Suara.com - Pemerintah mengklaim bakal ada sinyalemen pemulihan ekonomi saat berbicara dalam forum ASEAN Plus Three.
Klaim itu diutarakan Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara dalam pertemuan 23rd Asean +3 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting, melalui telekonferensi, Jumat (18/9/2020).
Klaim itu didasarkan pada data pertumbuhan ekonomi triwulan kedua 2020 yang minus sekitar 5,32 persen, walaupun masih tumbuh positif pada triwulan pertama yaitu 3 persen.
Karenanya, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mengalami pertumbuhan sekitar 1 persen selama sisa tahun ini.
Sementara tahun 2021, Indonesia diklaim akan kembali memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif 5 persen.
“Pada awal pandemi ini, kami memulai revisi anggaran. Kami meningkatkan defisit yang dulu di bawah 3 persen menjadi sekitar 6,3 persen. Kami diizinkan oleh undang-undang untuk menambahkan defisit anggaran lebih tinggi dari 3 persen hingga tahun 2022 dan setelah itu, kami harus melakukan konsolidasi fiskal mulai tahun 2023 kami harus turun di bawah 3 persen” ungkap Wamenkeu Nazara.
Pemerintah kekinian mulai melihat sinyalemen pemulihan kegiatan ekonomi dan berharap dapat memanfaatkan momentum meskipun tetap mencermati ketidakpastian risiko masa depan.
Hal tersebut memerlukan kemampuan untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi yang mengalami goncangan akibat pandemi Covid-19.
Selain itu, momentum reformasi struktural ke depan juga harus digunakan untuk meningkatkan produktivitas konektivitas dan juga kebijakan fiskal yang harus terus fleksibel dan tetap prudent.
Baca Juga: Pemerintah Indonesia Paparkan Penanganan Covid-19 di Pertemuan ASEAN
“Dunia sedang mengalami permasalahan yang sama pada saat ini, itulah mengapa saya menyambut baik pertemuan ini dan mengingatkan pentingnya meningkatkan kerjasama kita untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan."
Sebagai informasi, hubungan kerja sama ASEAN Plus Three (APT) mulai terbentuk sejak tahun 1997 yang melibatkan tiga negara Asia Timur yakni Cina, Jepang, dan Korea.
KTT APT ke-1 diselenggarakan pada bulan Desember 1997 di Kuala Lumpur pada saat kawasan Asia sedang dilanda krisis ekonomi.
Berita Terkait
-
Di Depan Petinggi ADB, Wamenkeu Paparkan Program Jaminan Kesehatan
-
Cerita Wamenkeu Telurkan Kebijakan dari Rumah Masing-masing
-
Pemerintah Siapkan Recovery Masa Resesi dengan Stimulus Fiskal
-
Wamenkeu Minta UMKM Digenjot untuk Gerakan Ekonomi Tanah Air
-
Belanja Pemerintah Pusat Bengkak Gara-gara Covid-19
Terpopuler
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April
-
WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit
-
Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini
-
Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global
-
Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah
-
Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi
-
Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta
-
ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok
-
Rupiah Terus Melemah Akibat Konflik Timur Tengah, Kemenperin: Gunakan Skema LCT
-
Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM