Suara.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai penugasan proyek-proyek infrastruktur baru kepada BUMN Karya sudah terlalu banyak sehingga menjadi salah satu penyebab beruntunnya kecelakaan konstruksi dalam dua tahun terakhir.
Ketua Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kadin Indonesia, Erwin Aksa di Jakarta, Selasa (20/2/2018) mengatakan bahwa proyek infrastruktur saat ini didominasi oleh kontraktor-kontraktor BUMN Karya dengan jumlah proyek sangat banyak dan bernilai besar, namun tidak mempertimbangkan keterbatasan kemampuan.
"Ini menyebabkan tingkat ketelitian dan kehati-hatian mereka di dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi terpecah-pecah sangat banyak. Belum lagi mereka diberi tenggang waktu yang sangat ketat. Hal ini juga bisa menjadi penyebab semakin beruntunnya kejadian kecelakaan-kecelakaan konstruksi," kata Erwin.
Kadin meminta pemerintah menghentikan terlebih dahulu penugasan proyek-proyek infrastruktur baru kepada BUMN Karya dan memberi kesempatan lebih banyak pada perusahaan swasta nasional terlibat.
Erwin mengatakan pemerintah harus mengkaji dan mengevaluasi kembali penugasan-penugasan negara kepada BUMN Karya yang sudah terlalu sering mengalami kecelakaan-kecelakaan konstruksi.
Jika ditemukan pelanggaran, perusahaan kontraktor tersebut harus diberikan peringatan keras dan hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini sebagai peringatan kepada kontraktor lain untuk tidak lalai terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
Komite Keselamatan Konstruksi yang baru dibentuk Kementerian PUPR diharapkan sesegera mungkin melakukan audit menyeluruh terhadap prosedur K3 terhadap proyek strategis nasional yang sedang berjalan.
Audit dilakukan untuk meninjau ada atau tidaknya pelanggaran seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3).
"Untuk itulah pemerintah harus melakukan evaluasi total terhadap kebijakan yang selama ini dijalankan, beri kesempatan yang lebih luas kepada swasta untuk ikut mengerjakan, sehingga teman-teman BUMN Karya tidak overload," kata Erwin. (Antara)
Berita Terkait
-
Perang Iran - AS Ganggu Bisnis, Ongkos Logistik Melonjak
-
Wacana WFH Sehari untuk ASN: Pedang Bermata Dua bagi Ekonomi dan Energi
-
Penjualan Kendaraan Niaga Naik di Februari, Kadin: Geliat Ramadan dan Berkah Proyek Pemerintah
-
Agrinas Impor Pikap dari India, Resep Jitu Matikan Industri Otomotif Indonesia?
-
Ancaman Impor Mobil India Terhadap Nasib Ribuan Buruh Komponen Otomotif Lokal
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
Terkini
-
Kawal Agenda Ekonomi Kerakyatan, Kang Hero Dianugerahi KWP Award 2026
-
Konsistensi Kawal Energi Hijau Lewat MPR, Eddy Soeparno Raih KWP Award 2026
-
Tok! Pemerintah Resmi Pajaki Alat Berat Lewat Permendagri 11/2026
-
Harga Minyak Perlahan Turun, Bahlil Tegaskan B50 Tetap Jalan: Ini Survival Mode
-
Harga Bahan Baku Naik Gila-gilaan, Industri Tekstil: Kami Enggak Bisa Survive!
-
Bahlil Klaim RI Mulai Lepas Ketergantungan Impor BBM
-
Emiten DRMA Tebar Dividen Rp 70/Saham
-
Harga Minyak Mentah Indonesia Melonjak 33,47 Dolar AS per Barel
-
Kendaraan Listrik Tak Lagi Bebas Pajak
-
Instruksi Prabowo: Menteri Bahlil Siap Eksekusi Tambang Ilegal di Kawasan Hutan dalam Waktu Dekat