Suara.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjawab kritikan Ekonom Senior Indef Faisal Basri terkait keterlibatan BUMN dalam Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Menurut Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Arya Sinulingga mengatakan, semua kritikan Faisal Basri sebenarnya telah dilaksanakan oleh BUMN.
Sehingga, Presiden memilih Menteri Erick Thohir menjadi Ketua Pelaksana Komite tersebut.
"Jadi apa yang telah dikerjakan Pak Erick dan Pak Budi Gunadi sudah dilihat oleh Pak Presiden makanya mereka yang dipilih," ujar Arya kepad wartawan, Selasa (28/7/2020).
Arya memaparkan, permasalahan utang pemerintah pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN telah diselesaikan bersama Komisi VI DPR.
Kemudian, lanjutnya, permasalahan seperti PLN yang dialami PT Pertamina Persero juga telah diselesaikan.
"Di DPR pun sudah juga sudah disahkan jadi semua tahapan sudah dilakukan oleh kita apa yang dibilang bang Faisal basri. Makanya sekarang Pertamina kita rampingkan di holdingnya dan kita memperkuat sub holding artinya strukturisasi struktur organisasi Pertamina makin ramping untuk bisa bergerak kencang. Sudah dilakukan juga lebih fokus sekarang teman-teman Pertamina untuk memberdayakan energi," ucap dia.
Kemudian, ungkap Arya, permasalahan Garuda Indonesia juga telah terselesaikan, mulai dari dana talangan sekitar Rp 8,5 triliun hingga restrukturisasi utang.
"Jadi apa yajg disampaikan Bang Faisal Basri sudah dikerjakan oleh kita. Semua berjalan kok. Harusnya Bang Faisal bisa lebih detil membacanya," jelas dia.
Baca Juga: Chatib Basri Minta Presiden Jokowi Kasih BLT Rp 1 Juta Per Keluarga
Sebelumnya, Faisal Basri mengritik penunjukkan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana Komite tersebut.
Karena, jelasnya, saat ini BUMN-BUMN sedang menghadapi banyak masalah, sehingga harusnya Erick Thohir fokus dalam penyelesaian masalah BUMN-BUMN.
"Artinya Ketua Pelaksana ini sumber dari masalah. Selesaikan dulu PLN, Pertamina, Garuda itu gajah semua, itu aja tidak bisa dia urus kok mau urus Indonesia, yang betul saja," tukas Faisal.
Berita Terkait
-
BNI Perkuat Fundamental Bisnis, Dukung Transformasi BUMN
-
Bisnis Logistik Dikuasai Asing, Prabowo Ingin BUMN Ambil Alih
-
Aset Properti BUMN Tak Laku, Apa yang Dilakukan Danantara
-
Nasib Garuda Indonesia Ditentukan, Pegang Saham Pelita Air
-
BUMN-BUMN Tak Lagi Cuan dari Bisnis Hotel, Semua Dipegang InJourney
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga