Suara.com - Pandemi covid-19 yang belum berakhir dan catatan buruk pertumbuhan minus 2,07 persen ekonomi tahun 2020, menjadi perhatian serius pemerintah dalam memperbaiki kondisi perekonomian 2021.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Febrio Kacaribu mengatakan, APBN 2021 terus diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi namun tetap konsolidatif dengan defisit 5,7 persen terhadap PDB.
"Program PEN terus dilanjutkan untuk memastikan penanganan Covid-19 terus berjalan secara efektif, menjaga daya beli masyarakat, serta menstimulasi pemulihan dunia usaha," kata Febrio dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (5/2/2021).
Kata Febrio, Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus melakukan koordinasi secara erat untuk memastikan bahwa proses pemulihan ekonomi nasional didukung oleh kebijakan yang kondusif, terpadu dan efektif.
Kebijakan fiskal baik dalam bentuk insentif fiskal dan belanja negara, kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, kebijakan makroprudensial sektor keuangan, dan kebijakan penjaminan simpanan secara terpadu diarahkan selaras dengan reformasi struktural yang terus dilakukan.
Koordinasi dan sinergi kebijakan terpadu dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi sangat dibutuhkan, untuk membantu pelaku ekonomi agar tetap dapat bertahan dan mulai melakukan ekspansi usahanya mengambil momentum pemulihan ekonomi yang sudah semakin nyata.
Reformasi struktural untuk menghapus berbagai hambatan iklim usaha dan produktivitas terus dilakukan.
Manfaatnya akan tercermin pada meningkatnya aktivitas ekonomi khususnya investasi yang menciptakan lapangan kerja.
"Momentum reformasi terus diperkuat dalam fase pemulihan ekonomi, sebagaimana tercermin dalam aturan turunan UU Cipta Kerja yang telah dirampungkan dan segera dapat diimplementasikan," tutup Febrio.
Baca Juga: Subsidi Energi Tahun 2021 sampai Rp 110 Triliun, Ada Buat Diskon Listrik
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 mengalami kontraksi cukup hebat dimana pertumbuhannya minus 2,07 persen, angka ini jauh lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya yang masih tetap positif diangka 5,02 persen.
Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengatakan pertumbuhan minus 2,07 persen ini merupakan yang terburuk sejak krisis moneter tahun 1998.
"Dengan demikian sejak 1998 untuk pertama kalinya pertumbuhan ekonomi alami kontraksi karena adanya krismon dan global, dan di 2020 minus 2,07 persen karena pandemi," kata Kecuk dalam konfrensi pers secara virtual, Jumat (5/2/2021).
Pandemi kata Kecuk benar-benar meluluhlantakkan ekonomi Indonesia sepanjang 3 kuartal berturut-turut dan menjadikan ekonomi Indonesia resmi masuk jurang resesi.
"Ini merupakan dampak pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia dan kita juga melihat buruknya dampak pandemi ke seluruh ekonomi," kata katanya.
Jika dirinci, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I sebesar 2,97 persen, kuartal II minus 5,32 persen, kuartal III minus 3,04 persen, dan kuartal IV minus 2,19 persen.
Berita Terkait
-
Subsidi Energi Tahun 2021 sampai Rp 110 Triliun, Ada Buat Diskon Listrik
-
Wamenkeu Sebut Kartu Prakerja Perkuat Program Perlindungan Sosial
-
Anak Buah Sri Mulyani Bantah Anggaran Insentif Nakes 2021 Dipotong
-
Apa Itu NPWP Elektronik? Terobosan DJP Kemenkeu Terbaru
-
Harga Rokok Naik Lagi Mulai Hari Ini 1 Februari 2021
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Drama Saham DADA: Dari Terbang 1500 Persen ke ARB Berjamaah, Apa Penyebabnya?
-
Emiten Afiliasi Haji Isam PGUN Buka Suara Soal Lahan Sawit
-
Resmi! Pansel Dewas dan Direksi BPJS 2026-2031 Dibentuk, Seleksi Dimulai Pekan Ini
-
Menko Airlangga Bongkar Alasan Cabut PIK 2 dari Daftar PSN Prabowo
-
Telkom Dukung Kemnaker Siapkan Program Pemagangan bagi Lulusan Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Menkeu Purbaya soal Perang Dagang AS-China: Biar Aja Mereka Berantem, Kita Untung!
-
Dikritik 'Cawe-Cawe' Bank BUMN, Menkeu Purbaya: Saya Dewas Danantara!
-
Jurus Kilang Pertamina Internasional Hadapi Tantangan Ketahanan Energi
-
IFG Catat Pengguna Platform Digital Tembus 300 Ribu Pengguna