RI Butuh Rp 3.461 Triliun untuk Atasi Perubahan Iklim, Sri Mulyani: Itu Duit Beneran

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran yang dibutuhkan Indonesia untuk menurunkan emisi karbon atau CO2 sebesar Rp3.461 triliun sampai 2030.

"Kebutuhan total kita itu butuh Rp3.461 triliun, itu duit beneran," kata Sri Mulyani dalam acara Kongres Kehutanan Indonesia VII secara daring, Selasa (28/6/2022).

Menurutnya, perhitungan tersebut berdasarkan data terbaru dari target Nationally Determined Contributions (NDC) hingga 2030, bahwa kebutuhan biaya Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi karbon adalah sebesar Rp3.779 triliun atau Rp343,6 triliun per tahunnya pada 2020 sampai 2030.

Jika dilihat persektor, kehutanan dan lahan membutuhkan anggaran sebesar Rp77,8 triliun dimana kontribusi terhadap penurunan emisi karbon mencapai 497 juta ton, sementara sektor energi dan transportasi membutuhkan anggaran Rp3.307 triliun dan kontribusi terhadap penurunan emisi karbon sebanyak 314 juta ton.

"Kalau kita lihat sektor kehutanan ini paling kecil anggarannya tapi kontribusi terhadap penurunan emisinya paling besar dia," papar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan Indonesia sendiri bertekad untuk berkontribusi menurunkan CO2 menuju carbon neutral pada 2060. Sebelumnya, Indonesia secara spesifik menargetkan menurunkan CO2 sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan upaya dan dukungan internasional.

Untuk itu kata dia, agar mencapai target tersebut perlu dilakukan kombinasi sumber anggaran yang tidak hanya berasal dari APBN saja, tetapi juga peran serta pihak swasta dan dunia internasional.

Asal tahu saja, belanja perubahan iklim yang sudah digelontorkan pemerintah lewat APBN pada tahun lalu mencapai Rp112,74 triliun. Nilainya naik Rp40,3 triliun dibandingkan alokasi tahun sebelumnya serta mencapai 4 persen dari total belanja negara tahun lalu.

Catatan Kementerian Keuangan, dalam lima tahun terakhir sejak 2016, alokasi belanja untuk perubahan iklim telah mencapai Rp562,68 triliun.

Baca Juga: Implementasi Pajak Karbon Ditunda, Menkeu Sri Mulyani: Perlu Dikalkulasi