Suara.com - Tata ruang yang baik akan membuat pembangunan kota di Indonesia menjadi teratur dan pembangunan wilayah yang baik pula. Sebaliknya, tata kota yang amburadul akan melahirkan kota, tempat hunian, yang amburadul dan akan menjadi beban di masa yang akan datang.
Hal ini dikemukakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN), Sofyan A. Djalil, dalam "Ngopi Bareng (Ngobrol Pintar Bareng)" yang dimoderatori Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto. Acara ini dilakukan dalam rangka learning and sharing, yang dilakukan secara langsung dan daring oleh seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (23/9/2020).
Menurut Sofyan, tanah dan ruang merupakan infrastruktur paling dasar dalam pembangunan bangsa. Sebagai pengelola pertanahan dan tata ruang di Indonesia, Kementerian ATR/BPN memiliki fungsi dan peran penting di dalamnya.
Sofyan menambahkan, hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya tata ruang. Oleh sebab itu, diperlukan perbaikan dalam mengelola tata ruang dengan dialog yang kreatif dan produktif antara pemerintah dan masyarakat.
“Ke depan diperlukan keterbukaan dalam menyusun tata ruang, sehingga akan dibuat tata ruang partisipatif dengan komisi tata ruang di setiap tingkatan. Dengan ini, kita ingin akan ada check and balance. Jadi nanti tata ruang yang dibuat dengan data-data yang baik akan ditaruh ke dalam website, dan dalam pelaksanaannya mereka bisa merevisi, mana yang perlu disesuaikan sehingga tata ruang itu betul-betul responsif,” jelas Sofyan.
Menurutnya, check and balance yang dilakukan dalam penyusunan tata ruang yang partisipatif juga mengedepankan dialog dengan masyarakat yang menghasilkan outcome yang sangat baik.
“Saya pikir, check and balance bagus sekali. Check and balance, artinya semua keputusan, semua perbuatan kita bisa dinilai dan dikontrol langsung oleh masyarakat. Dengan mekanisme seperti itu, maka ada dialog yang kreatif dan produktif antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini juga mengurangi pemerintah untuk berbuat sesukanya yang bisa berdampak banyak kasus kemudian menjadi negatif pula dampaknya kepada masyarakat,” tambahnya.
Kalau pengaturan tata ruang menjadikan Indonesia dan wilayah provinsi hingga perkotaan menjadi lebih baik, lingkungan lebih seimbang, dan lain sebagainya, maka hal ini perlu dilaksanakan dengan baik.
“Oleh sebab itu, pertanahan harus tertib hukumnya, tertib hak miliknya, ada kepastian atas tanah tersebut sehingga tidak ada sengketa. Kita juga harus menjadi unsur penetap pemberian kepastian hukum, jangan sampai kemudian ATR/BPN menjadi sumber yang menciptakan ketidak pastian hukum,” pesannya.
Baca Juga: DPR Sudah Tindaklanjuti Usulan Penambahan Anggaran ATR/BPN
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Sofyan selalu mengingatkan seluruh jajaran untuk melaksanakan kewajiban sehari-hari dengan mengingat standar prosedur yang telah ditetapkan sesuai aturan dan mengedepankan nilai-nilai lembaga yaitu Melayani, Profesional dan Terpercaya.
“Alhamdulillah semakin hari, lembaga ini semakin baik. Saya senang sekali bekerja dengan teman-teman di ATR/BPN, yang memiliki pemahaman yang luar biasa terhadap pertanahan. Hal ini harus diimbangi dengan sikap yang menggambarkan nilai-nilai organisasi yang telah kita tetapkan, sehingga kita bisa memperkenalkan ATR/BPN organisasi yang Melayani, Profesional, Terpercaya,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Sofyan mengapresiasi hasil kerja seluruh jajaran atas kerja baik demi kemajuan organisasi maupun bangsa dan negara.
“Saya sangat mengapresiasi teman-teman yang telah bekerja baik sekali, sehingga telah menciptakan inovasi-inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Saya yakin, kalau kita terus belajar, terus perbaiki kelembagaan ini maka visi organisasi yang sesuai dengan nilai kementerian akan dicapai dalam waktu yang tidak lama,” ucapnya.
“Mudah-mudahan negeri kita akan menjadi negeri yang baik, negeri yang makmur dan damai, dan kita semua adalah bagian dari orang-orang yang ikut berkontribusi untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik melalui tanah dan tata ruang yang kita kelola, sehingga memberikan kontribusi untuk menuju Indonesia yang lebih baik," pungkas Sofyan.
Berita Terkait
-
Reforma Agraria merupakan Program Pemerintah yang harus Dipercepat
-
DPR Sudah Tindaklanjuti Usulan Penambahan Anggaran ATR/BPN
-
Membanggakan, ATR/BPN Raih 3 Penghargaan Sekaligus dari Kemenkeu
-
Sofyan Djalil : Kepastian Hukum Pertanahan Penting bagi Segala Aspek
-
Guna Hadirkan SDM Profesional, ATR/BPN Gelar Uji Kompetensi Penataan Ruang
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Riset Danareksa: Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh di Kuartal I, Ditopang Konsumsi Rumah Tangga
-
Telkom dan PGN Perkuat Ekosistem Green Digital Infrastructure Terintegrasi Bersama Mitra Global
-
ADB Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen di 2026
-
Penerimaan Pajak dari MBG Cuma 3-5 Persen, Setara Rp 10,05 T hingga Rp 16,75 T
-
Toko Online Dibanjiri Produk China, Purbaya Mau Tarik Pajak E-commerce Pertengahan 2026
-
Negosiasi Buntu, Iran ke AS: Rasakan Harga Bensin Kalian!
-
Komitmen Nyata BRI Group, Sinergi Holding UMi Perkuat Fondasi Ekonomi Masyarakat
-
Purbaya Kesal Restitusi Pajak 2025 Tembus Rp 360 Triliun, Duga Ada Kebocoran
-
OJK Sebut Banyak Orang Mulai Malas Bayar Cicilan Pindar
-
Karpet Merah Family Office di Bali: Ambisi Prabowo, Warisan Luhut, dan Kiblat Abu Dhabi