dengan penderitaan dan berdara-darah ini yang luput dari pandangan pemerintah,” kata Faisal dalam diskusi yang bertajuk Sara, Radikalisme dan Prospek Perekonomian Nasional 2017 di Grah CIMB Niaga, Jakarta Selatan, Senin (23/1/2017).
Faisal pun mengakui, bahwa pemerintah selama ini menaikkan upah minimum setiap tahunnya. Namun, hal tersebut tidak memberikan kehidupan yang baik bagi kaum buruh. Ia mencontohkan, kenaikan upah minimum setiap tahunnya telah membuat para pengusaha ini gerah. Lantaran, ditengah perlambatan ekonomi, biaya produksi pengusaha akan membengkak ditambah adanya kenaikan upah.
Namun, para pengusaha ini tidak langsung mem-PHK karyawannya, namun jam kerja para buruh dikurangi sehingga upah yang diterima para buruh ini pun mengalami penurunan. Hal tersebut dilakukan pengusaha untuk menghemat biaya produksi.
"Karena tradisi Djarum, Gudang Garam itu enggak pecat orang. Ini dari 40 jam turun jadi di bawah 25 jam. Dia tidak PHK juga karena PHK mahal. Dibikin saja pekerja menderita, lama-lama keluar sendiri," ungkapnya.
Menurunnya pendapatan buruh ini, memembuat keluarga para buruh terpaksa harus bekerja untuk memenuhi biaya hidup keluarganya. Tak heran, jika angka pengangguran mengalami penurunan selama ini.
“Istrinya atau suaminya sama-sama kerja, anaknya juga ikut kerja. Makanya angka tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami kenaikan yang taja. Tapi ini karena terpaksa untuk membuat pengangguran menurun. Jadi jangan salah baca. Akibatnya, quality of life keluarga turun, perceraian naik. Di Jakarta perceraian naik 70 persen, karena potensi selingkuh naik suami-istri kerja. Ini realitas," ujarnya.
Baca Juga: Pemerintahan Jokowi Dianggap Gagal Atasi Ketimpangan Sosial
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Berapa Harga Mobil Bekas Toyota Yaris 2011? Kini Sudah di Bawah 90 Juta, Segini Pajaknya
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
Pilihan
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
Terkini
-
Kekayaan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang Dikabarkan Cerai
-
Merger BUMN Karya Tuntas Awal 2026, BP BUMN Ungkap Update Terkini
-
Target Harga BUMI di Tengah Aksi Jual Saham Jelang Tahun Baru
-
HET Beras Mau Dihapus
-
Dana Jaminan Reklamasi 2025 Tembus Rp35 Triliun, Syarat Wajib Sebelum Operasi!
-
Harga Beras Bakal Makin Murah, Stoknya Melimpah di 2026
-
DJP Blokir 33 Rekening Bank hingga Sita Tanah 10 Hektare ke Konglomerat Penunggak Pajak
-
Emiten TRON Perkuat Bisnis Kendaraan Listrik, Jajaki Pengadaan 2.000 Unit EV
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
DJP Kemenkeu Kantongi Rp 3,6 Triliun dari Konglomerat Penunggak Pajak