Menko Perekonomian Jelaskan Alasan Pemerintah Garap Infrastruktur Ekonomi Digital

Suara.com - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memiliki strategi nasional ekonomi digital untuk memastikan berbagai inisiatif dan program dapat terimplementasi dengan efektif.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk terus mendorong digitalisasi di berbagai sektor seperti infrastruktur cyber optic, pembuatan prototipe low earth satelite, pengembangan data center, serta digitalisasi sektor industri, kesehatan, dan pendidikan.

“Pemerintah sudah mempunyai strategi nasional ekonomi digital. Terkait dengan infrastruktur, selain satelit juga infrastruktur dalam bentuk cyber optic yang tersambung dari timur ke barat, dari Papua hingga Aceh. Ini menekankan bahwa timur itu penting untuk digitalisasi,” kata Airlangga dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia, Senin (11/7/2022).

Airlangga menjelaskan bahwa pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Elon Musk beberapa waktu lalu juga mendorong digitalisasi Indonesia yaitu tentang prototyping low earth satelite yang bisa menjadi game changer bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.

Airlangga kemudian menyampaikan dalam bentuk sektoral digitalisasi, Indonesia telah meluncurkan industri 4.0 di tahun 2018 lalu yang ke depannya juga dapat menjadi game changer karena antara industri dan service akan tergabung dengan adanya digitalisasi.

Di sektor kesehatan, Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia berhasil menangani Covid-19 dengan memanfaatkan digitalisasi yaitu melalui aplikasi PeduliLindungi yang telah di-install oleh lebih dari 10 juta masyarakat. Di tahun kedua pandemi Covid-19, Indonesia menangani Covid-19 menggunakan digital health service atau telemedicine.

“Negara lain surprise kenapa kita bisa menangani omicron. Dengan PeduliLindungi, begitu ada yang positif, bisa menggunakan telemedicine dan obat-obatan dikirim ke rumah. Ini salah satu langkah revolusioner yang dilakukan Indonesia,” kata Airlangga.

Airlangga juga menuturkan bahwa ketika menjadi pembicara pada forum-forum World Economic Forum di Davos beberapa waktu lalu, upaya Indonesia dalam melakukan digitalisasi telah diakui berbagai negara.

Utamanya tentang Program Kartu Prakerja sebagai salah satu bentuk sistem financial inclusion dalam bentuk Government to Public yang dilakukan Indonesia.

Baca Juga: Indonesia Ajak Negara G20 Pikirkan Solusi Dampak Konflik Antar Negara

“Ini pertama kali pembayaran langsung ke e-wallet, dan Kartu Prakerja ini merupakan program Government to Public terbesar di dunia. Program Kartu Prakerja juga diapresiasi oleh UNDP, World Bank dan yang lain. Ini bisa direplikasi untuk financial inclusion di berbagai negara lain,” kata Airlangga.

Airlangga lebih lanjut juga menceritakan momen ketika melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Belanda yang diantaranya membahas tentang digitalisasi dan inklusi keuangan.

“Saya sebut perempuan itu lebih trust worthy. Ini salah satu juga kenapa financial inclusion di Indonesia ditujukan kepada kaum ibu-ibu. Target keuangan inklusi sendiri saat ini sudah mencapai 83% dan dinaikkan menjadi 90% di tahun 2022,” kata Airlangga.