Indonesia Property Watch (IPW) menilai siapa pun Gubernur DKI Jakarta terpilih harus dapat menjamin kepastian investasi di sektor properti.
"Siapa pun gubernurnya. Hal ini diperlukan agar tidak muncul ketidakpercayaan dunia usaha atas komitmen pemerintah terhadap kepastian hukum," kata Direktur Eksekutif IPW, Ali Tranghanda saat dihubungi di Jakarta, Selasa (7/3/2017).
Ia menegaskan pergantian pimpinan kepala daerah, termasuk Jakarta, tidak boleh gampang mengubah berbagai ketentuan yang telah dibuat pemimpin sebelumnya.
"Pemimpin baru tidak boleh menabrak kepastian hukum investasi," katanya.
Menurut dia, salah satu polemik dalam pemilihan kepala daerah Jakarta adalah pro-kontra reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta karena sebagian pihak menginginkan reklamasi dilanjutkan, namun sebagian yang lain menghendaki proyek dihentikan.
Belum ada data terbaru mengenai jumlah investasi yang sudah dikeluarkan pengembang proyek ini. Namun, berbagai perusahaan sudah merilis berbagai rencana investasinya.
Contohnya, PT Intiland Development Tbk akan membangun Pulau H seluas 62 hektare dengan nilai investasi Rp7,5 triliun.
Kemudian, pembangunan kawasan pelabuhan terpadu di Pulau N (Port of Jakarta) oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo ) II juga diprediksi menelan investasi Rp134 triliun. Jumlah ini belum termasuk 15 pulau lain.
Baca Juga: IPW Sebut Pergerakan Pasar Properti Mengarah ke Jakarta Timur
Ali menyatakan penghentian satu proyek yang sudah berjalan akan menjadi preseden buruk bagi calon investor domestik maupun asing.
Padahal, Indonesia tengah gencar menggenjot investasi di tengah lesunya ekspor.
Dia memberikan contoh, saat Indonesia mengundang Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud untuk kerja sama investasi hingga lebih dari Rp300 triliun, sektor properti Indonesia juga diperkirakan akan dimasuki dana hingga Rp60 triliun untuk pembelian langsung dari hasil repatriasi "tax amnesty".
Oleh karena itu, katanya, saat ini Pilkada Jakarta menjadi salah satu momen yang paling diperhatikan investor.
"Kepastian hukum investasi dari gubernur baru menjadi salah satu yang paling dicermati," kata Ali.
Investor ragu Pada bagian lain, Ali menilai meski sudah ada perbaikan, berbagai hasil riset lembaga internasional kerap menempatkan kepastian investasi menjadi salah satu faktor yang membuat calon investor ragu menempatkan dana di Indonesia.
Berita Terkait
-
Potensi Bisnis Properti Jakarta Timur Paling Tinggi di Ibu Kota
-
IPW Sebut Pergerakan Pasar Properti Mengarah ke Jakarta Timur
-
IPW: Lokasi Perumahan Subsidi Jauh dari Akses Transportasi Massal
-
Indoserena Groundbreaking Tower Amsterdam, Lumina City
-
Triniti Dinamik Groundbreaking Proyek Soho di Alam Sutera
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Waspada! Modus Phishing hingga Social Engineering Masih Intai Nasabah Bank
-
Pemerintah Klaim Harga Pangan Masih Stabil Jelang Imlek dan Ramadan
-
BUMN Kerahkan Produk Unggulan untuk Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
-
Ubah Indentitas, Mayoritas Bisnis PIPA akan Lebih Condong ke Migas
-
Pastikan Harga Rumah Subsidi Tak Melejit, Menteri PKP: Program Gentengisasi Masih Dikaji!
-
Tok! Pemerintah Gratiskan PPN 100 Persen untuk Tiket Pesawat Lebaran 2026, Cek Syaratnya
-
DJP Endus Pengemplang Pajak di Sektor Baja dan Hebel
-
Alasan Pemerintah Gunakan Beras Bulog untuk Jemaah Haji
-
Layanan Perbankan Kini Bisa Diakses Lewat Smartwatch
-
11 Juta PBI BPJS Kesehatan Mendadak Nonaktif, Bagaimana Dana Jaminan Sosial Dikelola?