Ini Peranan KSP dalam Pulihkan Ekonomi Nasional saat Pandemi Covid-19

Suara.com - Instrumen APBN telah bekerja sangat keras untuk memulihkan ekonomi. Termasuk kinerja K/L dalam melakukan percepatan belanja dan pelaksanaan program-program penanganan Covid-19. 

"Ini menunjukkan pemerintah memiliki komitmen dan langkah yang jelas untuk memulihkan perekonomian," tutur Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S Sulendrakusuma dalam keterangannnya, Selasa (1/6/2021).

Meski begitu, kata Panutan, Kantor Staf Presiden (KSP) terus memastikan semua program pemerintah berjalan sesuai dengan rencana dan menyelesaikan permasalahan implementasi yang muncul di lapangan. 

Dengan demikian, program-program pemulihan ekonomi pemerintah bisa terakselerasi dengan cepat dan masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung serta merasakan kehadiran negara untuk membantu kehidupan mereka. 

Panutan merinci, kerja keras APBN melalui sisi belanja juga didukung oleh sisi penerimaan. Realisasi Belanja Barang K/L sampai dengan April 2021 tumbuh 87,1 persen (yoy) di mana pada tahun 2020 pada angka -19,0 persen. 

Ini dipengaruhi oleh dukungan penanganan Kesehatan/vaksinasi dan bantuan pelaku usaha mikro, serta pembatasan kegiatan yang ketat tahun 2020 di awal pandemi. 

Terlihat Kemenkes, Kemkop UKM, Kementerian PUPR, Kemenhan dan Kemenag mengalami kenaikan belanja yang cukup signifikan.

Begitu juga realisasi belanja modal yang tumbuh cukup signifikan atau naik 132,2
4 persen (yoy). Dipengaruhi pembayaran dan percepatan proyek infrastruktur dasar/konektivitas yang tertunda tahun 2020 serta pengadaan peralatan, dalam rangka memberikan stimulus ke perekonomian.

Belanja modal K/L sampai dengan April 2021 mencapai Rp48,1 triliun atau tumbuh 132,4 persen jika dibandingkan dengan April 2020 yang hanya sebesar Rp20,7 triliun atau tumbuh 30,5 persen.

Baca Juga: Perbaiki Kualitas Belanja, Sri Mulyani Janji Bakal Lakukan Ini

Kementerian PUPR misalnya, menggunakan anggaran untuk pembayaran kontrak infrastruktur konektivitas (jalan) dan prasarana irigasi. Kemenkes untuk pengadaan obat dan vaksin. Kemensos untuk penyaluran Bansos  antara lain untuk PKH, Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai). 

Kemenkop UKM untuk pencairan bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro. Kemendikbud untuk penyaluran PIP, KIP Kuliah, dan Bantuan Kuota Internet Tahap I. Kemenkeu untuk pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel di BLU Kelapa Sawit.

Sementara itu, realisasi Program Pemulihan Ekonomi (PEN) sampai dengan 21 Mei 2021 mencapai Rp183,98 triliun (atau 26,3 persen dari pagu).  

Hingga April 2021, belanja negara dan pembiayaan investasi tumbuh signifikan dan bermanfaat langsung kepada masyarakat. Belanja negara hingga April 2021 sebesar Rp723,0 triliun (tumbuh 15,9 persen), sebagai stimulus ke perekonomian dan akselerasi penanganan Covid-19. 

"Kebijakan kontrasiklus ini memang sedang digencarkan Pemerintah untuk dilakukan sebesar mungkin pada kuartal 1. Terlebih dengan antisipasi terjadinya lonjakan Covid-19, maka banyak dilakukan refocusing pada belanja negara," imbuh Panutan.

Panutan menjelaskan, belanja diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 dan melindungi masyarakat serta membantu UMKM. Ini dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan serta menciptakan resilensi atau kemampuan beradaptasi terhadap kondisi pandemi.