Punya Anggaran Rp 2.567,9 Triliun, Deretan Belanja Pemerintah yang Jadi Prioritas di 2026

Suara.com - Pemerintah menyiapkan anggaran jumbo untuk menjalankan sederet program prioritas pada tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan total belanja prioritas yang akan digelontorkan mencapai Rp 2.567,9 triliun.

Ia memaparkan, belanja prioritas tersebut akan diarahkan untuk memperkuat berbagai sektor strategis, mulai dari ketahanan pangan, energi, pendidikan, hingga program makan bergizi gratis (MBG).

Pemerintah, bilang Airlangga, telah menyiapkan kerangka besar percepatan pembangunan melalui alokasi anggaran itu.

"Ke depan, kami optimistis. Pada 2026 pemerintah membelanjakan anggaran prioritas sebesar Rp 2.567,9 triliun dari total APBN Rp 3.842 triliun," ujar Airlangga di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Ia kemudian merinci sejumlah sektor yang memperoleh alokasi besar. Menurut Airlangga, pemerintah memberikan perhatian khusus pada ketahanan pangan, terutama dalam penguatan stok dan intervensi harga. "Ketahanan pangan Rp164,4 triliun," katanya.

Untuk sektor energi, pemerintah tetap menanggung subsidi agar harga energi tidak menekan masyarakat. "Subsidi energi Rp 402,4 triliun," imbuha Airlangga.

Salah satu program terbesar yang akan dijalankan tahun 2026 adalah program makan bergizi gratis (MBG) yang diperluas cakupannya. Airlangga menyebut program ini kini telah menjangkau puluhan juta penerima. 

"Program makan bergizi gratis Rp 335 triliun, dengan 44 juta penerima hari ini dan ditargetkan menjadi 80 juta pada Mei–Juni tahun depan," jelasnya.

Belanja prioritas berikutnya dialokasikan untuk sektor pendidikan. Pemerintah berkomitmen mempersiapkan fasilitas pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. 

Baca Juga: Menko Airlangga: Gempuran Mobil Listrik Paksa Produsen Konvensional Banting Harga

"Pendidikan Rp 757,8 triliun, termasuk sekolah unggulan, sekolah rakyat, dan perbaikan fasilitas pendidikan," bebernya.

Sektor kesehatan juga mendapat alokasi besar untuk memperkuat layanan dasar dan fasilitas kesehatan masyarakat. "Kesehatan Rp244 triliun," katanya.

Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah turut memperkuat UMKM dan koperasi melalui berbagai program pendampingan dan permodalan dengan anggaran sebesar Rp 181,8 triliun.

Di sisi lain, pemerintah tetap memperkuat pertahanan sebagai bagian dari agenda prioritas strategis dengan alokasi anggaran mencapai Rp 424 triliun.

Selain itu, pemerintah menyiapkan alokasi untuk mempercepat investasi dan memperluas perdagangan global, di mana alokasinya mencapai Rp 57,7 triliun.

Tidak hanya itu, pemerintah juga menawarkan insentif bagi pembelian rumah dan pengembangan sektor perumahan nasional. 

"Program PPN ditanggung pemerintah untuk perumahan hingga 2027 dan KUR perumahan Rp 130 triliun," pungkas Airlangga.