Suara.com - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ariyo D P Irhamna mengatakan, jika Jakarta harus dilakukan karantina atau lockdown untuk menangani penyebaran virus corona atau Covid-19 siap-siap laju inflasi bisa meroket naik dengan tajam.
"Yang akan pengaruh ke inflasi, sebab pasokan barang-barang impor akan terganggu sedangkan demand meningkat, selain itu akan mendekati bulan ramadhan," kata Ariyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/3/2020).
Sehingga kata dia, dampak ekonomi keseluruhan bagi Indonesia tidak bisa dihindarkan, apalagi Jakarta merupakan kota bisnis terbesar di Indonesia sehingga akan sangat mempengaruhi indikator pertumbuhan ekonomi.
"Saya rasa dampak ke ekonomi tidak bisa dihindarkan, sehingga kebijakan yang perlu didorong adalah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 dan meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan," katanya.
Virus corona memang membuat susah semua orang di dunia tak hanya soal kesehatan saja yang terganggu, sektor bisnis pun terganggu dengan virus satu ini.
Pemerintah pun saat ini tengah mempersiapkan opsi-opsi terbaik untuk melawan penyebaran virus corona di tanah air, bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah menyiapkan anggaran jika sewaktu-waktu ada daerah yang harus di lockdown atau isolasi karena wabah virus corona atau Covid-19.
Hal tersebut dikatakan Sri Mulyani saat Konfrensi APBN Kita melalui video teleconference di Jakarta, Rabu (18/3/2020) kemarin.
“Mengenai kesiapan, pasti akan disiapkan (anggaran lockdown). BNPB kalau memutuskan suatu daerah dilakukan isolasi pasti sudah memikirkan gimana supporting growth. Bahkan, sampai memikirkan tempat yang pemukimannya cukup padat dan social distancing-nya agak sulit dilakukan,” kata Sri Mulyani.
Lebih lanjut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan bahwa pemerintah akan membantu menjaga pertumbuhan ekonomi yang akan terdampak jika terjadi lockdown.
Baca Juga: Angka Kematian Covid-19 Tertinggi di Dunia, Tagar Indonesia Lockdown Viral
Menurutnya instrumen fiskal pemerintah perlu dikonsentrasikan untuk menjamin ketersediaan bahan pokok serta menjamin aktivitas logistik berjalan lancar.
Karena itu, sampai sekarang pemerintah pusat masih mengkaji skenario yang sudah diterapkan di beberapa negara tersebut.
“Masalahnya bukan uang, tapi ada orangnya ga yang mau melakukan pengiriman logistik. Kalau ada tempat yang terisolasi, bagaimana kita bisa menyampaikan kebutuhan pokok mereka,” ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 Pilihan Motor Anti Low Back Pain, Cocok Buat Touring di Akhir Pekan
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
Terkini
-
Yudha WK Putra Relawan Gibran Mendadak Viral Usai Diangkat Menjadi Komisaris Jasamarga Tollroad
-
BRI Dukung UMKM Brownies Ketan Naik Kelas, Lewat Pembiayaan dan Pendampingan Tembus Pasar Ekspor
-
BRI Hadirkan ORI030, Pilihan Investasi Aman untuk Bangun Portofolio
-
BNI Kuatkan Tata Kelola Penyaluran KUR
-
Purbaya Akui Penerimaan Bea Cukai 2026 Bisa Meleset dari Target
-
Shortfall Pajak 2026 Bisa Tembus Rp 46,9 Triliun, Purbaya Ancam Rumahkan Pegawai DJP
-
Bisnis Kopi UMKM Moncer 60% Berkat Jualan Online
-
Riset: 66,8% Anak Indonesia Sarapan dengan Kualitas Gizi Rendah
-
Kapan WIKA, WSKT, dan INAF Delisting? Ini Penjelasan BEI
-
Impor Garam Naik 13,1%, Target Swasembada 2027 Terancam