Suara.com - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ariyo D P Irhamna mengatakan, jika Jakarta harus dilakukan karantina atau lockdown untuk menangani penyebaran virus corona atau Covid-19 siap-siap laju inflasi bisa meroket naik dengan tajam.
"Yang akan pengaruh ke inflasi, sebab pasokan barang-barang impor akan terganggu sedangkan demand meningkat, selain itu akan mendekati bulan ramadhan," kata Ariyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/3/2020).
Sehingga kata dia, dampak ekonomi keseluruhan bagi Indonesia tidak bisa dihindarkan, apalagi Jakarta merupakan kota bisnis terbesar di Indonesia sehingga akan sangat mempengaruhi indikator pertumbuhan ekonomi.
"Saya rasa dampak ke ekonomi tidak bisa dihindarkan, sehingga kebijakan yang perlu didorong adalah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 dan meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan," katanya.
Virus corona memang membuat susah semua orang di dunia tak hanya soal kesehatan saja yang terganggu, sektor bisnis pun terganggu dengan virus satu ini.
Pemerintah pun saat ini tengah mempersiapkan opsi-opsi terbaik untuk melawan penyebaran virus corona di tanah air, bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah menyiapkan anggaran jika sewaktu-waktu ada daerah yang harus di lockdown atau isolasi karena wabah virus corona atau Covid-19.
Hal tersebut dikatakan Sri Mulyani saat Konfrensi APBN Kita melalui video teleconference di Jakarta, Rabu (18/3/2020) kemarin.
“Mengenai kesiapan, pasti akan disiapkan (anggaran lockdown). BNPB kalau memutuskan suatu daerah dilakukan isolasi pasti sudah memikirkan gimana supporting growth. Bahkan, sampai memikirkan tempat yang pemukimannya cukup padat dan social distancing-nya agak sulit dilakukan,” kata Sri Mulyani.
Lebih lanjut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan bahwa pemerintah akan membantu menjaga pertumbuhan ekonomi yang akan terdampak jika terjadi lockdown.
Baca Juga: Angka Kematian Covid-19 Tertinggi di Dunia, Tagar Indonesia Lockdown Viral
Menurutnya instrumen fiskal pemerintah perlu dikonsentrasikan untuk menjamin ketersediaan bahan pokok serta menjamin aktivitas logistik berjalan lancar.
Karena itu, sampai sekarang pemerintah pusat masih mengkaji skenario yang sudah diterapkan di beberapa negara tersebut.
“Masalahnya bukan uang, tapi ada orangnya ga yang mau melakukan pengiriman logistik. Kalau ada tempat yang terisolasi, bagaimana kita bisa menyampaikan kebutuhan pokok mereka,” ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
OJK Blokir 127 Ribu Rekening Terkait Scam Senilai Rp9 Triliun
-
Bulog Gempur Aceh dengan Tambahan 50.000 Ton Beras: Amankan Pasokan Pasca-Bencana dan Sambut Ramadan
-
Swasembada Beras Sudah Sejak 2018, Apa yang Mau Dirayakan?
-
Kemenperin Adopsi Sistem Pendidikan Vokasi Swiss untuk Kembangkan SDM
-
Dukung Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Salurkan KUR Rp 41 Triliun hingga Desember 2025
-
Realisasi Konsumsi Listrik 2025 Tembus 108,2 Persen dari Target
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, 7 Blok Rampung untuk 84 KK
-
Purbaya Yakin MBG Paling Cepat Habiskan Anggaran di Awal 2026
-
Beban Impor LPG Capai 8,4 Juta Ton, DME Diharapkan Jadi Pengganti Efektif