Suara.com - Pemerintah mengklaim bakal ada sinyalemen pemulihan ekonomi saat berbicara dalam forum ASEAN Plus Three.
Klaim itu diutarakan Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara dalam pertemuan 23rd Asean +3 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting, melalui telekonferensi, Jumat (18/9/2020).
Klaim itu didasarkan pada data pertumbuhan ekonomi triwulan kedua 2020 yang minus sekitar 5,32 persen, walaupun masih tumbuh positif pada triwulan pertama yaitu 3 persen.
Karenanya, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mengalami pertumbuhan sekitar 1 persen selama sisa tahun ini.
Sementara tahun 2021, Indonesia diklaim akan kembali memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif 5 persen.
“Pada awal pandemi ini, kami memulai revisi anggaran. Kami meningkatkan defisit yang dulu di bawah 3 persen menjadi sekitar 6,3 persen. Kami diizinkan oleh undang-undang untuk menambahkan defisit anggaran lebih tinggi dari 3 persen hingga tahun 2022 dan setelah itu, kami harus melakukan konsolidasi fiskal mulai tahun 2023 kami harus turun di bawah 3 persen” ungkap Wamenkeu Nazara.
Pemerintah kekinian mulai melihat sinyalemen pemulihan kegiatan ekonomi dan berharap dapat memanfaatkan momentum meskipun tetap mencermati ketidakpastian risiko masa depan.
Hal tersebut memerlukan kemampuan untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi yang mengalami goncangan akibat pandemi Covid-19.
Selain itu, momentum reformasi struktural ke depan juga harus digunakan untuk meningkatkan produktivitas konektivitas dan juga kebijakan fiskal yang harus terus fleksibel dan tetap prudent.
Baca Juga: Pemerintah Indonesia Paparkan Penanganan Covid-19 di Pertemuan ASEAN
“Dunia sedang mengalami permasalahan yang sama pada saat ini, itulah mengapa saya menyambut baik pertemuan ini dan mengingatkan pentingnya meningkatkan kerjasama kita untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan."
Sebagai informasi, hubungan kerja sama ASEAN Plus Three (APT) mulai terbentuk sejak tahun 1997 yang melibatkan tiga negara Asia Timur yakni Cina, Jepang, dan Korea.
KTT APT ke-1 diselenggarakan pada bulan Desember 1997 di Kuala Lumpur pada saat kawasan Asia sedang dilanda krisis ekonomi.
Berita Terkait
-
Di Depan Petinggi ADB, Wamenkeu Paparkan Program Jaminan Kesehatan
-
Cerita Wamenkeu Telurkan Kebijakan dari Rumah Masing-masing
-
Pemerintah Siapkan Recovery Masa Resesi dengan Stimulus Fiskal
-
Wamenkeu Minta UMKM Digenjot untuk Gerakan Ekonomi Tanah Air
-
Belanja Pemerintah Pusat Bengkak Gara-gara Covid-19
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
Terkini
-
Pakar Ingatkan Risiko Harga Emas, Saham, hingga Kripto Anjlok Tahun Depan!
-
DPR Tegaskan RUU P2SK Penting untuk Mengatur Tata Kelola Perdagangan Aset Kripto
-
Mengapa Rupiah Loyo di 2025?
-
Dukungan LPDB Perkuat Layanan Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan
-
LPDB Koperasi Dukung Koperasi Kelola Tambang, Dorong Keadilan Ekonomi bagi Penambang Rakyat
-
Profil Agustina Wilujeng: Punya Kekayaan Miliaran, Namanya Muncul di Kasus Chromebook
-
RUPSLB BRI 2025 Sahkan RKAP 2026 dan Perubahan Anggaran Dasar
-
Pemerintah Jamin UMP Tak Bakal Turun Meski Ekonomi Daerah Loyo
-
Mengapa Perusahaan Rela Dijual ke Publik? Memahami Gegap Gempita Hajatan IPO
-
KEK Mandalika Kembali Dikembangkan, Mau Bangun Marina