Tahun 2018 adalah tahun ke-4 pemerintahan Presiden Jokowi. Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Tim Ekonomi harus bekerja keras mewujudkan semua janji Presiden Jokowi saat kampanye presiden lalu, dimana pertumbuhan ekonomi dipatok pada angka kisaran 7 persen.
"Karena tahun 2018 adalah tahun penting dan menjelang tahun politik pemilu 2019. Setiap keberhasilan di bidang ekonomi akan mempunyai pengaruh besar pada Pemilu 2019," kata Misbakhun saat rapat kerja Komisi XI DPR dengan pemerintah membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2018 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2017).
Pihak pemerintah yang hadir pada rapat kerja hari ini, yakni Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro, Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto, Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.
Misbakhun pada raker itu meminta tim ekonomi mewujudkan keseimbangan primer 0 atau positif, mengingat saat ini pada kisaran angka -0,6 s.d -0,4. Hal ini supaya setiap hutang yang dibuat oleh pemerintah itu memang untuk membiayai pembangunan bukan hutang yang sebagian uang dipakai untuk menutup pembayaran cicilan hutang.
Dikatakan Misbakhun, Pemerintah diminta benar-benar serius dalam koordinasi dan melakukan langkah yang sungguh-sungguh bagaimana memperbesar peran pembiayaan Non APBN untuk pembangunan infrastruktur yang merupakan program prioritas pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi sehingga kelangsungan proyek infrastruktur tidak tergantung pada APBN yang penggunaannya makin terbatas.
Untuk itu, koordinasi dan kreativitas mencari sumber pendanaan Non APBN menjadi sangat penting karena saat ini proyek infrastruktur lah yang menjadi salah satu pendorong lokomotif pertumbuhan ekonomi kita dan harus digali dari semua potensi sumber pendanaan.
"Karena range target pertumbuhan ekonomi antara 5,4-6,1 pada RAPBN 2018 butuh sumber dana yang besar dan harus berasal dari semua sektor yang bisa menggerakkan ekonomi nasional," terang Misbakhun.
Baca Juga: Misbakhun Pertanyakan Pola Kepemimpinan Calon DK OJK
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Kronologi Penembakan Pesawat Smart Air di Papua: Pilot dan Kopilot Gugur Usai Mendarat
Pilihan
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
Terkini
-
Luhut Sebut Prabowo Tak Bisa Diintervensi Terkait Evaluasi Izin Tambang Martabe
-
Flyjaya Resmi Layani Rute Morowali, Cek Link Tiketnya di Sini
-
IPC TPK Catat Bongkar Muat 299 Ribu TEUs di Awal 2026
-
Nasib Tambang Emas Martabe Diumumkan Pekan Depan
-
KB Bank dan Solusi Sinergi Digital Kerja Sama untuk Akselerasi Proyek Internet Rakyat
-
Pendataan Masyarakat Miskin Door to Door Sudah Tak Relevan
-
Di Hadapan Prabowo, Airlangga: 2 Tahun Lagi Indonesia Lepas Landas ke Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
-
Prabowo: 60,2 Juta Warga Sudah Terima MBG, Setara Penduduk Afrika Selatan
-
Menko Airlangga Klaim Pengangguran Turun 4,74 Persen, Ini Pendorongnya
-
BEI Rombak Total Aturan Main Usai Tabir Gelap Saham RI Dibongkar MSCI