Suara.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluncurkan media edukasi Core Tax Administration System (CTAS) di situs pajak.go.id. Dengan diluncurkannya fitur ini, artinya wajib pajak sudah bisa mencoba simulasi CTAS.
Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak (DJP) Muchamad Arifin mengatakan, berdasarkan hitungan World Bank (Bank Dunia), fitur ini bisa menambah penerimaan negara hingga 1,5% dari PDB. Namun, hal itu bisa terjadi sekitar 5 tahunan lagi.
"Bisa nambah 1,5% dari PDB itu sekitar 5 tahunan, tidak mungkin misalnya setelah diterapkan sekarang tahun depan nambah 1,5%. Dan itu merupakan study dari world bank, jadi belum tentu juga, di kita kalau diterapkan (hasilnya) itu sama," tutur Arifin dalam Media Gathering APBN 2025 yang digelar di Serang, Banten, Kamis, (25/9/2024).
Arifin menjelaskan, setelah coretax diterapkan, maka data dari lembaga dan instansi sudah masuk ke dalam sistem. Dengan begitu, akan menambah tax ratio secara signifikan. Kendati demikian, dia belum mau menyampaikan berapa potensi penerimaan tambahan dari sistem ini.
"Rilisnya nanti pimpinan," imbuh Arifin.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Wjiwandono meyakini coretax mampu meningkatkan tax ratio di Indonesia. Kemenkeu memperkirakan, penerapan coretax dapat meningkatkan tax ratio hingga 12%.
"Kami melihat sistem itu (coretax) bisa menambah rasio pajak kita dari 10 persen ke 12 persen," ujarnya.
Sebagai informasi, simulator coretax bersifat interaktif dan dapat diakses dari manapun dan kapan pun menggunakan internet. Wajib pajak tak perlu khawatir terhadap data pribadinya, karena data yang digunakan adlaah data khusus untuk keperluan edukasi, bukan merupakan data wajib pajak yang sebenarnya.
Adapun untuk mengakses simulator ini, wajib pajak harus melakukan pendaftaran pada laman awal akun DJP Online. Apabila pendaftaran berhasil, sistem akan memberikan notifikasi melalui alamat email yang terdaftar pada akun DJP Online.
Baca Juga: Insentif Pajak Pembelian Rumah Diperpanjang, Milenial dan Gen Z Merapat!
Notifikasi berupa tautan, nama pengguna dan kata sandi untuk mengakses simulator akan dikirim paling lama tiga hari kerja.
Tag
Berita Terkait
-
7 Program Quick Win Prabowo Telan APBN hingga Rp121 Triliun
-
Wamenkeu Thomas Sebut Kepastian PPN 12% Akan Dibahas oleh Kabinet Baru
-
Gaji Fantastis! Ini Besaran Tunjangan PNS Kemenkeu per Kelas Jabatan
-
Harga Rokok Tahun Depan Tak Melonjak, Kenaikan Cukai Hasil Tembakau Belum Pasti
-
Tiba-tiba Diperiksa Petugas Pajak, Yoo Jae Suk Ditemukan Tak Bersalah
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
Luhut Turun Tangan, Minta Purbaya Tak Ambil Anggaran MBG
-
Anggaran Makan Bergizi Gratis Tembus Rp20 Triliun, Penyerapan Melonjak Tiga Kali Lipat!
-
Disindir soal Subsidi LGP 3Kg, Menkeu Purbaya: Mungkin Pak Bahlil Betul
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
Dharma Jaya Klaim Bukukan Pertumbuhan Bisnis 190 Persen
-
Sebelum Dilegalkan, 34.000 Sumur Minyak Rakyat Sedang Diverifikasi
-
Santai! Menko Airlangga Yakin Rupiah Kebal Guncangan Shutdown Amerika!
-
Kementerian ESDM: Stok BBM SPBU Swasta Akan Kosong sampai Akhir 2025 Jika Tak Beli dari Pertamina
-
Rupiah Kembali Menguat pada Jumat Sore
-
Rupiah Makin Ganas, Dolar AS Keok Imbas Penutupan Pemerintahan Trump?