Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan Menteri BUMN Rini Soemarno sangat menginginkan agar holding pertambangan dapat mengambil divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) Harry seusai rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (30/8/2017), mengatakan masih ada 41,64 persen lagi yang bisa diserap setelah pemerintah memiliki 9,36 persen saham perusahaan asal Amerika Serikat itu.
"Yang jelas, Bu Menteri BUMN inginnya holding tambang yang ambil (divestasi Freeport)," katanya.
Kendati demikian, Harry menjelaskan untuk bisa mengambil sisa 41,64 persen divestasi saham PTFI, pemerintah pusat akan bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Dengan demikian, holding tambang yang terdiri dari PT Inalum, PT Antam, PT Bukit Asam dan PT Timah, bukan satu-satunya pihak yang membeli saham PTFI nanti. Holding tambang itu nantinya akan masuk dalam konsorsium khusus yang memang berminat untuk membeli saham PTFI.
"Jumat (25/8/2017) lalu sudah ada pembicaraan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Jadi ada kerja sama pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemda untuk gunakan BUMN dan BUMD," katanya.
Meski belum ada keputusan pasti, Harry mengaku ingin proses pengambilalihan saham PTFI dapat berjalan sesegera mungkin. Tahapannya pun, kata dia, dapat dilakukan dua hingga tiga tahap, dengan penekanan jangka waktu yang tidak lama.
"Porsi pemerintah pusat akan lebih banyak daripada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten," ujarnya.
Ada pun terkait perhitungan harga divestasi sahamnya, Harry mengatakan nantinya akan ada penunjukan valuator independen untuk melakukan kajian.
Baca Juga: Pengamat: Saatnya 2021 Merah Putih Berkibar di Tambang Freeport
"Nanti dari Freeport akan menunjuk, dari pemerintah juga akan menunjuk. Akhir minggu ini mudah-mudahan skemanya sudah jelas," pungkasnya. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Kementerian BUMN Siapkan 'Obat' Untuk 34 BUMN yang Rugi
-
Pengamat: Saatnya 2021 Merah Putih Berkibar di Tambang Freeport
-
Bahas Divestasi, Komisi VII DPR Bakal Panggil Jonan dan Freeport
-
Freeport Tegaskan Setuju Ubah Kontrak Karya Menjadi IUPK
-
Komisi VII DPR: Divestasi Freeport Harus Untungkan Rakyat Papua
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Mengapa Investor Mulai Menjauh dari Indonesia?
-
Pedagang Online Dukung Kewajiban NIB, Tapi Minta Pemerintah Ikut Atur Potongan Komisi E-commerce
-
PNM Borong GCG Awards 2026, Layani 23,3 Juta Perempuan Prasejahtera hingga Mei
-
Neraca Perdagangan Indonesia Defisit 1,61 Miliar Dolar AS pada Mei 2026, BI Bakal Lakukan Ini
-
Dirut Pos Indonesia Daud Joseph Secara Tiba-tiba Mundur
-
BBM B50 Resmi Mulai Didistribusikan ke SPBU, Peluncuran Tinggal Tunggu Prabowo
-
Purbaya Lantik Sekaligus 3 Dirjen Baru Kemenkeu, Langsung Kasih Tugas Khusus
-
Anak Buah Menkeu Purbaya: APBN Tekor Rp600 Triliun, Pajak Dana JHT Terpaksa Tetap Dipungut
-
Harga LNG Murah Ternyata Hanya Berlaku di Jawa Barat, Said Iqbal Cari Bahlil
-
Berdayakan Pemuda, Harita Nickel Cetak Operator Bersertifikat dari Pulau Obi