Pengamat ekonomi Institute Deveopment of Economic and Finance Faisal Basri menilai menurunnya tingkat pengangguran yang dirilis oleh pemerintah selama ini pada dasarnya bukan berita baik. Pasalnya, penurunan tingkat pengangguran tersebut lantaran disebabkan masyarakat terpaksa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
“Kan nggak mungkin tidak bekerja bagaimana dia mau menutupi biaya hidupnya sehari-hari. Jadi ini bukan kabar baik sebenarnya tapi ada indikasi rekanan dari sini semua karena keterpaksaan. Selain itu, angka kemiskinan juga menurun, tapi masyarakat kelas bawah ini penuh dengan penderitaan dan berdara-darah ini yang luput dari pandangan pemerintah,” kata Faisal dalam diskusi yang bertajuk Sara, Radikalisme dan Prospek Perekonomian Nasional 2017 di Grah CIMB Niaga, Jakarta Selatan, Senin (23/1/2017).
Faisal pun mengakui, bahwa pemerintah selama ini menaikkan upah minimum setiap tahunnya. Namun, hal tersebut tidak memberikan kehidupan yang baik bagi kaum buruh. Ia mencontohkan, kenaikan upah minimum setiap tahunnya telah membuat para pengusaha ini gerah. Lantaran, ditengah perlambatan ekonomi, biaya produksi pengusaha akan membengkak ditambah adanya kenaikan upah.
Namun, para pengusaha ini tidak langsung mem-PHK karyawannya, namun jam kerja para buruh dikurangi sehingga upah yang diterima para buruh ini pun mengalami penurunan. Hal tersebut dilakukan pengusaha untuk menghemat biaya produksi.
"Karena tradisi Djarum, Gudang Garam itu enggak pecat orang. Ini dari 40 jam turun jadi di bawah 25 jam. Dia tidak PHK juga karena PHK mahal. Dibikin saja pekerja menderita, lama-lama keluar sendiri," ungkapnya.
Menurunnya pendapatan buruh ini, memembuat keluarga para buruh terpaksa harus bekerja untuk memenuhi biaya hidup keluarganya. Tak heran, jika angka pengangguran mengalami penurunan selama ini.
“Istrinya atau suaminya sama-sama kerja, anaknya juga ikut kerja. Makanya angka tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami kenaikan yang taja. Tapi ini karena terpaksa untuk membuat pengangguran menurun. Jadi jangan salah baca. Akibatnya, quality of life keluarga turun, perceraian naik. Di Jakarta perceraian naik 70 persen, karena potensi selingkuh naik suami-istri kerja. Ini realitas," ujarnya.
Baca Juga: Pemerintahan Jokowi Dianggap Gagal Atasi Ketimpangan Sosial
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Lebih Bagus Smart TV atau Android TV? Ini 6 Rekomendasi Terbaik Harga di Bawah Rp3 Juta
Pilihan
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
Terkini
-
Danantara Mau Beli Tanah Dekat Masjidil Haram, Jaraknya Hanya 600 Meter
-
Mari Elka Pangestu: Rasio Utang Indonesia Masih Terkendali
-
Bea Cukai Segel Toko Perhiasan Mewah Tiffany & Co, APEPI: Negara Hadir Lindungi Industri Lokal
-
Purbaya Pede Ekonomi Ekspansif hingga 2033: Indonesia Emas, Bukan Indonesia Suram
-
Purbaya Yakin Defisit APBN Bisa Turun Meski Pajak Tak Naik
-
Kepala BGN: Program MBG Diakui Jadi Program yang Bermanfaat
-
Survei: 77% Orang Indonesia Perkirakan Tetap Bekerja Saat Pensiun
-
Rosan Roeslani Lobi-lobi Moody's dan S&P Beri Rating ke Danantara
-
Luhut Sebut Prabowo Tak Bisa Diintervensi Terkait Evaluasi Izin Tambang Martabe
-
Flyjaya Resmi Layani Rute Morowali, Cek Link Tiketnya di Sini