Suara.com - Untuk mampu menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) minta pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia untuk segera mengajukan usulan program perumahan melalui aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan (Sibaru).
Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, beberapa waktu lalu.
“Kementerian PUPR kini memiliki Sistem Informasi Bantuan Perumahan (Sibaru) untuk mendorong pembangunan rumah untuk masyarakat, khususnya Program Sejuta Rumah. Sistem tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan hunian dan menjadi bagian dari era baru pengusulan bantuan perumahan di Indonesia,” katanya.
Ia didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Dadang Rukmana dan Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan (SSPP), Dwityo Akoro Soeranto saat Peringatan Hari Bakti PU ke -75, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (3/12/2020).
Sibaru diharapkan dapat mengintegrasikan Program Sejuta Rumah, sekaligus mempermudah pemerintah pusat dan daerah untuk koordinasi program perumahan, memangkas waktu dan pengajuan proposal serta mendorong pengawasan program perumahan untuk masyarakat di daerah .
Khalawi menerangkan, melalui Direktorat Jenderal Perumahan, PUPR terus berupaya melakukan inovasi-inovasi dan mengajak pemda untuk lebih bersemangat dalam melaksanakan Program Sejuta Rumah di seluruh Indonesia.
Sibaru, imbuhnya, merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Perumahan PUPR untuk mengintegrasikan seluruh sistem perumahan. Beberapa sistem perumahan yang diintegrasikan ke dalam Sibaru, antara lain Sistem Informasi Rumah Susun (Sirusun), Sistem Informasi Rumah Khusus (Sirusus), Sistem Informasi Rumah Umum dan Komersial (SiRUK) dan E-RTLH.
“Masyarakat bisa mengakses dan memohon bantuan perumahan melalui pemda lewat Sibaru. Nantinya, pemda tidak perlu lagi mengirim proposal tapi bisa mengusulkan proposal dan masuk ke sistem ini. Setelah usulan bantuan perumahan dari pemda masuk ke Sibaru, kami akan verifikasi dengan tingkat prioritasnya dan kebijakan pemerintah untuk membangun rumah yang layak bagi masyarakat,” terangnya.
Khalawi menambahkan, dalam Peringatan Hari Bakti PUPR ke-75, 3 Desember 2020, Sibaru juga mendapatkan prestasi sebagai Pemenang I Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) di tingkat Kementerian PUPR. Ke depan, PUPR segera memanfaatkan Sibaru untuk mengawasi kondisi perumahan pembangunan perumahan yang dibangun, baik fisik bangunan dan kualitasnya.
Baca Juga: Terima Penghargaan, PUPR Dinilai Mampu Memberi Layanan kepada Publik
Selain itu juga untuk memantau pergerakan pembangunan perumahan di daerah khususnya untuk mendorong capaian Program Sejuta Rumah.
“Kami berharap, seluruh masyarakat Indonesia ke depan dapat tinggal di rumah yang layak huni,” harapnya.
Sebagai informasi, Sibaru sangat mendukung fungsi proses bisnis Ditjen Perumahan dan menjadi bagian era baru pengusulan bantuan perumahan. Sibaru merupakan aplikasi yang dirancang untuk menyediakan sistem informasi tata kelola bantuan perumahan yang terpadu dan mendukung proses bisnis pengelolaan bantuan perumahan di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan, mulai dari tahap pengusulan bantuan, monitoring pelaksanaan pembangunan dan sebaran lokasinya, hingga akhirnya bantuan perumahan tersebut dihuni dan/atau diserahterimakan ke calon penerima manfaat.
Aplikasi ini merupakan perwujudan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik terpadu pada Direktorat Jenderal Perumahan, yang dapat diakses secara online dan real time kapanpun dan dimanapun berada, sehingga diharapkan dapat memudahkan, cepat, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, serta terdokumentasi dengan baik secara digital.
Masyarakat dan pemerintah daerah dapat mengakses Sibaru melalui mesin pencari (browser internet) dengan mengetikkan laman sibaru.perumahan.pu.go.id atau dengan mengklik tombol SIBARU pada bagian aplikasi di website Direktorat Jenderal Perumahan, www.perumahan.pu.go.id.
Aplikasi Sibaru memiliki saluran bantuan atau helpdesk terkait pengusulan bantuan perumahan. Apabila masyarakat dan pemerintah daerah ingin bertanya terkait pengusulan bantuan perumahan dapat menghubungi hotline Aplikasi Sibaru di nomor handphone 0821 2267 7894 (via chat Whatsapp pada hari kerja dan jam kerja) atau via e-mail ke datinperumahan@pu.go.id.
Berita Terkait
-
PUPR Apresiasi Sejumlah Developer Berprestasi saat Pandemi Covid-19
-
Warga Senang, PUPR Jadikan Rumah Mereka sebagai Homestay di Borobudur
-
PUPR Komitmen Gunakan Inovasi Teknologi untuk Bangun Rumah Masyarakat
-
Masuk Tahap III, 1.000 Rumah Tak Layak Huni di DIY Dapat Bantuan Pemerintah
-
Hari Bhakti ke-75, PUPR Gelar Pameran Foto Di Gancit
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
Terkini
-
Perlancar Distribusi Bantuan, Kementerian PU Buka Fungsional Tol SigliBanda Aceh 24 Jam
-
IHSG Gagal Tembus Level 9.000, Investor Panik Langsung Buru-buru Lego Saham
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Aturan Purbaya soal Kripto Dinilai Bikin Industri Makin Transparan
-
Rupiah Makin Ambruk Hingga ke Level Rp 16.855
-
8 Ide Usaha Menjanjikan di Desa dengan Modal Kecil yang Menguntungkan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
Harga Beras SPHP Akan Dipatok Sama Rp 12.500/Liter di Seluruh Wilayah RI
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
-
DJP Kemenkeu Berhentikan Sementara Pegawai Pajak Terjaring OTT KPK