Implementasi Inpres 2/2025, Pembangunan Irigasi Tahap I Capai 99,93 Persen

Suara.com - Kementerian Pertanian mencatatkan realisasi tahap pertama percepatan pembangunan jaringan irigasi mencapai 99,93 persen dari target awal seluas 280.880 hektare.

Pembangunan itu mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk mendukung swasembada pangan nasional, yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 30 Januari 2025.

"Dengan adanya Inpres Nomor 2 Tahun 2025, pemerintah mempercepat perbaikan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi pada daerah irigasi yang sekitar 60 persen kondisinya kurang optimal dalam menyediakan air bagi persawahan,” kata Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian, Hermanto lewat keterangannya yang dikutip, Sabtu (3/1/2026).

Untuk tahap kedua, Kementerian Pertanian menargetkan pembangunan seluas 225.775 hektare.

Adapun yang telah terealisasi meliputi jaringan irigasi utama yang sudah mencapai 83,46 persen, jaringan irigasi tersier 98,66 persen, serta pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi air tanah 92,25 persen.

Sementara untuk tahap ketiga, ditargetkan pembangunan irigasi seluas 146.503 hektare.

Adapun realisasinya telah mencapai 67,67 untuk pembangunan irigasi utama, jaringan irigasi tersier mencapai 87,57 persen, dan untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi air tanah mencapai 93,91 persen.

Hermanto menyebut, pencapaian tersebut diraih kerjasama dan sinergi lintas sektoral.

Kementerian Pertanian menurutnya telah konsisten melakukan koordinasi serta sinkronisasi yang kuat dengan Kementerian Pekerjaan Umum, terutama melalui Ditjen Sumber Daya Air dan BBWS/BWS di tingkat daerah.

Baca Juga: Pemerintah Mau Stop Kran Impor Gula, Spekulan Siap Ambil Untung

Kedepan, katanya, implementasi Inpres 2 Tahun 2025 akan terus dilanjutkan dan diperkuat dengan berbagai kegiatan strategis lain seperti Optimasi Lahan dan Cetak Sawah Rakyat di seluruh wilayah Indonesia sebagai wujud komitmen Kementerian Pertanian menuju swasembada pangan.