Suara.com - Ustadz Yusuf Mansyur membantah dirinya sedang menyiapkan dana untuk menjadi investor PT Bank Muamalat Tbk.
Muamalat, bank syariah tertua di Indonesia, sedang melakukan "rights issue" atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan target perolehan dana Rp4,5 triliun guna memperkuat permodalan.
"Enggak ada. Enggak pernah bicara siapkan dana," kata Yusuf di Kantor Bank Muamalat, Jakarta, Rabu (28/2/2018).
Menurut Yusuf, saat ini fokus dirinya adalah dengan merangkul jamaah dan umat untuk membuka rekening tabungan secara bersama-sama di Bank Muamalat.
Selain itu, Paytren, perusahaan finansial berbasis teknologi (fintech) milik Yusuf juga akan bekerja sama dengan Muamalat. Namun skema kerja sama itu masih dibicarakan antara kedua pihak.
"Ini aja kalau lancar akan menjadi bantuan umat yang signifikan," ujarnya.
Yusuf, Rabu siang ini, mengerahkan ribuan jamaahnya untuk mendatangi kantor pusat Bank Muamalat, di Kuningan, Jakarta, guna bersama-sama melakukan pembukaan rekening.
Selain ribuan jamaah tersebut, Yusuf mengklaim sebanyak 2,2 juta pengguna Paytren juga akan bekerja sama dengan Muamalat.
Masing-masing pengguna Paytren, kata Yusuf, akan membuka rekening dengan saldo minimum Rp100 ribu.
Dengan begitu, hitungan kasarnya, Muamalat bisa mendapat Dana Pihak Ketiga (DPK) minimal Rp220 miliar hanya dari pembukaan rekening baru ini.
Ditemui ditempat yang sama, Direktur Utama Muamalat, Achmad Permana menjelaskan saat ini proses "right issue" masih berlangsung. Pihaknya menargetkan pada semester I ini Muamalat akan mendapatkan investor yang akan mengucurkan dananya bagi Muamalat.
"Semester I kita sudah dapat," ujarnya.
Muamalat sedang mencari investor untuk proses "rights issue", setelah PT. Minna Padi Investama yang sebelumnya sepakat menjadi pembeli siaga "rights issue" tidak mampu memenuhi kewajibannya sebelum tenggat waktu yang ditentukan.
Indikator kesehatan Muamalat memang tidak terlalu baik jika dilihat dari standar industri. Bank Muamalat harus bersih-bersih pembiayaan bermasalah atau "non-financing loan" (NFL). Per Kuartal III-2017 NPF Muamalat masih 4,5 persen.
Sedangkan rasio kecukupan modal (CAR) Muamalat per kuartal III 2017 di kisaran 11,5 persen. (Antara)
Berita Terkait
-
6 Perbedaan Tabungan Konvensional dan Syariah, Mana yang Lebih Sesuai untuk Anda?
-
Aset Perbankan Syariah Pecah Rekor Tertinggi, Tembus Rp 1.028 Triliun
-
CIMB Niaga Mau Pisahkan Unit Usaha Syariah Jadi BUS
-
KB Bank dan KB Bank Syariah Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir di Sumatera
-
Layanan Cabang Berangsur Normal, 72 Persen BSI Regional Aceh Sudah Beroperasi
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
IWIP Gelontorkan Pendanaan Rp900 Juta untuk Korban Bencana di Sumatera
-
AKGTK 2025 Akhir Desember: Jadwal Lengkap dan Persiapan Bagi Guru Madrasah
-
Dasco Ketuk Palu Sahkan Pansus RUU Desain Industri, Ini Urgensinya
-
ASPEBINDO: Rantai Pasok Energi Bukan Sekadar Komoditas, Tapi Instrumen Kedaulatan Negara
-
Nilai Tukar Rupiah Melemah pada Akhir Pekan, Ini Penyebabnya
-
Serikat Buruh Kecewa dengan Rumus UMP 2026, Dinilai Tak Bikin Sejahtera
-
Kuota Mulai Dihitung, Bahlil Beri Peringatan ke SPBU Swasta Soal Impor BBM
-
Pemerintah Susun Standar Nasional Baru Pelatihan UMKM dan Ekraf
-
Stok Di Atas Rata-rata, Bahlil Jamin Tak Ada Kelangkaan BBM Selama Nataru
-
Kadin Minta Menkeu Purbaya Beri Insentif Industri Furnitur