CORE Ungkap Gencatan Senjata Iran-Israel Bakal Buntu? Ekonomi RI dalam Ancaman Serius!

Suara.com - Meski gencatan senjata sudah disepakati sejak 24 Juni 2025, awan kelabu masih menyelimuti prospek konflik Israel-Iran. Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperingatkan bahwa konflik di Timur Tengah ini masih sangat sulit diprediksi dan berpotensi kembali memanas, bahkan bisa mengancam stabilitas ekonomi Indonesia.

Eskalasi signifikan terlihat dari keterlibatan langsung Amerika Serikat (AS) dalam serangan 22 Juni lalu ke tiga pusat pengembangan nuklir Iran.

Dalam laporan COREinsight terbaru bertajuk ‘Meredam Guncangan Ekonomi Dari Gejolak Timur Tengah’, Kamis (3/7/2025), CORE Indonesia menyoroti narasi penggulingan rezim Ali Khamenei yang dikembangkan oleh Israel dan AS. Hal ini, menurut CORE, dapat mempersulit jalur diplomasi dan memicu eskalasi ulang yang lebih serius.

CORE Indonesia memperkirakan, jika diplomasi buntu dan terjadi eskalasi kembali, konflik Israel-Iran tidak akan berlangsung berlarut-larut seperti konflik Ukraina-Rusia. Tekanan dari berbagai negara yang menginginkan stabilitas ekonomi global akan memangkas durasi konflik fisik. Ini termasuk mencegah Iran untuk menutup Selat Hormuz yang sangat vital bagi 25 persen suplai minyak mentah global.

Namun, dari perspektif ekonomi, ketidakpastian yang disebabkan konflik ini meningkatkan volatilitas di pasar energi dan keuangan global. Meskipun gencatan senjata memberikan jeda, risiko gangguan terhadap rantai pasok energi global tetap tinggi selama akar masalah belum terselesaikan. Kondisi ini tentu saja menguatkan tekanan pada harga minyak dan menciptakan ketidakpastian bagi perencanaan ekonomi dalam jangka menengah.

Untuk memperkuat resiliensi ekonomi Indonesia, CORE Indonesia mengungkapkan perlu adanya kebijakan responsif:

1. Membangun Kebijakan Fiskal Adaptif dan Responsif:

Pemerintah harus merancang kerangka kebijakan fiskal yang dapat merespons secara dinamis guncangan eksternal, khususnya volatilitas harga minyak. Jika harga minyak dunia melampaui asumsi ICP dalam APBN (US$82 per barel), pemerintah wajib mengaktifkan mekanisme penyesuaian otomatis. Ini mencakup rekalibrasi subsidi energi yang terukur, alokasi tambahan untuk BBM non-subsidi agar tetap pada level keekonomian, dan implementasi skema BLT darurat bagi kelompok rentan yang terdampak eskalasi harga energi.

2. Konsolidasi Kebijakan Moneter Proaktif dan Antisipatif:

Baca Juga: Koperasi Desa Merah Putih Rawan Nepotisme? Dana Desa Rp 3 Miliar Bakal Jadi Rebutan

Bank Indonesia (BI) harus mengimplementasikan strategi moneter yang preventif untuk menghadapi tekanan aliran modal keluar saat investor global menggeser preferensi ke aset yang lebih aman. Kebijakan suku bunga acuan perlu dikalibrasi secara forward-looking untuk memitigasi inflasi yang diimpor dari kenaikan harga minyak, yang dapat menransmisikan tekanan inflasi pada sektor energi dan transportasi. Stabilisasi nilai tukar melalui intervensi valuta asing yang strategis dan optimalisasi operasi moneter menjadi instrumen krusial.

3. Transformasi Krisis Menjadi Akselerasi Transisi Energi:

Di tengah ketidakpastian harga energi global yang tinggi, pemerintah perlu memperkuat ketahanan energi melalui diversifikasi portofolio energi menuju sumber-sumber terbarukan yang dapat dikembangkan secara domestik. Transisi menuju energi terbarukan seperti tenaga surya menjadi semakin strategis, bukan hanya demi menurunkan ketergantungan terhadap energi fosil, tetapi juga untuk membangun kemandirian energi dan menciptakan ruang fiskal yang berkelanjutan di masa depan.

Proyeksi CORE Indonesia menunjukkan adanya peluang yang sangat positif dari transisi energi di Indonesia. Potensi pendapatan dari sektor energi terbarukan seperti PLTS dan rantai pasok manufakturnya dapat mencapai hingga Rp491 triliun per tahun. Di sisi lain, subsidi listrik akan berkurang secara drastis dalam jangka panjang.