-
Indonesia, Prancis, & Inggris luncurkan Nature Credit Policy Forum di COP30.
-
Forum bertujuan buat standar Kredit Alam global, perangi greenwashing.
-
Indonesia tuntut transparansi & pastikan manfaat kredit alam ke masyarakat adat.
Suara.com - Di tengah memanasnya isu greenwashing atau klaim palsu kepedulian lingkungan oleh korporasi, Indonesia bersama Prancis dan Inggris resmi meluncurkan Nature Credit Policy Forum pada Konferensi Iklim COP30.
Forum ini dibentuk dengan satu misi utama untuk menciptakan "aturan main" yang jelas dan adil untuk mekanisme Kredit Alam (Nature Credit).
Kredit Alam adalah sistem di mana perusahaan berinvestasi pada proyek konservasi alam (melindungi hutan, laut, dan satwa liar) sebagai bentuk "penebusan dosa" emisi mereka. Namun, mekanisme ini sering dikritik karena kurangnya transparansi dan manfaat yang tidak sampai ke tangan komunitas yang sebenarnya menjadi penjaga alam.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan posisi tegas Indonesia bahwa mekanisme ini hanya akan bermakna jika menjamin keadilan sosial dan ekologis.
“Mekanisme kredit alam hanya bermakna jika dijalankan dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Indonesia menuntut jaminan bahwa manfaatnya mengalir langsung kepada masyarakat setempat sekaligus menjaga keanekaragaman hayati dalam jangka panjang,” tegas Menteri Hanif dalam keterangannya, Rabu (19/11/2025).
Forum kebijakan global ini akan menjadi wadah vital bagi para pemimpin dunia untuk menciptakan metrik untuk mengukur dan memverifikasi kualitas sebuah proyek konservasi dan juiga merancang regulasi agar keuntungan finansial dari Kredit Alam benar-benar diterima oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang menjadi pelaksana konservasi di lapangan.
Langkah Indonesia ini mendapat dukungan kuat dari negara-negara mitra, yang melihat forum ini sebagai kerangka kerja kokoh untuk memerangi ketidakjujuran lingkungan.
Peluncuran Nature Credit Policy Forum ini dianggap sebagai tonggak penting dalam upaya global untuk mencapai target Kesepakatan Kunming-Montreal, yaitu menghentikan laju kehilangan keanekaragaman hayati sebelum tahun 2030.
Dengan memimpin inisiatif ini, Indonesia tidak hanya menuntut aksi, tetapi juga menyediakan solusi praktis untuk memastikan investasi lingkungan berjalan dengan jujur, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi pelestarian alam serta kesejahteraan masyarakat di garis depan konservasi.
Baca Juga: Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
Berita Terkait
Terpopuler
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- 3 Sampo yang Mengandung Niacinamide untuk Atasi Rambut Rontok dan Ketombe
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 4 Bedak Padat Wardah yang Tahan 12 Jam, Coverage Tinggi dan Nyaman Dipakai Seharian
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Daftar Lokasi dan Jadwal Perbaikan Tol Jakarta - Tangerang Periode Mei 2026
-
5 Cara Amankan Cicilan KPR saat Suku Bunga Naik
-
Daftar Negara dengan Utang Paling Ekstrem, Indonesia Termasuk?
-
Awas Aksi Jual Asing! Saham Perbankan Jadi Sasaran Empuk Profit Taking
-
Ekonom Ramal Rupiah Susah Turun ke Level Rp 16.000/USD
-
Bos GoTo Lapor ke Seskab Teddy, Telah Turunkan Potongan Komisi Ojol 8%
-
Prabowo Diminta Evaluasi PLN Imbas Insiden Blackout Sumatra: Rakyat Rugi Besar!
-
Tekanan Ekonomi Bikin Investor RI Mulai Lirik Aset Kripto dan Emas Digital
-
Begini Kondisi Listrik di Sumatra, Masih Banyak yang Padam?
-
OJK Lihat Bisnis BPD Masih Baik-baik Saja