Suara.com - Data Bank Dunia mencatat terdapat sembilan juta pekerja migran atau tenaga kerja asal Indonesia (TKI) yang tersebar di berbagai negara. Meski begitu, seperti diungkapkan Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Ekonomi, Industri dan Bisnis, Rizal Calvary Marimbo, negara-negara penerima TKI tersebut nyatanya tidak ribut.
“Ada sembilan juta, mungkin sekarang sudah hampir 10 juta TKI atau pekerja migran tersebar di berbagai negara. Tapi negara itu tidak gaduh,” ujar Rizal Calvary Marimbo di Jakarta, Rabu (2/5/2018).
Dari 9 juta TKI itu, menurut Rizal lagi, sebanyak 55 persen bekerja di Malaysia. Lalu, sekitar 13 persen ke Arab Saudi, 10 persen ke Cina Taipei, 6 persen ke Hong Kong, 5 persen ke Singapura, dan sisanya tersebar di negara-negara lainnya.
Rizal memaparkan, tidak usah jauh-jauh, negara tetangga Malaysia saja menyerap sebanyak hampir separuh dari semua TKI. Menurut Rizal, sejauh ini negara tersebut tidak keberatan, malah masih mentolerir TKI-TKI ilegal dalam beberapa kasus. Bahkan tiap tahun negara itu meminta tambahan ribuan TKI baru.
Di sisi lain, Rizal mengatakan, jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia hanya sekitar 126 ribu pekerja, yang didominasi oleh pekerja asal Cina, Jepang, Amerika Serikat dan Singapura.
"Jumlah ini rasionya hanya sekitar 1,4 persen dari sembilan juta TKI di luar negeri. Tidak ada apa-apanya dengan jumlah TKI yang dikirim ke luar negeri,” ucap dia.
Lebih jauh, seperti disampaikan Rizal, PSI meminta agar semua pihak yang tidak suka dengan pemerintahan Joko Widodo agar memakai data yang valid dalam mengemukakan pandangannya.
“TKI di luar negeri 9 juta. (Sementara) TKA di Indonesia hanya 126 ribu, kita sudah ribut setengah mati,” ucap dia.
Rizal pun mengatakan, semua pihak harus rasional dalam menilai kerjasama serta hubungan antarnegara.
“Ada prinsip-prinsip atau norma-norma resiprokal dalam hubungan antarnegara. Kita jangan cuma mau enaknya saja. Kalau negara lain juga ikut ribut soal TKI dan mengusir TKI kita, bagaimana?” ucap dia.
Rizal menambahkan, justru lonjakan TKA tertinggi terjadi pada era pemerintahan sebelumnya. Sebelum tahun 2005 menurutnya, TKA di Indonesia tak sampai 30 ribu. Namun selama 10 tahun kemudian terjadi lonjakan hingga mendekati 80 ribu TKA.
"Jadi, lonjakannya lebih dari 300 persen (di) periode 2005-2015. Siapa yang berkuasa saat itu?" ucap dia.
Kembali ke keberadaan TKI, Rizal mengatakan, berdasarkan data, TKI bahkan mendominasi jumlah pekerja asing di berbagai negara. Di Malaysia, misalnya, pekerja migran terbesar itu berasal dari Indonesia.
Dia mengatakan, kontribusi TKI dalam memburu devisa ke luar negeri tidak kecil. Sebab itu menurutnya, isu TKA di dalam negeri mesti dikelola dengan baik, agar tidak pula menimbulkan kebencian dan pengusiran terhadap TKI di luar negeri.
Rizal menyebut, Bank Dunia mencatat kontribusi remitansi (pengiriman uang dari TKI ke negara asalnya) mencapai 8,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp 118 triliun pada 2016 lalu. Realisasi ini (saat itu) setara dengan satu persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pada 2017, angka remitansi naik lagi mencapai Rp 148 triliun, atau mendekati 4,5 persen dari PDB.
Tag
Berita Terkait
-
Kenakan Baju PSI, Jokowi Beri Sinyal: Kalau Sudah Memakai, Artinya Tahu Sendiri
-
Jokowi Minta Kader PSI Hidupkan Mesin Partai hingga Tingkat Desa, Yakin Lolos ke Senayan
-
Bukan Sekadar Kunjungan Biasa, Jokowi Ungkap Alasan Hadiri Rakorda PSI di Lampung
-
Bocoran Jokowi untuk Pemilu 2029: Ungkap Alasan PSI Layak Lolos ke Parlemen
-
Kaesang Pangarep Hadiri Pelantikan Pengurus DPD PSI Mesuji, Targetkan Satu Kursi di Setiap Dapil
Terpopuler
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 14 Juli 2026, Banyak Teka-teki Akhirnya Terjawab
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Potensi Menang Praperadilan: Siasat Redam Konflik Polri-Kejagung
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
Medco E&P Perkuat Ekonomi Warga Muba Lewat Budidaya Lele Berkelanjutan
-
Prabowo Didesak Evaluasi KDKMP, Dinilai Menyimpang dari Semangat Koperasi
-
Bank Sumsel Babel dan Unsri Perkuat Sinergi, Buka Jalan Pendidikan bagi Putra-Putri Daerah
-
AHY dan Merry Riana Hadir Bersama Sahabat Ojol, Nobar Piala Dunia 2026
-
PTBA Dukung Pengungkapan Tambang Batubara Ilegal di Muara Enim, 11 Tersangka Ditangkap
-
KPK Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi Gubernur Jambi dan Bupati Tebo
-
Ahli Ekonomi UGM di Sidang PTUN: ART Indonesia-AS Bukan Sekadar Soal Tarif
-
Mega Korupsi Jampidsus Ganggu Ekonomi Nasional dan Kepercayaan Investor
-
Gianni Infantino Dilaporkan ke IOC Buntut Kontroversi Penangguhan Kartu Merah Balogun
-
Bank Jambi Dibobol, Dana Rp144,82 Miliar Diduga Dicuci Lewat Kripto