Suara.com - Manfaat Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) membawa angin segar bagi masyarakat Indonesia. Seperti halnya seorang warga Kabupaten Lombok Tengah, Rapik (58), peserta JKN-KIS yang berprofesi sebagai buruh tani di Kabupaten Lombok Tengah.
Ia merupakan sekian dari jutaan orang yang telah merasakan manfaat Program JKN-KIS.
Ditemui oleh tim jamkesnews saat datang ke Kantor BPJS Kesehatan di Kabupaten Lombok Tengah, Rapik menceritakan pengalamannya yang kerap kali menggunakan JKN-KIS untuk berobat.
“Pengalaman saya menggunakan kartu BPJS (JKN-KIS) adalah setiap saya sakit. Saya selalu berobat menggunakan JKN-KIS ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat saya terdaftar dan allhamdulillah gratis, karena sudah menjadi Peserta JKN-KIS,” cerita Rapik.
Lebih lanjut, Rapik menceritakan bahwa ia menderita penyakit Diabetes Melitus selama 6 bulan terakhir dan harus tetap memeriksakan diri di puskesmas tempatnya terdaftar sebagai peserta. Rapik bersyukur, karena dengan JKN-KIS, maka biaya pelayanan kesehatannya ditanggung.
“Pelayanannya sangat baik. Hebatnya lagi, saya tidak bayar sama sekali. Dulu pernah sakit kencing manis (diabetes melitus), 6 bulan harus tetap kontrol ke puskesmas dan minum obat yang sudah diresepkan. Jika tidak ada BPJS Kesehatan, saya tidak tahu harus mengeluarkan biaya berapa untuk berobat,” ujar Rapik.
Selama ia berobat di puskesmas, ia sama sekali tidak merasakan kendala pelayanan. Di akhir pembicaraan dengan tim Jamkesnews, Rapik menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada pemerintah, karena telah menghadirkan Program JKN-KIS untuk membantu meringankan masyarakat Indonesia akan biaya pelayanan kesehatan.
"Terima kasih kepada pemerintah khususnya kepada BPJS Kesehatan yang terus berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masayarakat, sehingga banyak dari mereka yang merasa sanghat terbantu dalam mengakses layanan kesehatan. Harapannya, semoga BPJS Kesehatan selalu hadir untuk masyarakat Indonesia dan terus memberikan kebaikan kepada peserat JKN-KIS," tutup Rapik.
Baca Juga: Tidak Menyesal Bayar Iuran, Nafan: JKN-KIS Seperti Investasi
Berita Terkait
-
Kakek Alami Komplikasi Diabetes dan Paru-paru, Ayunova Tak Khawatir Biaya Pengobatan
-
Idang: Program JKN-KIS, Iuran Terjangkau dengan Manfaat Besar
-
Kemenkes Utang Rp 144 Miliar ke RSUD Kota Bekasi, Wali Kota Surati Jokowi
-
Jarang Gunakan JKN-KIS, Peserta: Selalu Tetap Jaga Kesehatan
-
Mertiana Saragih: Hari Tua Kami Bersama JKN-KIS
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Menkeu Purbaya Buka Lowongan Kerja Besar-besaran, Lulusan SMA Bisa Melamar jadi Petugas Bea Cukai
-
Pajak UMKM 0,5 Persen Bakal Permanen? Purbaya: Tapi Jangan Ngibul-ngibul Omzet!
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Aguan Punya Mal Baru Seluas 3,3 Hektare, Begini Penampakkannya
-
Gudang Beku Mulai Beroperasi, BEEF Mau Impor 16.000 Sapi Tahun Depan
-
Proses Evaluasi Longsor di Tambang PT Freeport Selesai Antara Maret atau April
-
Bahlil Dorong Freeport Olah Konsentrat Tembaga Amman
-
Purbaya Pesimis DJP Bisa Intip Rekening Digital Warga Tahun Depan, Akui Belum Canggih
-
Sempat Tolak, Purbaya Akhirnya Mau Bantu Danantara Selesaikan Utang Whoosh
-
Purbaya Duga Pakaian Bekas Impor RI Banyak dari China, Akui Kemenkeu Lambat Tangani