Pengamat ekonomi Institute Deveopment of Economic and Finance Faisal Basri menilai menurunnya tingkat pengangguran yang dirilis oleh pemerintah selama ini pada dasarnya bukan berita baik. Pasalnya, penurunan tingkat pengangguran tersebut lantaran disebabkan masyarakat terpaksa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
“Kan nggak mungkin tidak bekerja bagaimana dia mau menutupi biaya hidupnya sehari-hari. Jadi ini bukan kabar baik sebenarnya tapi ada indikasi rekanan dari sini semua karena keterpaksaan. Selain itu, angka kemiskinan juga menurun, tapi masyarakat kelas bawah ini penuh dengan penderitaan dan berdara-darah ini yang luput dari pandangan pemerintah,” kata Faisal dalam diskusi yang bertajuk Sara, Radikalisme dan Prospek Perekonomian Nasional 2017 di Grah CIMB Niaga, Jakarta Selatan, Senin (23/1/2017).
Faisal pun mengakui, bahwa pemerintah selama ini menaikkan upah minimum setiap tahunnya. Namun, hal tersebut tidak memberikan kehidupan yang baik bagi kaum buruh. Ia mencontohkan, kenaikan upah minimum setiap tahunnya telah membuat para pengusaha ini gerah. Lantaran, ditengah perlambatan ekonomi, biaya produksi pengusaha akan membengkak ditambah adanya kenaikan upah.
Namun, para pengusaha ini tidak langsung mem-PHK karyawannya, namun jam kerja para buruh dikurangi sehingga upah yang diterima para buruh ini pun mengalami penurunan. Hal tersebut dilakukan pengusaha untuk menghemat biaya produksi.
"Karena tradisi Djarum, Gudang Garam itu enggak pecat orang. Ini dari 40 jam turun jadi di bawah 25 jam. Dia tidak PHK juga karena PHK mahal. Dibikin saja pekerja menderita, lama-lama keluar sendiri," ungkapnya.
Menurunnya pendapatan buruh ini, memembuat keluarga para buruh terpaksa harus bekerja untuk memenuhi biaya hidup keluarganya. Tak heran, jika angka pengangguran mengalami penurunan selama ini.
“Istrinya atau suaminya sama-sama kerja, anaknya juga ikut kerja. Makanya angka tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami kenaikan yang taja. Tapi ini karena terpaksa untuk membuat pengangguran menurun. Jadi jangan salah baca. Akibatnya, quality of life keluarga turun, perceraian naik. Di Jakarta perceraian naik 70 persen, karena potensi selingkuh naik suami-istri kerja. Ini realitas," ujarnya.
Baca Juga: Pemerintahan Jokowi Dianggap Gagal Atasi Ketimpangan Sosial
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
Pilihan
-
Tekad Besar Putu Panji Usai Timnas Indonesia Tersingkir di Piala Dunia U-17 2025
-
Cek Fakta: Viral Isu Rektor UGM Akui Jokowi Suap Rp100 Miliar untuk Ijazah Palsu, Ini Faktanya
-
Heimir Hallgrimsson 11 12 dengan Patrick Kluivert, PSSI Yakin Rekrut?
-
Pelatih Islandia di Piala Dunia 2018 Masuk Radar PSSI Sebagai Calon Nahkoda Timnas Indonesia
-
6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
Terkini
-
Express Discharge, Layanan Seamless dari Garda Medika Resmi Meluncur: Efisiensi Waktu dan Pembayaran
-
COP30 Brasil: Indonesia Dorong 7 Agenda Kunci, Fokus pada Dana dan Transisi Energi
-
Redenominasi Rupiah Bikin Harga Emas Makin Mentereng? Ini Kata Pengamat
-
Rapel Gaji PNS dan PPPK Mulai Cair November? Cek Mekanismenya
-
637 Ambulans BRI Peduli Telah Hadir, Perkuat Ketahanan Layanan Kesehatan Nasional
-
MIND ID Perkuat Komitmen Transisi Energi Lewat Hilirisasi Bauksit
-
Mengapa Bunga Pindar jadi Sorotan KPPU?
-
Rekomendasi Tempat Beli Perak Batangan Terpercaya
-
Old Money Ilegal Disebut Ketar-ketir Jika Menkeu Purbaya Terapkan Kebijakan Redenominasi
-
Fintech Syariah Indonesia dan Malaysia Jalin Kolaborasi, Dorong Akses Pembiayaan Inklusif