Suara.com - Komisi VI DPR RI hari ini Selasa (4/2/2020) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah BUMN di sektor pariwisata seperti PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Ratu Boko (Persero) Borobudur, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan PT Hotel Indonesia Natour (Persero).
Dalam RDP tersebut Direktur Utama ITDC Abdulbar M Mansoer meminta adanya suntikan modal berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi perusahaannya untuk mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas.
"Salah satunya dengan penambahan PMN yang disampikan kepada BUMN," kata Mansoer dalam rapat tersebut.
Mansoer menuturkan, memang dibutuhkan anggaran yang cukup besar untuk mengembangkan KSPN Super Prioritas seperti Kawasan Mandalika, Labuan Bajo dan Kawasan Nusa Dua.
Untuk Kawasan Mandalika sendiri, Mansoer menyebut, membutuhkan anggaran sekitar Rp 5 triliun untuk mengembangkan kawasan tersebut, sementara untuk pengembangan kawasan Labuan Bajo membutuhkan anggaran sebesar Rp 3 triliun.
"Dukungan yang diperlukan support percepatan pembangunan destinasi prioritas, yaitu dalam hal membangun infrastrukturnya. Karena yang paling berat dari membangun Mandalika, Labuan Bajo, Nusa Dua, itu di awal di infrastrukturnya Mandalika bisa Rp 5 triliun lebih, Labuan Bajo Rp 3 triliun lebih," papar Mansoer.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap, dukungan infrastruktur untuk lima KSPN Super Prioritas dapat selesai pada 2020.
Lima KSPN Super Prioritas dengan julukan Bali Baru tersebut antara lain Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Pengembangan kelima destinasi tersebut ditargetkan selesai akhir 2020 ini.
Baca Juga: Kunjungan Turis Tak Capai Target, DPR Panggil BUMN Sektor Pariwisata
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Perbaikan Jalan Rusak di Jalur Mudik Dilakukan Minimal 10 Hari Sebelum Lebaran
-
Menteri Perdagangan Kejar Menteri Desa, Minta Penjelasan tentang Pembatasan Alfamart dan Indomaret
-
Menkeu Purbaya: Belum Ada Anggota DPR Ikut Seleksi OJK
-
Kemenkeu Ungkap MBG Sudah Serap Anggaran Rp 36,6 Triliun per 21 Februari
-
Bea Cukai Tindak 249 Juta Rokok Ilegal di Januari 2026
-
Alfamart-Indomaret Dominasi, Menkop: Aturannya Ada di Daerah
-
Bibit Abal-abal Ancam Masa Depan Sawit Rakyat
-
Tak Sekadar Renovasi, Pemerintah Sulap Kampung Kumuh Jadi Pusat Ekonomi Warga
-
Bos Agrinas Pangan Siap Menghadap Dasco, Terangkan Maksud Impor Pikap
-
Penerimaan Bea Cukai Anjlok 14% Jadi Rp 22,6 Triliun di Januari 2026