Utang Indonesia, Masih Aman atau Sudah Lampu Merah?

Pertumbuhan ekonomi yang hanya 5,06 persen di Triwulan III dan defisit anggaran yang mencapai 3 persen, maka dapat dipastikan selisih 2 persen secara relatif inilah pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan secara riil. Jika tak ada evaluasi ulang atas pembangunan infrastruktur yang sangat massif dan tak masuk akal, maka jebakan utang (debt trap) akan menimpa Indonesia. Apalagi iklim dan cuaca saat ini sangat beresiko bagi hancurnya bangunan yang telah selesai dikerjakan.

“Pemerintah harus melakukan langkah-langkah antisipatif dan contigency plan untuk menghadapi kondisi ekonomi terburuk dengan strategi baru dan tim ekonomi kabinet yang baru untuk menegakkan pasal ekonomi konstitusi, yaitu memajukan BUMN dan Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional,” tutupnya.

Pandangan lebih optimis dikemukakan oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Donny Imam Priyambodo. Menurutnya, kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi, termasuk soal utang tidak didasarkan pertimbangan jangka pendek satu atau dua tahun. “Pemerintah mendasarkan ini pada visi yang besar, pembangunan untuk jangka panjang, termasuk dalam hal infrastruktur,” jelasnya saat dihubungi, Rabu (6/12/2017).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi, paling cepat baru tiga tahun setelah infrastruktur tersebut jadi. Ia memprediksi manfaat maksimal dari pembangunan infrastruktur Indonesia saat ini baru akan terasa dalam dua tahun lagi.

Politisi asal Partai Nasdem tersebut mengakui perihal defisit anggaran hingga akhir September 2017 melebar. Bahkan, jumlahnya membengkak dibanding realisasi akhir Agustus 2017 dan akhir bulan yang sama tahun 2016.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi defisit anggaran pada akhir bulan lalu mencapai 2,03 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp277,03 triliun. Jumlah itu melebar dibanding realisasi akhir September 2016 yang hanya Rp223,5 triliun dan dibanding akhir Agustus 2017 sebesar Rp225,1 triliun atau 1,65 persen dari PDB.

“Saya kira persentase ini masih aman, masih dibawah 3 persen yang diamanatkan oleh UU. Pemerintah pasti juga tidak akan tinggal diam dan akan melakukan berbagai upaya supaya deficit anggaran kita tidak terus melebar,” tutupnya.

Pemerintah dan BI Jamin Pertumbuhan Utang Indonesia Terkendali

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Suahazil Nazara, mengatakan bahwa defisit anggaran dalam APBN-P 2017 masih dalam batas aman. BKF memastikan defisit anggaran akhir tahun 2017 terhadap PDB tidak akan melanggar UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang membatasi sebesar tiga persen.

Baca Juga: Gerindra: 72 Tahun Indonesia Merdeka, Utang Luar Negeri Rp1.000 T

"Saya kira masih aman. Per akhir November kemarin masih 2,3 persen. Kita proyeksikan defisit anggaran akhir tahun 2017 sekitar 2,67 persen" kata Suahasil, saat dihubungi Rabu (6/12/2017).

Ia menegaskan bahwa defisit anggaran yang dijadikan dasar untuk melakukan pembangunan ekonomi yang bersifat produktif bukan hal yang salah. Apalagi pembangunan infrastruktur sudah sangat mendesak untuk dilakukan.

"Kita memang sudah sangat membutuhkan jalan yang bagus, bandara yang bagus, dan pelabuhan yang bagus. Itu semua sudah sangat kita butuhkan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi," ujarnya.

BKF menganggap tak perlu harus mengerem pinjaman untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Apalagi sejak semula, pemerintah tidak mengandalkan APBN semata, melainkan kolaborasi dengan swasta, BUMN, serta pinjaman dari dalam dan luar negeri.

"Jadi kita tidak perlu mengerem. Kami optimis defisit anggaran kita masih bisa terrjaga 2,67 persen," tutupnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Agusman, pada Jumat (17/11/2017), menyatakan bahwa perkembangan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan III 2017 relatif terkendali. Pada akhir triwulan III 2017, ULN Indonesia tercatat USD343,1 miliar atau tumbuh 4,5 persen (yoy).

Berdasarkan kelompok peminjam, pertumbuhan ULN dikontribusi terutama oleh ULN sektor swasta yang tumbuh 0,6 persen (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi 1,7 persen (yoy). Sementara itu, ULN publik (pemerintah dan bank sentral) tumbuh 8,5 persen (yoy), lebih tinggi dari 7,3 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya.

“Perkembangan ULN ini sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur,” kata Agusman.

Berdasarkan jangka waktu, komposisi ULN Indonesia pada akhir triwulan III 2017 tetap didominasi oleh ULN jangka panjang. ULN berjangka panjang memiliki pangsa 86,2 persen dari total ULN dan pada akhir triwulan III 2017 tumbuh 3,4 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,5 persen (yoy). ULN berjangka pendek tercatat tumbuh 11,6 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan akhir triwulan sebelumnya sebesar 10,5 persen (yoy).

Menurut sektor ekonomi, posisi ULN swasta pada akhir triwulan III 2017 terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih (LGA), serta pertambangan. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 77,0 persen relatif sama dengan pangsa triwulan sebelumnya sebesar 76,6 persen maupun pada periode yang sama tahun 2016 yang sebesar 76,9 persen.

Bank Indonesia memandang perkembangan ULN pada triwulan III 2017 tetap terkendali. Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir triwulan III 2017 tercatat stabil di kisaran 34 persen dan bahkan menurun jika dibandingkan dengan triwulan III 2016 yang sebesar 36 persen. Selain itu, rasio utang jangka pendek terhadap total ULN juga relatif stabil di kisaran 13 persen.

“Kedua rasio ULN tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers. Bank Indonesia terus memantau perkembangan ULN dari waktu ke waktu untuk memberikan keyakinan bahwa ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi,” pungkasnya.