Suara.com - Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dianggap pengamat terkesan tidak profesional dan kontraproduktif terhadap pemulihan ekonomi nasional.
"Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh satgas saat ini tidak mempertimbangkan aspek profesional karena sengaja melakukan festivalisasi media kepada para debitur daripada bekerja profesional menyelesaikan kewajiban debitur yang tertunggak," ujar Pengamat ekonomi dan Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat melalui keterangannya, Jumat (17/9/2021).
Menurutnya, pendekatan satgas BLBI sangat tidak best practice dan terkesan mencari kegaduhan dan festivalisasi.
"Kegaduhan dan penggunaan media untuk festivalisasi yang saat ini digunakan satgas BLBI sesungguhnya tidak efektif dalam menyelesaikan kewajiban debitur BLBI. Seharusnya satgas BLBI bisa bertindak cepat, tepat, tegas dan senyap tanpa melakukan festivalisasi di media," ujar Co-Founder dan Direktur Eksekutif Narasi Insitute tersebut.
Selain itu, dikutip dari Warta Ekonomi, menurutnya dampak dari kegaduhan pemanggilan debitur tersebut justru tidak menguntungkan pemulihan ekonomi nasional.
"Kegaduhan sebagai implikasi kerja satgas BLBI di masa pelemahan ekonomi akan menyebabkan persepsi negatif kalangan investor bahwa Indonesia tidak friendly terhadap investor dan pemilik modal. Padahal mereka diharapkan membantu Indonesia melakukan pemulihan ekonomi," kata dia.
Ia juga mengutip terkait Indonesia dinilai sangat rendah dalam kemudahan berbisnis yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Ia berharap, hal ini membuat investor berpaling.
"Tindakan-tindakan satgas BLBI dapat diartikan bahwa pemerintah tidak menepati dan mematuhi janji-janji pemerintah sehingga akan memperburuk keadaan pemulihan ekonomi imbas COVID-19 dan menyebabkan investor cenderung memutuskan untuk berinvestasi di tempat/negara lain," tutur ANH.
Ia lantas memberi saran agar satgas BLBI memperbaiki kegaduhan untuk masa depan pemulihan ekonomi nasional yang lebih baik.
Baca Juga: Termasuk Tommy Soeharto, Penunggak BLBI Terancam Pidana
"Satgas BLBI seharusnya segera mengambil tindakan yang menghindari kegaduhan media guna meyakinkan masyarakat dan investor bahwa Indonesia tetap menghormati kepastian hukum demi masa depan Indonesia yang lebih cepat keluar dari resesi ekonomi," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Satgas Kembali Kuasai Aset Eks BLBI di Karet Tengsin dan Pondok Indah
-
Manfaatkan Tanah Sitaan Kasus BLBI, Pemerintah Akan Bangun Lapas Baru
-
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan Dukung Pembentukan Satgas BLBI
-
Puluhan Aset Milik Obligor BLBI Kembali Disita Negara, Sri Mulyani Ngaku Senang
-
Buat Obligor dan Debitur BLBI, Menkeu: Kembalikan Uang Negara yang Dinikmati 22 Tahun Lalu
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
Pilihan
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
Terkini
-
OJK Tabuh Genderang Perang! Influencer Saham 'Nakal' Terancam Sanksi Berat
-
Perang Cashback Ramadan 2026 Memanas, Platform Adu Strategi Gaet Pengguna
-
Heboh Rencana Impor 105 Ribu Mobil Pick-Up India Buat Kopdes Merah Putih, Istana Irit Bicara
-
Pelindo Ganti Jajaran Direksi, Mantan Bos Pertamina Jadi Dirut
-
HIPMI Jaya dan Jabar Targetkan Perputaran Uang Rp500 Miliar
-
Harga Tembus Rp100 Ribu di Ramadan, Kementan Guyur 1,7 Ton Cabai ke Pasar Induk Kramat Jati
-
Menko Zulhas Ungkap Proyek Waste-to-Energy Besutan Danantara Cuma Beresin 20 Persen Masalah Sampah
-
IHSG Meroket di Awal Pekan ke Level 8.300, 484 Saham Cuan
-
Purbaya Blacklist Keluarga Dwi Sasetyaningtyas usai Viral Hina RI, Tagih Balik Dana LPDP Plus Bunga
-
Bos Agrinas Pangan Manut Diminta Tunda Impor Pikap dari India