Suara.com - Ustadz Yusuf Mansyur membantah dirinya sedang menyiapkan dana untuk menjadi investor PT Bank Muamalat Tbk.
Muamalat, bank syariah tertua di Indonesia, sedang melakukan "rights issue" atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan target perolehan dana Rp4,5 triliun guna memperkuat permodalan.
"Enggak ada. Enggak pernah bicara siapkan dana," kata Yusuf di Kantor Bank Muamalat, Jakarta, Rabu (28/2/2018).
Menurut Yusuf, saat ini fokus dirinya adalah dengan merangkul jamaah dan umat untuk membuka rekening tabungan secara bersama-sama di Bank Muamalat.
Selain itu, Paytren, perusahaan finansial berbasis teknologi (fintech) milik Yusuf juga akan bekerja sama dengan Muamalat. Namun skema kerja sama itu masih dibicarakan antara kedua pihak.
"Ini aja kalau lancar akan menjadi bantuan umat yang signifikan," ujarnya.
Yusuf, Rabu siang ini, mengerahkan ribuan jamaahnya untuk mendatangi kantor pusat Bank Muamalat, di Kuningan, Jakarta, guna bersama-sama melakukan pembukaan rekening.
Selain ribuan jamaah tersebut, Yusuf mengklaim sebanyak 2,2 juta pengguna Paytren juga akan bekerja sama dengan Muamalat.
Masing-masing pengguna Paytren, kata Yusuf, akan membuka rekening dengan saldo minimum Rp100 ribu.
Dengan begitu, hitungan kasarnya, Muamalat bisa mendapat Dana Pihak Ketiga (DPK) minimal Rp220 miliar hanya dari pembukaan rekening baru ini.
Ditemui ditempat yang sama, Direktur Utama Muamalat, Achmad Permana menjelaskan saat ini proses "right issue" masih berlangsung. Pihaknya menargetkan pada semester I ini Muamalat akan mendapatkan investor yang akan mengucurkan dananya bagi Muamalat.
"Semester I kita sudah dapat," ujarnya.
Muamalat sedang mencari investor untuk proses "rights issue", setelah PT. Minna Padi Investama yang sebelumnya sepakat menjadi pembeli siaga "rights issue" tidak mampu memenuhi kewajibannya sebelum tenggat waktu yang ditentukan.
Indikator kesehatan Muamalat memang tidak terlalu baik jika dilihat dari standar industri. Bank Muamalat harus bersih-bersih pembiayaan bermasalah atau "non-financing loan" (NFL). Per Kuartal III-2017 NPF Muamalat masih 4,5 persen.
Sedangkan rasio kecukupan modal (CAR) Muamalat per kuartal III 2017 di kisaran 11,5 persen. (Antara)
Berita Terkait
-
Ma'ruf Amin Respons Menkeu Purbaya soal Mahalnya Bank Syariah
-
Modal Cekak hingga Cost of Fund Tinggi, Ini Alasan Pembiayaan Bank Syariah Masih Mahal
-
Bisnis Emas BSI Melesat 100 Persen dalam 8 Bulan
-
Purbaya Sentil Bank Muamalat: Bank Syariah Pertama di RI Tapi Hampir Bangkrut
-
Kinerja 2025 Moncer, Analyst Rekomendasikan 'BUY' Saham BRIS
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
- Terpopuler: 5 HP Samsung RAM 8 GB Termurah, Sinyal Xiaomi 17T Series Masuk Indonesia
- Promo Indomaret 26 Februari Sampai 1 Maret 2026, Diskon Besar Minyak Goreng dan Pampers
- PERANG DIMULAI: Amerika dan Israel Serang Ibu Kota Iran
Pilihan
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Kabar Duka, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno Meninggal Dunia di RSPAD Pagi Ini
-
Terungkap! Begini Cara CIA Melacak dan Mengetahui Posisi Ayatollah Ali Khamenei
-
Iran Klaim Hantam Kapal Induk USS Abraham Lincoln Pakai 4 Rudal, 3 Tentara AS Tewas
-
BREAKING: Mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad Dilaporkan Tewas dalam Serangan Israel
Terkini
-
Perang Makin Memanas, IHSG Langsung Terkapar 2,66% dan 704 Saham Merosot
-
BPS Pantau Dampak Perang AS-Israel Vs Iran ke Perdagangan RI
-
Gas Mako Masuk Tahap Implementasi FID, Sinyal Investasi Hulu Migas Kembali Bergairah
-
Wujudkan Hunian Layak dan Berkualitas, BRI Perkuat Program Gentengisasi melalui Skema KUR Perumahan
-
Kena Sentimen Perang AS-Iran, Rupiah Ambruk ke Rp 16.868/USD
-
Emiten Properti LPKR Bukukan Laba Bersih Rp 470 Miliar Sepanjang 2025
-
BEI Umumkan Ketentuan Liquidity Provider Saham, Termasuk Regulasi Free Float
-
BPS: 33 Provinsi Inflasi, Tekanan Terbesar dari Ayam dan Cabai
-
Perang Timur Tengah, Harga BBM RI Bakal Naik Drastis?
-
Purbaya Mau Audit Wajib Pajak Buntut Restitusi Tembus Rp 360 Triliun