Suara.com - Pemerintah telah memulai program vaksinasi Covid-19 secara gratis. Namun, ke depannya tak hanya pemerintah saja yang jalani program vaksinasi, tetapi pihak swasta juga jalani program tersebut atau vaksin mandiri.
Vaksin mandiri ini, nantinya akan dikendalikan oleh pengusaha atau pihak swasta mulai dari pengadaan hingga vaksinasi.
Menanggapi vaksin mandiri, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adinegara melihat vaksin mandiri ini bakap mengganggu program vaksinasi pemerintah.
Bahkan, jelas Bhima, timbul kekhawatiran vaksinasi pemerintah akan gagal dengan adanya vaksinasi mandiri.
"Khawatirnya vaksinasi bisa gagal, kenapa? Saya warga biasa akan melihat begini, ini vaksin pemerintah, tapi ada vaksinasi mandiri ya saya tunggu perusahaan saya. Siapa tahu dapat vaksin yang lebih baik dari Sinovac. Akhirnya masyarakat berpikir ulang untuk mengambil vaksin dari pemerintah," ujar Bhima dalam sebuah diskusi secara virtual, Minggu (21/2/2021).
Bhima juga melihat, alasan adanya vaksinasi mandiri karena pemerintah tak punya anggaran juga tak berdasar. Sebab, katanya, banyak pos anggaran yang sebenarnya bisa dipotong untuk program vaksinasi.
Selain itu, Ia memaparkan, anggaran untuk kesehatan faktanya bukan yang terbesar pada APBN 2021. Pada APBN 2021, anggaran terbesar untuk infrastruktur, belanja pegawai, dan belanja barang.
"Infrastruktur naiknya signifikan, 2020 sebesar Rp 280 triliun, diupgrade hampir dua kali lipatnya jadi Rp 440 triliun, jadi disini keliatan. Sebenarnya tak benar alasan kita engga punya anggaran melakukan vaksinasi lebih cepat," ucap dia.
Bhima menyarankan, jika pihak swasta ingin berperan, maka bisa menyediakan keperluan lainnya untuk vaksin, seperti gedung hingga distribusi.
Baca Juga: Benarkah Vaksin Mandiri Percepat Munculnya Herd Immunity? Ini Kata Menkes
"Kalau mau berperan jangan pengadaan vaksinnya. Vaksin ini harus negara yang handle, swasta bisa gedungnya, fasilitas-fasilitas pembantunya. Kalau pengadaan vaksin harus pemerintah yang handle," pungkas dia.
Berita Terkait
-
Ketimbang Tambah Utang Luar Negeri, Ekonom UMY Minta Prabowo Pangkas Gaji Pejabat
-
Ekonom Beberkan Solusi Agar APBN Tak Terbebani Subsidi Energi
-
Purbaya Serang Balik Ekonom Ferry Latuhihin: Dia Tak Pernah Pegang Data Ekonomi
-
Purbaya Kesal Diserang Ekonom Terus Menerus: Mereka Gembar-gembor Ketakutan
-
Purbaya Serang Ekonom TikTok: Cuma Sensasi, Enggak Pernah Belajar Ekonomi
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Negosiasi Pasokan BBM dan LPG dari Rusia, Menteri ESDM: Hasilnya Memuaskan
-
Pasar Modal Lebih Sehat dan Kredibel Berkat Reformasi OJK
-
Ketahanan Ekonomi Indonesia Raih Pengakuan Internasional di Tengah Ujian Geopolitik
-
IHSG Terus Menguat Bukti Reformasi Pasar Modal OJK Berbuah Manis
-
Reformasi OJK Sukses Tingkatkan Transparansi Pasar Modal Indonesia
-
Berlayar Sampai ke Pulau Sumbawa, Pertamina Pastikan Kompor Warga Tetap Menyala
-
Pertamina Sebaiknya Segera Naikkan Harga BBM Nonsubsidi, Awas Merugi
-
PT PGE dan PT PLN IP Sepakati Tarif Listrik, PLTP Lahendong Bottoming Unit Mulai Operasi 2028
-
Bukan KPR Biasa, Ini Rahasia Punya Properti dengan Biaya Terjangkau di BRI
-
Aturan Baru Purbaya, APBN Tanggung Cicilan Utang Kopdes Merah Putih