Suara.com - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ariyo D P Irhamna mengatakan, jika Jakarta harus dilakukan karantina atau lockdown untuk menangani penyebaran virus corona atau Covid-19 siap-siap laju inflasi bisa meroket naik dengan tajam.
"Yang akan pengaruh ke inflasi, sebab pasokan barang-barang impor akan terganggu sedangkan demand meningkat, selain itu akan mendekati bulan ramadhan," kata Ariyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/3/2020).
Sehingga kata dia, dampak ekonomi keseluruhan bagi Indonesia tidak bisa dihindarkan, apalagi Jakarta merupakan kota bisnis terbesar di Indonesia sehingga akan sangat mempengaruhi indikator pertumbuhan ekonomi.
"Saya rasa dampak ke ekonomi tidak bisa dihindarkan, sehingga kebijakan yang perlu didorong adalah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 dan meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan," katanya.
Virus corona memang membuat susah semua orang di dunia tak hanya soal kesehatan saja yang terganggu, sektor bisnis pun terganggu dengan virus satu ini.
Pemerintah pun saat ini tengah mempersiapkan opsi-opsi terbaik untuk melawan penyebaran virus corona di tanah air, bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah menyiapkan anggaran jika sewaktu-waktu ada daerah yang harus di lockdown atau isolasi karena wabah virus corona atau Covid-19.
Hal tersebut dikatakan Sri Mulyani saat Konfrensi APBN Kita melalui video teleconference di Jakarta, Rabu (18/3/2020) kemarin.
“Mengenai kesiapan, pasti akan disiapkan (anggaran lockdown). BNPB kalau memutuskan suatu daerah dilakukan isolasi pasti sudah memikirkan gimana supporting growth. Bahkan, sampai memikirkan tempat yang pemukimannya cukup padat dan social distancing-nya agak sulit dilakukan,” kata Sri Mulyani.
Lebih lanjut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan bahwa pemerintah akan membantu menjaga pertumbuhan ekonomi yang akan terdampak jika terjadi lockdown.
Baca Juga: Angka Kematian Covid-19 Tertinggi di Dunia, Tagar Indonesia Lockdown Viral
Menurutnya instrumen fiskal pemerintah perlu dikonsentrasikan untuk menjamin ketersediaan bahan pokok serta menjamin aktivitas logistik berjalan lancar.
Karena itu, sampai sekarang pemerintah pusat masih mengkaji skenario yang sudah diterapkan di beberapa negara tersebut.
“Masalahnya bukan uang, tapi ada orangnya ga yang mau melakukan pengiriman logistik. Kalau ada tempat yang terisolasi, bagaimana kita bisa menyampaikan kebutuhan pokok mereka,” ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Midrange Serasa Flagship 2026: Spesifikasi Premium dan Performa Juara
- 3 HP Android dengan Kualitas Kamera Selevel iPhone 17 Pro Max, Cocok untuk Bikin Konten
- 4 Sepatu Nike Tanpa Tali Serbaguna: Nyaman untuk Olahraga, Praktis buat Jalan Santai
- Danantara Sumberdaya Indonesia Batal Beroperasi Penuh, Pemerintah Mundurkan Skema Ekspor SDA di 2027
- Gugurkan Klaim Santriwati 'Hamil Tanpa Hubungan Badan', Polisi Tangkap Kiai di Pekalongan
Pilihan
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
-
Live 'Pocong Jadi-Jadian' Hebohkan Warga Sragen, 3 Pelajar Diamankan Polisi
-
Bos Nvidia Serobot Antrean Jagung Bakar dengan Traktir Semua Pembeli, Egois atau Dermawan?
Terkini
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Harga Plastik Melonjak Tinggi Gegara Minyak, Sektor Industri Terancam?
-
Kementan Akan Tindak Tegas Mafia Minyak Goreng
-
Wamentan Klaim Indonesia Surplus 800.000 Hewan Kurban
-
Suara Konsumen: Kartu Kredit Maybank Belum Diterima, Tapi Sudah Dipakai
-
Dugaan Manipulasi Ekspor CPO Wilmar dan Musim Mas Jadi Sorotan Dunia
-
Kanwil DJP Intensif Penagihan Aktif, Nunggak Pajak Rekening Bisa Diblokir?
-
Rupiah Melemah Terus-menerus Akibat Kebijakan Pemerintah
-
Taipan RI Berharta Rp243 T Justru Gadai Saham Demi Dapat Utang Bank
-
Alasan Rekening Warga Senilai Rp330 Miliar Tiba-tiba Diblokir Dirjen Pajak