Tahun 2018 adalah tahun ke-4 pemerintahan Presiden Jokowi. Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Tim Ekonomi harus bekerja keras mewujudkan semua janji Presiden Jokowi saat kampanye presiden lalu, dimana pertumbuhan ekonomi dipatok pada angka kisaran 7 persen.
"Karena tahun 2018 adalah tahun penting dan menjelang tahun politik pemilu 2019. Setiap keberhasilan di bidang ekonomi akan mempunyai pengaruh besar pada Pemilu 2019," kata Misbakhun saat rapat kerja Komisi XI DPR dengan pemerintah membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2018 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2017).
Pihak pemerintah yang hadir pada rapat kerja hari ini, yakni Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro, Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto, Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.
Misbakhun pada raker itu meminta tim ekonomi mewujudkan keseimbangan primer 0 atau positif, mengingat saat ini pada kisaran angka -0,6 s.d -0,4. Hal ini supaya setiap hutang yang dibuat oleh pemerintah itu memang untuk membiayai pembangunan bukan hutang yang sebagian uang dipakai untuk menutup pembayaran cicilan hutang.
Dikatakan Misbakhun, Pemerintah diminta benar-benar serius dalam koordinasi dan melakukan langkah yang sungguh-sungguh bagaimana memperbesar peran pembiayaan Non APBN untuk pembangunan infrastruktur yang merupakan program prioritas pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi sehingga kelangsungan proyek infrastruktur tidak tergantung pada APBN yang penggunaannya makin terbatas.
Untuk itu, koordinasi dan kreativitas mencari sumber pendanaan Non APBN menjadi sangat penting karena saat ini proyek infrastruktur lah yang menjadi salah satu pendorong lokomotif pertumbuhan ekonomi kita dan harus digali dari semua potensi sumber pendanaan.
"Karena range target pertumbuhan ekonomi antara 5,4-6,1 pada RAPBN 2018 butuh sumber dana yang besar dan harus berasal dari semua sektor yang bisa menggerakkan ekonomi nasional," terang Misbakhun.
Baca Juga: Misbakhun Pertanyakan Pola Kepemimpinan Calon DK OJK
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- Keunggulan Pompa Air Shimizu PL-138 BIT, Solusi Air Jernih Anti Karat
Pilihan
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
Terkini
-
Ini Alasan Purbaya Ngotot Cari Utang lewat Panda Bond China
-
Siapa Ginka Febriyanti yang Dituding Ikut Demo Bayaran dan Kini Jadi Komisaris Pertamina Retail?
-
Purbaya Endus Pegawai DJP Kongkalikong dengan Pengusaha soal Restitusi Pajak
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Temukan Indikasi Bau Solar pada Minyakita, Dirut Bulog Instruksikan Penarikan Produk PT KMR
-
IHSG Merana Anjlok Hampir 1%, Saham Perbankan Jadi Pemberat
-
Jabatan Komisaris BUMN Disorot, Gaji Ade Armando 33 Kali Lipat UMR Jakarta
-
Isu 55.000 Buruh Kena PHK, Said Iqbal: Harga Gas Diturunkan untuk Tekan Ancaman PHK
-
Sepanjang Tahun, Bulog Tetap Menyerap Gabah dan Beras Petani Sesuai Arahan Pemerintah
-
Strava Kena Pajak PPN PMSE, Biaya Langganan Naik? Ini Daftar Harga Terbaru