Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberkan modus pinjaman online (pinjol) yang tidak resmi. Salah satunya mengenai permintaan pinjol yang melanggar etika ke nasabah.Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani menceritakan mengenai modus pelecahan seksual yang dilakukan oleh pinjol.
"Bahkan kami pernah nangani kasus ibu-ibu disuruh joget-joget, maaf-maaf dibuka busananya terus direkam, jadi kalau mau dapat keringanan begitu kalau enggak, dikejar terus. Tapi ternyata tetap dilakukan, pemerasan itu dengan menggunakan rekaman yang tadi yang dilakukan," katanya dalam video yang diunggah kanal youtube OJK, Kamis (13/3/2025).
Dia pun juga menemukan aduan terbanyak kedua terkait investasi ilegal ditempati Jakarta sebanyak 179. Adapun tempat ketiga diduduki Jawa Timur sebanyak 160 aduan.
" Secara total terdapat 1.174 aduan yang diterima terkait investasi ilegal sejak Januari 2024 hingga Februari 2025," jelasnya.
Sementara itu, terkait aduan pinjol ilegal, Rizal mengungkapkan Jawa Barat juga menjadi wilayah terbanyak yang melaporkan aduan sebanyak 3.705. Diikuti Jakarta dengan total aduan sebanyak 2.465, sedangkan Jawa Timur menjadi wilayah terbanyak ketiga yang melaporkan aduan terkait pinjol ilegal sebanyak 1.962.
Secara total, aduan yang diterima terkait pinjol ilegal sebanyak 15.845 sejak Januari 2024 hingga Februari 2025. Untuk itu, OJK bersama Satgas Pasti akan terus memberantas investasi dan pinjol ilegal yang merugikan masyarakat.
"Ini yang agak menyakitkan kita sebagai warga masyarakat yang melihat bahwa ini praktek ini memang harus enggak, harus dimusnahkan dari republik ini," tandasnya.
Selain itu, OJK juga telah memblokir 3.517 aplikasi, situs, dan konten digital yang terkait dengan pinjol dan investasi ilegal. Pemblokiran juga telah dilakukan kepada 117 rekening bank yang digunakan untuk transaksi ilegal, serta memblokir 1.330 nomor telepon atau WhatsApp.
Lalu, OJK juga telah memblokir 3.517 aplikasi, situs, dan konten digital yang terkait dengan pinjol dan investasi ilegal. Pemblokiran juga telah dilakukan kepada 117 rekening bank yang digunakan untuk transaksi ilegal, serta memblokir 1.330 nomor telepon atau WhatsApp.
Baca Juga: OJK Terbitkan Aturan Derivatif Aset Keuangan Berupa Efek, Ini Isinya
Berita Terkait
-
OJK Siapkan Tanda Khusus Bagi Emiten Tak Penuhi Free Float, Paksa Transparansi atau Delisting?
-
Skema Patungan Saham Berujung Denda: OJK Sikat Tukang Goreng Saham IIMPC Rp5,7 Miliar
-
Profil dan Kekayaan Belvin Tannadi, Influencer Saham Didenda OJK Rp5,35 Miliar
-
Terbukti Goreng Saham, OJK Beri Sanksi Denda Rp 5,7 Miliar ke Influencer Pasar Modal
-
BRI Optimistis 2026: 3 Program Dorong Kredit Produktif
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Ratusan Saham Masih Belum Penuhi Ambang Batas Free Float IHSG
-
Pengamat: Kesepakatan Dagang Indonesia-AS Gugur, Tak Perlu Gabung BoP!
-
Amerika Serikat Masih 'Labil', Pemerintah Diminta Tak Buru-buru Ratifikasi ART RIAS
-
Apakah Tarif Trump Bagi Indonesia Masih Bisa Diubah, Ini Kata Pemerintah
-
6 Fakta Evaluasi Mekanisme Full Call Auction (FCA) Bursa Efek Indonesia
-
Registrasi Online Link PINTAR BI untuk Tukar Uang Baru
-
Syarat Free Float Naik, Saham CBDK Dilepas Rp157,5 Miliar
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Pemerintah Sebut Kesepakatan RIAS Tetap Jalan Meski Ada Putusan Supreme Court
-
Sosok Pemilik Bening Luxury, Perusahaan Perhiasan Mewah Disegel Bea Cukai