Suara.com - Pemerintah mengklaim bakal ada sinyalemen pemulihan ekonomi saat berbicara dalam forum ASEAN Plus Three.
Klaim itu diutarakan Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara dalam pertemuan 23rd Asean +3 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting, melalui telekonferensi, Jumat (18/9/2020).
Klaim itu didasarkan pada data pertumbuhan ekonomi triwulan kedua 2020 yang minus sekitar 5,32 persen, walaupun masih tumbuh positif pada triwulan pertama yaitu 3 persen.
Karenanya, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mengalami pertumbuhan sekitar 1 persen selama sisa tahun ini.
Sementara tahun 2021, Indonesia diklaim akan kembali memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif 5 persen.
“Pada awal pandemi ini, kami memulai revisi anggaran. Kami meningkatkan defisit yang dulu di bawah 3 persen menjadi sekitar 6,3 persen. Kami diizinkan oleh undang-undang untuk menambahkan defisit anggaran lebih tinggi dari 3 persen hingga tahun 2022 dan setelah itu, kami harus melakukan konsolidasi fiskal mulai tahun 2023 kami harus turun di bawah 3 persen” ungkap Wamenkeu Nazara.
Pemerintah kekinian mulai melihat sinyalemen pemulihan kegiatan ekonomi dan berharap dapat memanfaatkan momentum meskipun tetap mencermati ketidakpastian risiko masa depan.
Hal tersebut memerlukan kemampuan untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi yang mengalami goncangan akibat pandemi Covid-19.
Selain itu, momentum reformasi struktural ke depan juga harus digunakan untuk meningkatkan produktivitas konektivitas dan juga kebijakan fiskal yang harus terus fleksibel dan tetap prudent.
Baca Juga: Pemerintah Indonesia Paparkan Penanganan Covid-19 di Pertemuan ASEAN
“Dunia sedang mengalami permasalahan yang sama pada saat ini, itulah mengapa saya menyambut baik pertemuan ini dan mengingatkan pentingnya meningkatkan kerjasama kita untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan."
Sebagai informasi, hubungan kerja sama ASEAN Plus Three (APT) mulai terbentuk sejak tahun 1997 yang melibatkan tiga negara Asia Timur yakni Cina, Jepang, dan Korea.
KTT APT ke-1 diselenggarakan pada bulan Desember 1997 di Kuala Lumpur pada saat kawasan Asia sedang dilanda krisis ekonomi.
Berita Terkait
-
Di Depan Petinggi ADB, Wamenkeu Paparkan Program Jaminan Kesehatan
-
Cerita Wamenkeu Telurkan Kebijakan dari Rumah Masing-masing
-
Pemerintah Siapkan Recovery Masa Resesi dengan Stimulus Fiskal
-
Wamenkeu Minta UMKM Digenjot untuk Gerakan Ekonomi Tanah Air
-
Belanja Pemerintah Pusat Bengkak Gara-gara Covid-19
Terpopuler
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- Film Pesta Babi Bercerita tentang Apa? Ini Sinopsis dan Maknanya
- Bantah Kepung Rumah dan Sandera Anak Ahmad Bahar, GRIB Jaya: Kami Datang Persuasif Mau Tabayun!
- Koperasi Merah Putih Viral, Terekam Ambil Stok dari Gudang Indomaret
- Bagaimana Cara Menonton Film Pesta Babi? Ini Syarat dan Prosedurnya
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Rosan Hingga Bahlil Ikut Tertutup Soal Badan Ekspor
-
Harga Minyak Mentah Indonesia Melonjak ke 117,31 Dolar AS per Barel
-
Rupiah Loyo, Duit Subsidi Bengkak! Stok Pertalite Tinggal 16 Hari
-
Purbaya Umumkan Defisit APBN Rp 164,4 Triliun per April 2026, Sentil Prediksi Ekonom
-
Ada Apa? Prabowo Paparkan APBN 2027 Besok Pagi, Bukan 16 Agustus
-
BUMN RI Mulai Ekspor Keahlian Energi Terbarukan ke Luar Negeri
-
Bio Farma Perkuat Ekosistem Halal demi Dongkrak Daya Saing Industri Kesehatan
-
Rupiah Anjlok, Bahlil: Doain BBM Subsidi Tak Naik Harga
-
Gelar Donor Darah, Solidaritas Sosial Jadi Wajah Budaya Kerja PNM
-
Komisi Gojek Turun Jadi 8 Persen, Driver Ojol Kini Kantongi 92 Persen Pendapatan